Pemkab Lahat Susun Perda Transparansi Rekrutmen, Targetkan 70 Persen Tenaga Kerja Lokal

Reporter: Agustriawan |

Editor: Irwansyah |

Jumat , 16 May 2025 - 17:04

Menuju Keadilan Ketenagakerjaan! Pemkab Lahat tengah merancang Perda khusus agar proses rekrutmen tenaga kerja di perusahaan berlangsung transparan dan berpihak pada putra daerah. Target: 70% tenaga kerja dari Lahat! Foto:Agustriawan/Sumateraekspres.id--

Lahat, SUMATERAEKSPRES.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat kini tengah menyusun sebuah Peraturan Daerah (Perda) baru yang dirancang khusus untuk memperkuat posisi tenaga kerja lokal dalam dunia industri.

Perda ini diharapkan menjadi solusi konkret atas minimnya serapan tenaga kerja asal Lahat di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.

Wakil Bupati Lahat, Widya Ningsih, menyatakan bahwa regulasi ini saat ini masih dalam tahap pengkajian.

Ia bersama Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, optimis bahwa Perda ini akan menjadi tonggak penting dalam membuka peluang kerja seluas-luasnya bagi warga di seluruh kecamatan di Kabupaten Lahat.

“Kami berharap Perda ini bisa segera disahkan. Saat ini masih dalam proses kajian mendalam agar hasilnya maksimal dan berpihak pada masyarakat,” ujar Widya.

Salah satu poin strategis dalam rancangan Perda ini adalah kewajiban bagi perusahaan untuk merekrut minimal 70 persen tenaga kerja lokal.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk keberpihakan nyata kepada masyarakat lokal yang selama ini merasa tersisih dalam proses rekrutmen tenaga kerja.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lahat, Mustofa Nelson, melalui Kabid Hubungan Industrial Andri Kurniawan SE MM, menegaskan bahwa Perda ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan serapan tenaga kerja, tetapi juga memberikan perlindungan hukum dan sosial bagi pekerja lokal.

“Perda ini akan menjadi dasar hukum yang mengikat. Kami ingin semua proses rekrutmen berlangsung secara transparan dan akuntabel, tanpa intervensi pihak-pihak tertentu,” terang Andri.

Sejumlah perusahaan yang tergabung dalam forum HRD di Kabupaten Lahat menyambut baik langkah Pemkab ini.

pemkab lahat susun perda transparansi rekrutmen, targetkan 70 persen tenaga kerja lokal

lahat, sumateraekspres.id – pemerintah kabupaten (pemkab) lahat kini tengah menyusun sebuah peraturan daerah (perda) baru yang dirancang khusus untuk memperkuat posisi tenaga kerja lokal dalam dunia industri. 
perda ini diharapkan menjadi solusi konkret atas minimnya serapan tenaga kerja asal lahat di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
wakil bupati lahat, widya ningsih, menyatakan bahwa regulasi ini saat ini masih dalam tahap pengkajian. 
ia bersama bupati lahat, bursah zarnubi, optimis bahwa perda ini akan menjadi tonggak penting dalam membuka peluang kerja seluas-luasnya bagi warga di seluruh kecamatan di kabupaten lahat.
baca juga: ikuti! mdp fun run 2025 rayakan semangat sehat di momen istimewa dua institusi besar palembang!
baca juga:terungkap! 10 jenis kelengkeng super langka, kaya manfaat dan bikin penasaran pencinta buah
    “kami berharap perda ini bisa segera disahkan. saat ini masih dalam proses kajian mendalam agar hasilnya maksimal dan berpihak pada masyarakat,” ujar widya.
salah satu poin strategis dalam rancangan perda ini adalah kewajiban bagi perusahaan untuk merekrut minimal 70 persen tenaga kerja lokal.
langkah ini dinilai sebagai bentuk keberpihakan nyata kepada masyarakat lokal yang selama ini merasa tersisih dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) kabupaten lahat, mustofa nelson, melalui kabid hubungan industrial andri kurniawan se mm, menegaskan bahwa perda ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan serapan tenaga kerja, tetapi juga memberikan perlindungan hukum dan sosial bagi pekerja lokal.
baca juga:tongseng, kuliner khas nusantara penuh cita rasa dan sejarah panjang
baca juga:nokia x60 pro vs vivo x60 pro 5g, duel flagship, mana lebih unggul dan terjangkau?
    “perda ini akan menjadi dasar hukum yang mengikat. kami ingin semua proses rekrutmen berlangsung secara transparan dan akuntabel, tanpa intervensi pihak-pihak tertentu,” terang andri.
sejumlah perusahaan yang tergabung dalam forum hrd di kabupaten lahat menyambut baik langkah pemkab ini.
mereka berharap kehadiran perda nantinya bisa memberikan kejelasan hukum dan prosedur, serta meminimalisir konflik atau ketimpangan dalam proses rekrutmen.
di sisi lain, keluhan masyarakat soal banyaknya tenaga kerja dari luar daerah—terutama di sektor perkebunan—juga menjadi latar belakang munculnya perda ini. 
baca juga:sembilan desa desak pt sms penuhi kewajiban plasma 20 persen, bupati lahat siap bawa kasus ke pusat
baca juga:toyota kijang super 2025, legenda yang berevolusi dengan sentuhan modern dan teknologi terkini
tak sedikit warga lokal yang merasa kesempatan mereka untuk bekerja justru dikalahkan oleh pendatang dari luar.
    “kami ingin membuka peluang seluas-luasnya bagi warga lahat, agar mereka tidak hanya jadi penonton di tanah sendiri,” tambah andri.
pemerintah kabupaten lahat melihat perda ini sebagai langkah strategis dalam menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung.
selain regulasi, pemkab juga berkomitmen untuk terus memperkuat fasilitasi pelatihan kerja dan pendampingan kepada para pencari kerja.
dengan hadirnya perda ini di masa depan, sektor ketenagakerjaan di kabupaten lahat diharapkan tumbuh sehat, berkeadilan, dan inklusif.
baca juga:cuaca sumsel 17 mei 2025, hujan ringan hingga sedang diperkirakan merata di berbagai wilayah
baca juga:jangan beli avanza/xenia di bawah rp90 juta sebelum baca ini, ini kenyataan pahit di balik harga murah
tenaga kerja lokal pun diharapkan mampu bersaing secara profesional dan mendapatkan perlindungan maksimal di dunia industri yang semakin kompetitif.