BPJS Kesehatan Tegaskan Tanggung Operasi Cesar Sesuai Indikasi Medis, Ganti Kacamata Harus 2 Tahun

Reporter: Agustina |

Editor: Dede Sumeks |

Jumat , 04 Apr 2025 - 20:36

MASUK IGD : Salah satu pasien masuk IGD rumah sakit. Namun, pasien tersebut mengeluhkan penyakit tertentu yang dianggap tidak mengancam nyawa dan sebagainya tidak ditanggung jika tidak masuk kriteria pasien gawat darurat. FOTO: NISA/SUMEKS--

Setelah itu dokter menjelaskan harga obat, ditambah kalau seandainya ia dirawat, biayanya mulai Rp1 jutaan per hari, bisa kurang, bisa juga lebih. Dokter itu pun tidak mau menangani pasien yang belum daftar.

Ia memilih pulang saja jika sehari harus mengeluarkan uang Rp1 juta, sebab ia bukan orang mampu.

“Padahal saya berobat pakai BPJS, rupanya tidak bisa digunakan karena katanya adanya penyakit tertentu tidak bisa menggunakan BPJS,” tuturnya.

Ia mempertanyakan bagaimana nasib orang sepertinya agar bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. "Katanya gratis ini masih bayar. Jadi bingung sendiri dengan Pemerintah," katanya.

Kabid Pelayanan Medik RSUD Kayuagung, dr Hj Lubna menyebut kriteria pasien gawat darurat yang dapat menggunakan JKN berdasarkan Permenkes RI No 47 Tahun 2018 Pasal 3 ayat 2 yaitu mengancam nyawa, membahayakan diri dan orang lain atau lingkungan.

Adanya gangguan pada jalan napas, pernapasan dan sirkulasi, adanya penurunan kesadaran, adanya gangguan hemodinamik memerlukan tindakan segera berdasarkan indikasi medis. "Jadi yang masuk IGD ada kriterianya," tegasnya. (tin/uni/lia/)

bpjs kesehatan tegaskan tanggung operasi cesar sesuai indikasi medis, ganti kacamata harus 2 tahun                            palembang, sumateraekspres.id - viral di media sosial bahwa bpjs kesehatan membuat aturan mendadak bagi para bumil (ibu hamil), bahwa operasi cesar (sc) tidak ditanggung bpjs bila selama kehamilan tidak pernah periksa rutin menggunakan jaminan kesehatan nasional (jkn) ini. 
untuk itu, postingan di medsos itu pun menyarankan para bumil rutin memeriksakan kehamilan setiap trimester agar ter-notice bpjs kesehatan sebagai syarat klaim persalinan normal maupun sc sehingga tidak kena biaya persalinan yang terbilang tidak murah.
baca juga:prioritas utama aktifkan bpjs kesehatan
baca juga:bpjs kesehatan pastikan layanan tetap berjalan selama libur dan cuti bersama lebaran 2025
ditegaskan lagi beberapa slide video dan foto, operasi sc tidak ditanggung bpjs kesehatan jika selama kehamilan tidak pernah periksa pakai bpjs kesehatan.
"aturan baru lagi dari bpjs kesehatan per 1 april. buat ibu-ibu yang akan sc," tulis admin medsos tersebut. 
postingan tersebut mendapat reaksi dari netizen dengan lebih dari 1.400 komentar khususnya para bumil yang menanyakan bagaimana agar saat melahirkan dapat tercover bpjs kesehatan.
humas bpjs kesehatan cabang palembang, hendra menegaskan coverage operasi cesar tidak tergantung pada rutin pemeriksaan kehamilan pada bumil. 
"operasi cesar tidak tergantung pada rutin atau tidaknya kehamilan itu diperiksakan menggunakan kartu jkn, tetapi sesuai indikasi medis.
kalau memang diperlukan sc maka tetap akan ditanggung," jelasnya lagi. begitupun mengenai klaim atau pembuatan kacamata yang informasinya dibatasi, misal sebulan hanya mengeluarkan 20 unit, sehingga masyarakat yang antre bisa sampai bertahun-tahun. 
hendra menegaskan informasi tersebut juga tidak benar sebagaimana informasi sc yang mesti ada pemeriksaan rutin terlebih dahulu baru dicover.
"penggantian kacamata setelah 2 tahun penggantian sebelumnya, dan jumlahnya tidak dibatasi," tegasnya.
sementara kasus di kota kayuagung, beberapa pasien yang akan berobat ke instalasi gawat darurat (igd) rumah sakit umum daerah (rsud) kayuagung memilih pulang. pasalnya sakit yang mereka keluhkan justru tidak ditanggung bpjs kesehatan.
ar, salah satu pasien terpaksa pulang setelah mengeluhkan asam lambung kepada dokter di igd. "saat itu dokter menanyakan keluhan saya dan saya jelaskan," terangnya, kemarin (4/4).
setelah  itu dokter menjelaskan harga obat, ditambah kalau seandainya ia dirawat, biayanya  mulai rp1 jutaan per hari, bisa kurang, bisa juga lebih. dokter itu pun tidak mau menangani pasien yang belum daftar.
ia memilih pulang saja jika sehari harus mengeluarkan uang rp1 juta, sebab ia bukan orang mampu.
“padahal saya berobat pakai bpjs, rupanya tidak bisa digunakan karena katanya adanya penyakit tertentu tidak bisa menggunakan bpjs,” tuturnya.
ia mempertanyakan bagaimana nasib orang sepertinya agar bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. "katanya gratis ini masih bayar. jadi bingung sendiri dengan pemerintah," katanya.
baca juga:sisa 4 persen belum tercover bpjs kesehatan, bakal data lewat bidan desa 
baca juga:kelas 1-3 bakal segera dihapus, segini besaran iuran bpjs kesehatan di 2025
kabid pelayanan medik rsud kayuagung, dr hj lubna menyebut kriteria pasien gawat darurat yang dapat menggunakan jkn berdasarkan permenkes ri no 47 tahun 2018 pasal 3 ayat 2 yaitu mengancam nyawa, membahayakan diri dan orang lain atau lingkungan.
adanya gangguan pada jalan napas, pernapasan dan sirkulasi, adanya penurunan kesadaran, adanya gangguan hemodinamik memerlukan tindakan segera berdasarkan indikasi medis. "jadi yang masuk igd ada kriterianya," tegasnya. (tin/uni/lia/)