Wabup: Kita Serahkan ke KPK, soal OTT Dugaan Fee Proyek Titipan DPRD di Dinas PUPR Kabupaten OKU

Reporter: Yudhi Ariandi |

Editor: Edi Sumeks |

Senin , 17 Mar 2025 - 21:58

BATURAJA, SUMATERAEKSPRES.ID - Adanya operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten OKU akhirnya ditanggapi Wakil Bupati OKU, Ir H Marjito Bachri. Dia menegaskan, pemerintah kabupaten (pemkab) menghormati proses hukum yang kini sedang dilakukan komisi antirasuah itu.

"Jadi kita serahkan kepada KPK," ujarnya, Senin (17/3) siang. Sebab, kewenangan penyidik KPK untuk melakukan pengembangan dari proses hukum kasus tersebut. "KPK yang akan membangun konstruksi dalam penyidikan," tambahnya.

Ia menegaskan, roda pemerintahan di Kabupaten OKU tidak terganggu dengan adanya kasus ini. Terkait berbagai dugaan dan isu yang berkembang di masyarakat, Marjito menyatakan, dia tidak punya kapasitas menilai persoalan tersebut.

Apalagi, KPK merupakan lembaga profesional dan tidak bisa diintervensi. “Siapapun yang diperlukan bisa diperiksa. Apakah dia masyarakat biasa, pengusaha, DPRD, dan lainnya,” cetusnya. Marjito menambahkan, dia tidak tahu apa yang diungkap KPK.

Terakhir dia menjabat sebagai Ketua DPRD OKU, dengan masa pengabdian terakhir 16 Agustus 2024. “Jadi saya tidak ikut pembahasan APBD Perubahan 2024 dan APBD 2025. Saya tidak tahu persis duduk persoalan kasus ini," akunya.

Pantauan kemarin atau dua hari pasca-OTT KPK Sabtu (15/3) lalu, kantor Bappenda OKU yang menjadi ruang kerja sementara Bupati OKU dan Wabup OKU terlihat sepi."Bupati dan Wabup belum masuk," ujar seorang anggota Sat Pol PP yang bertugas jaga, kemarin.

Sementara, Kantor PUPR OKU juga terlihat lengang. Tidak banyak pegawai yang hadir di kantor tersebut, meski waktu sudah menunjukkan pukul 09.30 WIB. Pintu masuk ke ruangan dalam, akses menuju ruang kerja Kadin PU PR juga terlihat dalam kondisi terkunci. Melalui kaca, terlihat lampu dalam ruangan itu belum dinyalakan.

Sekretaris Dinas PUPR OKU, Darajatun usai rapat vidcon kemarin siang mengaku belum mengetahui apakah ruangan kerja Kepala Dinas PUPR OKU disegel KPK atau tidak. Dia juga tak bisa berkomentar terkait OTT itu. "Karena saat OTT, hari Sabtu dan Minggu itu hari libur," ujarnya.

Diketahui, ada 9 proyek titipan yang jadi bancakan dewan dan Dinas PUPR OKU. Yakni, proyek Rehabilitasi rumah dinas Bupati OKU dengan pagu anggaran Rp8,3 miliar. Lalu, Rehabilitasi rumah dinas Wakil Bupati OKU Rp2,4 miliar.

Selain itu, ada proyek pembangunan kantor Dinas PUPR OKU Rp9,8 miliar, pembangunan jembatan Desa Tuna Makmur Rp983 juta, dan peningkatan jalan poros Desa Tanjung Manggus-Bandar Agung Rp4,9 miliar.

wabup: kita serahkan ke kpk, soal ott dugaan fee proyek titipan dprd di dinas pupr kabupaten oku                            baturaja, sumateraekspres.id - adanya operasi tangkap tangan (ott) komisi pemberantasan korupsi (kpk) di kabupaten oku akhirnya ditanggapi wakil bupati oku, ir h marjito bachri. dia menegaskan, pemerintah kabupaten (pemkab) menghormati proses hukum yang kini sedang dilakukan komisi antirasuah itu. 
"jadi kita serahkan kepada kpk," ujarnya, senin (17/3) siang.  sebab, kewenangan penyidik kpk untuk melakukan pengembangan dari proses hukum kasus tersebut. "kpk yang akan membangun konstruksi dalam penyidikan," tambahnya.
ia menegaskan, roda pemerintahan di kabupaten oku tidak terganggu dengan adanya kasus ini. terkait berbagai dugaan dan isu yang berkembang di masyarakat, marjito menyatakan, dia tidak punya kapasitas menilai persoalan tersebut.
apalagi, kpk merupakan lembaga profesional dan tidak bisa diintervensi. “siapapun yang diperlukan bisa diperiksa. apakah dia masyarakat biasa, pengusaha, dprd, dan lainnya,” cetusnya. marjito menambahkan, dia tidak tahu apa yang diungkap kpk. 
terakhir dia menjabat sebagai ketua dprd oku, dengan masa pengabdian terakhir 16 agustus 2024. “jadi saya tidak ikut pembahasan apbd perubahan 2024 dan apbd 2025. saya tidak tahu persis duduk persoalan kasus ini," akunya. 
baca juga:kasus korupsi perkebunan sawit, penyidik kejati sumsel periksa kadisnakertrans musi rawas
baca juga:penyidik kejari palembang periksa 7 saksi kasus korupsi pengelolaan biaya pengganti pmi
pantauan kemarin atau dua hari pasca-ott kpk sabtu (15/3) lalu, kantor bappenda oku yang menjadi ruang kerja sementara bupati oku dan wabup oku terlihat sepi."bupati dan wabup belum masuk," ujar seorang anggota sat pol pp yang bertugas jaga, kemarin.
sementara, kantor pupr oku juga terlihat lengang. tidak banyak pegawai yang hadir di kantor tersebut, meski waktu sudah menunjukkan pukul 09.30 wib. pintu masuk ke ruangan dalam, akses menuju ruang kerja kadin pu pr juga terlihat dalam kondisi terkunci. melalui kaca, terlihat lampu dalam ruangan itu belum dinyalakan.
sekretaris dinas pupr oku, darajatun usai rapat vidcon kemarin siang mengaku belum mengetahui apakah ruangan kerja kepala dinas pupr oku disegel kpk atau tidak. dia juga tak bisa berkomentar terkait ott itu. "karena saat ott, hari sabtu dan minggu itu hari libur," ujarnya.
diketahui, ada 9 proyek titipan yang jadi bancakan dewan dan dinas pupr oku. yakni, proyek rehabilitasi rumah dinas bupati oku dengan pagu anggaran rp8,3 miliar. lalu, rehabilitasi rumah dinas wakil bupati oku rp2,4 miliar. 
selain itu, ada proyek pembangunan kantor dinas pupr oku rp9,8 miliar, pembangunan jembatan desa tuna makmur rp983 juta, dan peningkatan jalan poros desa tanjung manggus-bandar agung rp4,9 miliar. 
baca juga:kejari muba geledah tiga ruangan pejabat dan sita lahan pt smb, bongkar korupsi tol betung-tempino
baca juga:menyusul ha, asisten i setda muba yudi herzandi ditahan atas dugaan korupsi proyek jalan tol betung-tempino
lalu, peningkatan jalan desa pamai makmur-guna makmur rp4,9 miliar, peningkatan jalan unit 16 kedaton timur rp4,9 miliar, peningkatan jalan letnan muda rp4,8 miliar dan peningkatan jalan desa makarti utama rp3,9 miliar.
kepala dinas pupr oku, nov, kemudian menawarkan sembilan proyek kepada kontraktor mnz dan ass dengan commitment fee sebesar 22 persen. dari jumlah tersebut, 2 persen dialokasikan untuk dinas pupr, sementara 20 persen menjadi bagian dprd oku. yang akan dicairkan mendekati lebaran idulfitri.
setiap anggota dprd oku disebut-sebut menerima bagian proyek yang bervariasi. ketua dan wakil ketua dprd mendapat jatah proyek senilai rp5 miliar. sementara anggota lainnya mendapatkan proyek senilai rp1 miliar per orang.
namun, akibat keterbatasan anggaran, nilai proyek di pu yang semula rp40 miliar dikurangi menjadi rp35 miliar. lalu, besaran fee proyek tetap disepakati sebesar 20 persen atau setara dengan rp7 miliar. setelah kesepakatan tersebut, anggaran dinas pupr oku pada apbd 2025 melonjak drastic dari rp48 miliar menjadi rp96 miliar.
karena sudah mendekati lebaran, sejumlah anggota dprd oku, diwakili  fj, fmr, dan uh, menagih jatah commitment fee proyek itu kepada nov. kemudian, dilakukan pencairan uang muka beberapa proyek melalui bank daerah pada 11-12 maret 2025. pada 13 maret 2025, kontraktor mnz menyerahkan uang rp2,2 miliar kepada nov sebagai bagian dari commitment fee proyek yang telah disepakati sebelumknya.
baca juga:kejati sumsel tangkap tersangka korupsi dugaan penguasaan lahan sawit di musi rawas setelah mangkir 3 kali
baca juga:menolak diperiksa, kejari muba tahan h halim, kasus dugaan korupsi pengadaan tanah jalan tol betung-tempino
uang tersebut kemudian dititipkan kepada seorang pns dinas perkim oku. kemudian, ass juga menyerahkan dana sebesar rp1,5 miliar kepada nov sebagai janji commitment fee proyek yang ia dapatkan. pada 16 maret 2025 pukul 06.30 wib, tim kpk melakukan ott di rumah nov. 
dalam penggeledahan, ditemukan uang sebesar rp2,6 miliar yang diduga berasal dari commitment fee yang diberikan mnz dan ass.  kemudian, kpk mengamankan mnz, ass, fmr, uh, serta beberapa pihak lain di kediaman masing-masing. satu unit mobil toyota fortuner berpelat nomor polisi 1851 id, dokumen terkait proyek, serta berbagai alat komunikasi elektronik ikut diamankan.
pengamat politik sumsel, bagindo togar mengatakan, dprd oku sebagai lembaga legislatif seharusnya menjalankan fungsinya dengan profesional. menjadi mitra yang sehat bagi eksekutif dalam membangun daerah. 
“anehnya, fungsi legislatif di oku tidak dijalankan dengan tepat,” ujarnya. bagindo menyatakan, oknum anggota legislatif telah ‘menyandera’ dinas pupr oku. ia menyebut, ada indikasi legislatif menggunakan dana pokok pikiran (pokir) sebagai alat untuk menekan opd dengan iming-iming peningkatan anggaran.
“fungsi legislatif yang seharusnya mengawasi dan memberi masukan malah berubah menjadi ajang negosiasi yang mengarah pada praktik konspiratif. mereka tidak lagi sekadar bermitra, tetapi saling menyandera dan mendikte eksekutif untuk kepentingan pribadi dan kelompok,” lanjutnya.
baca juga:jaksa tuntut 3 terdakwa kasus korupsi tambang di lahat 15 tahun, tiga terdakwa lainnya 5 tahun
baca juga:berkas kasus korupsi penjualan aset yayasan batanghari sembilan lengkap, siap dilimpahkan ke pengadilan
bagindo menegaskan bahwa kpk tidak boleh ragu dalam menuntaskan kasus ini. ia mendorong agar penyelidikan dilakukan hingga ke akar permasalahan dan mengusut keterlibatan semua pihak. “kpk harus berani mengambil tindakan tegas. ini harus menjadi cermin bagi daerah lain agar lebih berhati-hati dalam pengelolaan dana pokir. tidak boleh ada kompromi. ini menyangkut moral dan kompetensi anggota dprd,” tegasnya.
menurutnya kenaikan anggaran dari rp 48 miliar menjadi rp 96 miliar sangatlah besar. ini harus diusut tuntas. bagindo juga mengungkapkan bahwa sebagian besar dana yang dipermasalahkan dalam kasus ini justru dialokasikan untuk kepentingan yang dianggap tidak mendesak. “sebagian besar dana ini justru dialokasikan untuk renovasi rumah dinas dan kantor, yang tidak terlalu mendesak. sementara itu, banyak sektor lain di oku yang membutuhkan perhatian lebih,” paparnya.
bagindo juga menyoroti ketertinggalan pembangunan di oku dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di sumsel. menurut dia, dalam dua dekade terakhir, performa pembangunan oku nyaris tidak mengalami perubahan signifikan. sementara itu, daerah lain seperti lubuklinggau, prabumulih, oku selatan, dan oku timur justru terus mengalami kemajuan pesat. 
bagindo menekankan, optimalisasi sumber daya alam yang ada di oku seharusnya menjadi prioritas. “pemerintah daerah harus lebih fokus pada kesejahteraan masyarakat. sumber daya alam yang ada harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan ekonomi daerah. tapi jika yang terjadi justru konspirasi politik dan penyalahgunaan anggaran, maka oku akan semakin tertinggal,” cetusnya.
baca juga:sidang lanjutan kasus korupsi pltu bukit asam ungkap fakta baru di pengadilan
baca juga:jpu ungkap modus korupsi dalam proyek peningkatan jalan kuang dalam-beringin
bagindo prihatin, dana pokir yang seharusnya menjadi program aspirasi rakyat, malah disalahgunakan untuk kepentingan segelintir orang. ia menambahkan, kasus ini menghambat pembangunan daerah. berharap kpk menindaklanjuti proses kasus ini hingga ke akar-akarnya. 
“kasus ini tidak boleh berhenti sampai di sini. harus diusut tuntas agar menjadi pelajaran bagi daerah lain. jangan sampai praktik konspiratif seperti ini terus terjadi dan merugikan masyarakat,” pungkas dia.