Perencanaan hingga Pengelolaan Anggaran Pemda di Sumsel Masih Jadi Catatan BPKP

Reporter: Agustina |

Editor: Edi Sumeks |

Selasa , 18 Feb 2025 - 22:20

Elen Setiadi- FOTO: PEMPROV SUMSEL-

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Pelaksanaan perencanaan hingga pengelolaan anggaran keuangan pemerintah daerah (pemda) di Sumsel, masih jadi catatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumsel. Masih perlu pendampingan dan perbaikan.

“Termasuk dalam pelaksanaan beberapa program Presiden, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Proyek Strategis Nasional (PSN) dan lainnya," ujar Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi, usai rapat koordinasi evaluasi perencanaan pelaksanaan baik dari APBD Sumsel, maupun APBN, kemarin.

Harapannya dengan adanya pendampingan serta arahan dari BPKP, lanjut Elen, maka dapat berjalan dengan baik tata kelola perencanaan, penganggaran, program pemerintah kabupaten/kota dan Provinsi Sumsel.

"Salah satu indikatornya, harapan kita setelah hasil audit BPK seluruh pemerintah daerah di Sumsel dapat meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Karena saat ini dari 17 kabupaten/kota, cuma ada tiga yang dapat WTP. Jadi masih banyak yang perlu diperbaiki,” tutur Elen.

Penyebab belum tercapainya WTP di masing-masing daerah, beda-beda catatannya. "Yang paling sering terjadi, antara perencanaan dan pelaksanaan tidak sinkron. Kemudian pengelolaan anggaran dan perencanaan belum sesuai dengan yang diregulasikan," terang Elen.

Elen memastikan perencanaan di tahun 2025 ini, tetap akan dapat berjalan. Tidak mungkin tidak berjalan, meski ada efisiensi anggaran. "Namun nanti seperti apa di retreat Presiden dan Mendagri berikan arahan-arahan, akan kita tunggu pembahasannya kembali,” pungkasnya.

Kepala Perwakilan BPKP Sumsel Sofyan Antonius, mengatakan pihaknya menyampainya beberapa catatan kepada Pemerintah Provinsi Sumsel dan kabupaten/kota. "Kami selalui menjadi mitra consulting dari pemda untuk bisa menjadi lebih baik dari segi pengelolaan keuangan,” ujarnya, usai rapat di Griya Agung, Selasa (18/2).

Tujuannya agar pelaksanaan program-program pemerintah dapat lebih efektif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. "Kami terus mendukung Pemda untuk memperbaiki pengelolaan keuangan dan evaluasi pelaksanaan anggaran, termasuk program-program strategis dari Presiden seperti MBG," ujarnya.

perencanaan hingga pengelolaan anggaran pemda di sumsel masih jadi catatan bpkp                            palembang, sumateraekspres.id - pelaksanaan perencanaan hingga pengelolaan anggaran keuangan pemerintah daerah (pemda) di sumsel, masih jadi catatan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) perwakilan sumsel. masih perlu pendampingan dan perbaikan.
“termasuk dalam pelaksanaan beberapa program presiden, seperti makan bergizi gratis (mbg), proyek strategis nasional (psn) dan lainnya," ujar pj gubernur sumsel elen setiadi, usai rapat koordinasi evaluasi perencanaan pelaksanaan baik dari apbd sumsel, maupun apbn, kemarin.
harapannya dengan adanya pendampingan serta arahan dari bpkp, lanjut elen, maka dapat berjalan dengan baik tata kelola perencanaan, penganggaran, program pemerintah kabupaten/kota dan provinsi sumsel.
"salah satu indikatornya, harapan kita setelah hasil audit bpk seluruh pemerintah daerah di sumsel dapat meraih wajar tanpa pengecualian (wtp). karena saat ini dari 17 kabupaten/kota, cuma ada tiga yang dapat wtp. jadi masih banyak yang perlu diperbaiki,” tutur elen.
penyebab belum tercapainya wtp di masing-masing daerah, beda-beda catatannya. "yang paling sering terjadi, antara perencanaan dan pelaksanaan tidak sinkron. kemudian pengelolaan anggaran dan perencanaan belum sesuai dengan yang diregulasikan," terang elen.
baca juga:tekan pelanggaran prajurit, denpom gelar waspada wira lembing
baca juga:tiga organisasi dilantik satu lokasi, efisiensi anggaran pemkab oku
elen memastikan perencanaan di tahun 2025 ini, tetap akan dapat berjalan. tidak mungkin tidak berjalan, meski ada efisiensi anggaran. "namun nanti seperti apa di retreat presiden dan mendagri berikan arahan-arahan, akan kita tunggu pembahasannya kembali,” pungkasnya.
kepala perwakilan bpkp sumsel sofyan antonius, mengatakan pihaknya menyampainya beberapa catatan kepada pemerintah provinsi sumsel dan kabupaten/kota. "kami selalui menjadi mitra consulting dari pemda untuk bisa menjadi lebih baik dari segi pengelolaan keuangan,” ujarnya, usai rapat di griya agung, selasa (18/2).
tujuannya agar pelaksanaan program-program pemerintah dapat lebih efektif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. "kami terus mendukung pemda untuk memperbaiki pengelolaan keuangan dan evaluasi pelaksanaan anggaran, termasuk program-program strategis dari presiden seperti mbg," ujarnya.

Tag

Share