Senin, 24 Februari 2025, MK Bacakan Putusan Sisa 40 Perkara Sengketa Pilkada 2024

Reporter: Andre Jedor |

Editor: Dede Sumeks |

Senin , 17 Feb 2025 - 23:03

Saldi Isra. FOTO: NET--

"Yang disengketakan di Bawaslu terkait BA Putusan KPU. Tapi yang disengketakan di PTUN itu adalah SK Penetapan. Jadi dua obyek yang berbeda, makanya PTUN tidak menerima," katanya. (*/air)

senin, 24 februari 2025, mk bacakan putusan sisa 40 perkara sengketa pilkada 2024                               jakarta, sumateraekspres.id - mahkamah konstitusi (mk) akan membacakan putusan sisa perkara sengketa pilkada 2024 pada sidang senin mendatang (24/2). masih ada 40 perkara perselisihan hasil pemilihan umum (phpu), yang belum diputus karena berlanjut agenda pembuktian.
senin (17/2), persidangan masih berlangsung dengan agenda pembuktian lanjutan untuk mendengarkan keterangan saksi maupun ahli. wakil ketua mk saldi isra menegaskan bahwa para hakim konstitusi akan memutus seluruh perkara dengan seadil-adilnya.
baca juga:hasil sidang mk: bursah zarnubi-widya ningsih dipastikan memimpin lahat pada periode 2025-2030
baca juga:kpu oi tunggu putusan mk 
“kami tentu, hakim yang dipercaya untuk menyelesaikan ini, akan memutus seadil-adilnya sesuai dengan apa yang dikemukakan (di persidangan)," ucap saldi, dalam lanjutan sidang pembuktian phpu pilkada 2024 di gedung mahkamah konstitusi, jakarta.
saldi meminta seluruh pihak dalam sengketa pilkada untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak citra bersama.  "ini perlu diingatkan agar-baik pemohon, pihak terkait-tidak melakukan apa pun yang nanti bisa merusak citra kita bersama: citra mk rusak, hakim rusak, lawyer (pengacara) juga rusak,” pintanya.
sembilan hakim konstitusi akan memutus setiap perkara sengketa pilkada berdasarkan permohonan, jawaban, bantahan, bukti-bukti, serta fakta yang terungkap di persidangan. dia mengingatkan para pihak untuk menerima apa pun hasil putusan akhir mk. 
sebab, akan selalu ada pihak yang menang dan kalah sebagai konsekuensi logis dari setiap kontestasi politik. "yang paling penting, semuanya sudah berusaha dengan baik dan apa yang kita lakukan dalam ruangan ini bagian dari kita berkontribusi terhadap kehidupan demokrasi kita dan jangan dirusak," katanya.
 sebelumnya, mk telah membacakan putusan sela atau dismissal mengabulkan pencabutan permohonan dan yang telah mengandaskan sejumlah perkara karena permohonannya tak dapat diterima sehingga tak bisa diproses ke pembuktian.
putusan lanjut atau tidaknya (dismissal) perkara, sudah dibacakan pada selasa (4/2) dan rabu (5/2) lalu. dari 310 perkara sengketa pilkada 2024, hanya ada 40 yang berlanjut ke tahap sidang pembuktian. sementara itu, 270 perkara lainnya berakhir kandas.
total 40 perkara yang masih bersengketa di mk tersebut terdiri atas tiga perkara sengketa pemilihan gubernur, tiga perkara sengketa pemilihan wali kota, dan 34 perkara sengketa pemilihan bupati. 
dari sumsel, yang tersisa  perkara nomor 24/phpu.bup-xxiii/2025 (bupati empat lawang). yakni, soal penghitungan masa jabatan bupati menjadi inti pembahasan. pada sidang rabu lalu (12/2), beragendakan pemeriksaan saksi dan ahli. 
persidangan perkara ini dilaksanakan oleh majelis panel hakim 1 yang dipimpin ketua mk suhartoyo didampingi hakim konstitusi daniel yusmic p. foekh dan hakim konstitusi m. guntur hamzah.
pemohon yang mengajukan perkara ini ialah pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati empat lawang, budi antoni al jufri dan henny verawati. sedangkan termohon ialah komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten empat lawang. 
kemudian sebagai pihak terkait yaitu pasangan calon bupati dan wakil bupati empat lawang 2024 terpilih, joncik muhammad dan arifai sebagai pemenang yang ditetapkan termohon, terseret menjadi pihak terkait.
perdebatan dalam persidangan ini muncul karena mempersoalkan pemberhentian sementara bakal calon bupati budi antoni al jufri. dalam hal ini, budi telah menjabat bupati empat lawang pada periode 2008-2013. 
kemudian dia kembali terpilih sebagai bupati empat lawang untuk periode 2013-2018.  di periode kedua, dia tak menjalankan masa jabatannya secara penuh karena tersandung kasus hukum. 
penghitungan lamanya menjabat pada periode kedua tersebutlah yang menjadi inti persoalan, sebab jika kurang dari separuhnya, yakni 2,5 tahun, maka tidak terhitung satu periode. namun jika jabatan sudah dijalani lebih dari 2,5 tahun, maka dihitung satu periode.
hal demikian disampaikan ahli yang dihadirkan pemohon di persidangan, yance arizona. di persidangan ini, dia mengutip tiga putusan mk, yakni nomor 22/puu-vii/2009, 67/puu-xviii/2020, dan nomor 2/puu-xxi-2023. dari tiga putusan tersebut, yance memaknai bahwa masa jabatan yang telah dijalani tidak membedakan antara menjabat definitif maupun sementara.
baca juga:optimis gugatan paslon no 02 ditolak: askolani percaya proses mk berdasarkan bukti valid
baca juga:siapkan pembelaan gugatan di mk
"berdasarkan putusan mk tersebut, dipahami bahwa untuk menghitung masa jabatan yang telah dijalani itu menggunakan ukuran menjabat secara definitif maupun menjabat sementara. menjabat sementara yang dimaksud adalah sebagai pelaksana tugas atau plt," katanya di persidangan.
namun permasalahan dalam perkara ini kian pelik lantaran pemberhentian budi antoni al jufri yang bersifat sementara. pemberhentian sementara itu berlaku sejak awal dia tersandung kasus hukum sampai diberhentikan tetap saat putusan kasus pidananya inkrah atau berkekuatan hukum tetap.
pemberhentian seorang pejabat disebut oce madril, ahli dari termohon disebabkan tiga hal: karena kehendak sendiri, karena undang-undang, dan karena meninggal dunia atau alasan yang tidak dapat diperkirakan. ketentuan itu dikutip oce dari pasal 78 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. 
dalam konteks perkara ini, oce mengklasifikasikan pemberhentian budi antoni sebagai pemberhentian karena undang-undang. adapun masa pemberhentian sementara dengan status pejabat nonaktif, menurut oce tetap dihitung sebagai bagian dari masa jabatan sampai diberhentikan secara tetap.
"cara menghitungnya, jabatannya tetap dia tidak boleh lebih dari sejak dilantik sampai berakhir dalam waktu normal," ujarnya. pemberhentian sementara menurut margarito kamis, ahli dari pihak terkait, tidak mengubah status pejabat tersebut. 
dalam perkara ini, menurut margarito, status budi tetaplah sebagai bupati empat lawang saat diberhentikan sementara. hanya, tugas dan kewenangan bupati dijalankan oleh wakil bupati pada saat itu.
"bupati yang masuk penjara itu tetap bupati, cuma dia tidak aktif. tidak aktif itulah, tugas-tugasnya dilaksanakan oleh wakil bupati, karena ini jabatan tunggal," kata margarito.
dalam persidangan ini, satu di antara saksi yang dihadirkan merupakan wakil bupati empat lawang yang sempat mendampingi budi untuk periode 2013-2018, syahril hanafiah. untuk perkara phpu ini, syahril dihadirkan sebagai saksi dari termohon. 
sebagai saksi, syahril membacakan beberapa surat keputusan (sk) menteri dalam negeri (mendagri) mengenai pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap budi antoni al jufri. untuk pemberhentian sementara, didasarkan pada sk mendagri nomor 131.16-25778, terbit pada 22 oktober 2015 yang berbunyi: 
kesatu, memberhentikan sementara saudara budi antoni al jufri dari jabatan sebagai bupati empat lawang masa jabatan 2013-2018 sampai proses hukum yang bersangkutan selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
kedua, menunjuk saudara haji syahril hanafiah, wakil bupati empat lawang masa jabatan 2013-2018 untuk melaksanakan tugas dan kewenangan bupati empat lawang. sedangkan untuk pemberhentian secara tetap, dilakukan berdasarkan sk mendagri nomor 131.16-25778  5413 tahun 2016. 
sk tersebut terbit dan mulai berlaku sejak 29 juni 2016. syahril pun memastikan bahwa budi antoni tidak kembali lagi ke lingkungan pemkab empat lawang sejak sk pemberhentian sementara terbit.
"jadi, begitu bapak menggantikan sejak 22 oktober 2015, itu sampai habis masa jabatannya pak bupati, pak bupati gak kembali lagi?" tanya ketua mk suhartoyo. "tidak," jawab syahril.
namun saksi yang dihadirkan pemohon, menyatakan bahwa syahril menjabat sebagai pelaksana tugas (plt) bupati saat budi diberhentikan sementara sejak 22 oktober 2015. saat itu pula, menurut saksi pemohon, syahril telah menandatangani sejumlah peraturan daerah (perda), termasuk tentang anggaran pendapatan belanja daerah (apbd).
"plt bupati pak syahril hanafiah sudah melaksanakan wewenangnya sebagai bupati, antara lain plt bupati telah menandatangani perda apbd tahun anggaran 2015," ujar saksi pemohon, legiyo yang merupakan mantan kabag umum dan perlengkapan sekretariat kabupaten empat lawang.
sebagai pejabat daerah, bupati maupun wakil bupati mendapatkan haknya masing-masing, tak terkecuali hak keuangan, tempat tinggal, dan fasilitas lainnya. terkait itu, saksi syahril hanafiah memastikan bahwa dirinya tetap menerima hak-hak sebagai wakil bupati pada 22 oktober 2015 hingga 29 juni 2016. 
sedangkan budi antoni, disebutnya masih menerima gaji hingga 1 januari 2017. "gajinya masih pak, sampai 1 januari 2017. fasilitas rumah dinas, ruang kerja yang saya pakai tetap rumah dinas dan ruang kerja wakil bupati," ujarnya.
perkara ini sebenarnya pernah ditangani badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) kabupaten empat lawang. anggota bawaslu empat lawang, ahmad fatria arsasi mengungkapkan bahwa proses sengketa penetapan paslon bupati dan wakil bupati empat lawang sudah selesai di bawaslu dengan putusan ditolak.
putusan itu karena bawaslu empat lawang berlandaskan pada undang-undang nomor 10 tahun 2016, undang-undang pemerintahan daerah dan pkpu nomor 8 tahun 2024. bawaslu juga dalam prosesnya telah mempertimbangkan keterangan ahli dan saksi.
"itu menguatkan bawaslu untuk menolak, karena baik inkrah, sk pemberhentian, sampai pelantikan wakil bupati menjadi bupati definitif itu semuanya di atas 2,5 tahun atau di 30 bulan ke atas," kata fatria.
baca juga:minta mk batalkan php milik nu-lia
baca juga:siap jalin komunikasi dengan pemkab, usai putusan sidang mk dan penetapan calon terpilih 
selain di bawaslu, sengketa juga sudah diputus di pengadilan tata usaha negara (ptun). menurut fatria, saat itu ptun memutuskan untuk tidak menerima karena obyek yang diperkarakan berbeda dengan di bawaslu.
"yang disengketakan di bawaslu terkait ba putusan kpu. tapi yang disengketakan di ptun itu adalah sk penetapan. jadi dua obyek yang berbeda, makanya ptun tidak menerima," katanya. (*/air)