Anggaran Dipakai Program MBG, Pembangunan Jembatan Gantung Putus Desa Pusar Ditunda, Terdampak Efisiensi

Reporter: tim |

Editor: Edi Sumeks |

Senin , 10 Feb 2025 - 23:03

SUMSEL, SUMATERAEKSPRES.ID – Diet belanja negara tahun anggaran (TA) 2025 sebesar Rp306.69 trilun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, berdampak pada APBN dan ABPD. Rinciannya efisiensi anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) Rp256,1 triliun, Transfer Ke Daerah (TKD) Rp50,59 triliun.

Adanya pemangkasan dana transfer dari pusat ini, sudah terlihat berdampak di Kabupaten OKU. Ditundanya tahun 2025 ini, pembangunan kembali jembatan gantung di Desa Pusar, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten OKU, yang putus akibat banjir bandang pada 7 Mei 2024 lalu.

"Katanya akan dibangun akhir tahun 2024, tapi sampai sekarang tidak ada tanda-tanda dibangun," ucap Garsubi, warga Desa Pusar, usai musrenbang Kecamatan Baturaja Barat, Senin (10/2). Keberadaan jembatan gantung itu sangat vital, penghubung ke desa seberang sungai.

Padahal sebutnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebelumnya sudah turun ke lokasi melakukan pengecekan. “Warga sangat berharap pembangunan jembatan tersebut bias menjadi skala prioritas,” harap Garsubi kepada Sumatera Ekspres.

Penjabat (Pj) Bupati OKU M Iqbal Alisyahbana SSTP MM, membenarkan usulan pembangunan jembatan gantung di Desa Pusar, sudah diverifikasi BNPB. “Dari RAB biaya bangun kembali, rencana diupayakan ditingkatkan menjadi jembatan permanen,” katanya, kemarin.

Rencananya, pembangunan itu awalnya akan menggunakan anggaran pusat yang dinamakan dana siap pakai (DSP) untuk penanganan bencana. Saat Presiden Prabowo dilantik, kewenangan penggunaan anggaran cadangan ada pada Kementerian Keuangan, atau instruksi presiden.

Kemudian, di pusat anggaran itu dipakai untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sehingga pembangunan jembatan (jembatan gantung di Desa Pusar) ditunda dan tidak bisa terealisasi. Dari BNPB diminta daerah untuk mengusulkan kembali untuk rehab jembatan tersebut,” jelasnya.

Meski nantinya tidak lagi menjabatsebagai Pj Bupati OKU, Iqbal berjanji akan mengupayakan pembangunan jembatan gantung tersebut tetap menjadi prioritas."Saya nanti akan tetap kawal dengan mengajukan usulan anggaran, baik pemerintah provinsi maupun kepada pemerintah pusat," ujar Iqbal, yang juga merupakan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumsel.

Terkait pemangkasan dana transfer dari pusat ke daerah, Iqbal menyampaikan pemerintah daerah diminta melakukan penyesuaian. Kemudian penyiapan anggaran, ketika ada instruksi pusat anggaran tersebut bisa digunakan. “Angkanya kami belum tahu,” ulasnya.

Efisiensi dalam pengelolaan anggaran yang diminta Presiden RI Prabowo Subianto,seperti perjalanan dinas. Itu akan disampaikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD). “Supaya bisa dihitung berapa jumlah yang disisihkan (pemangkasan) untuk pelaksanaan kegiatan,” ujarnya.

anggaran dipakai program mbg, pembangunan jembatan gantung putus desa pusar ditunda, terdampak efisiensi                            sumsel, sumateraekspres.id – diet belanja negara tahun anggaran (ta) 2025 sebesar rp306.69 trilun berdasarkan instruksi presiden nomor 1 tahun 2025, berdampak pada apbn dan abpd. rinciannya efisiensi anggaran kementerian/lembaga (k/l) rp256,1 triliun, transfer ke daerah (tkd) rp50,59 triliun. 
adanya pemangkasan dana transfer dari pusat ini, sudah terlihat berdampak di kabupaten oku. ditundanya tahun 2025 ini, pembangunan kembali jembatan gantung di desa pusar, kecamatan baturaja barat, kabupaten oku, yang putus akibat banjir bandang pada 7 mei 2024 lalu.
"katanya akan dibangun akhir tahun 2024, tapi sampai sekarang tidak ada tanda-tanda dibangun," ucap garsubi, warga desa pusar, usai musrenbang kecamatan baturaja barat, senin (10/2). keberadaan jembatan gantung itu sangat vital, penghubung ke desa seberang sungai.
padahal sebutnya, badan nasional penanggulangan bencana (bnpb), sebelumnya sudah turun ke lokasi melakukan pengecekan. “warga sangat berharap pembangunan jembatan tersebut bias menjadi skala prioritas,” harap garsubi kepada sumatera ekspres.
penjabat (pj) bupati oku m iqbal alisyahbana sstp mm, membenarkan usulan pembangunan jembatan gantung di desa pusar, sudah diverifikasi bnpb. “dari rab biaya bangun kembali, rencana diupayakan ditingkatkan menjadi jembatan permanen,” katanya, kemarin.
baca juga:hotel santika lahat hadapi dampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah
baca juga:wacana terapkan ijazah elektronik, untuk efisiensi dan keamanan, sekolah bisa cetak sendiri 
rencananya, pembangunan itu awalnya akan menggunakan anggaran pusat yang dinamakan dana siap pakai (dsp) untuk penanganan bencana. saat presiden prabowo dilantik, kewenangan penggunaan anggaran cadangan ada pada kementerian keuangan, atau instruksi presiden.
kemudian, di pusat anggaran itu dipakai untuk program makan bergizi gratis (mbg). sehingga pembangunan jembatan (jembatan gantung di desa pusar) ditunda dan tidak bisa terealisasi. dari bnpb diminta daerah untuk mengusulkan kembali untuk rehab jembatan tersebut,” jelasnya.
meski nantinya tidak lagi menjabatsebagai pj bupati oku, iqbal berjanji akan mengupayakan pembangunan jembatan gantung tersebut tetap menjadi prioritas."saya nanti akan tetap kawal dengan mengajukan usulan anggaran, baik pemerintah provinsi maupun kepada pemerintah pusat," ujar iqbal, yang juga merupakan kepala pelaksana bpbd provinsi sumsel.
terkait pemangkasan dana transfer dari pusat ke daerah, iqbal menyampaikan pemerintah daerah diminta melakukan penyesuaian. kemudian penyiapan anggaran, ketika ada instruksi pusat anggaran tersebut bisa digunakan. “angkanya kami belum tahu,” ulasnya.
efisiensi dalam pengelolaan anggaran yang diminta presiden ri prabowo subianto,seperti perjalanan dinas. itu akan disampaikan kepada organisasi perangkat daerah (opd). “supaya bisa dihitung berapa jumlah yang disisihkan (pemangkasan) untuk pelaksanaan kegiatan,” ujarnya.
baca juga:hemat ac hingga kurangi seremonial, pemprov sumsel terapkan efisiensi anggaran
baca juga:pemkab ramai-ramai efisiensi anggaran, fokus program prioritas
contoh perjalanan dinas yang diusahakan untuk bisa direm atau dikurangi, misal untuk operasional. kalau biasanya perjalanan dinas 3-4 orang, kalau bisa cukup 1 orang saja. “saya juga sudah membuat surat edaran terkait perjalanan dinas ini," sampainya.
sehingga pada saatnya nanti pelaksanaan, opd bisa melaksakan.”bila perlu kalau cukup via telepon, cukup melalui telepon saja. itu bentuk penghematan. tapi tidak menghilangkan makna pekerjaan tersebut,” tutur iqbal.
kepala badan keuangan dan aset daerah (bkad) kabupaten oku, setiawan, membenarkan pemangkasan anggaran transfer pusat sudah ada inpres-nya. “pemangkasan transfer (pusat) ke seluruh pemda se-indonesia sekitar rp50 triliun, untuk oku kami belum tahu jumlah pastinya. pengurangan ini bisa kepada angka dau atau dak,” paparnya.
terpisah, kepala bpkad provinsi sumsel yossi hervandi se mm, mengakui sudah ada pemberitahuan soal transfer pusat untuk ke pemprov sumsel ikut terpotong. "50 persen untuk dana alokasi khusus(dak) fisik, dana bagi hasil (dbh)  juga," ungkapnya, senin (10/2). 
sedangkan untuk dana alokasi khusus (dau) yang juga masuk dari bagian transfer pusat ke daerah, tidak termasuk yang mengalami potongan yang besar. "tidak untuk gaji dan p3k yang melalui dau, ini tidak terlalu signifikan," ujarnya. 
dampak dari efisiensi anggaran bagi pembangunan infrastruktur di daerah, ataupun beberapa proyek jalan tol dan lainnya, yossi belum dapat memastikan. "kita masih menunggu arahan atau petunjuk teknis edaran dari kemendagri, karena provinsi dan kabupaten/kota di bawah kemendagri," tegasnya. 
baca juga:wartawan aktif wajib punya! 3 motor listrik super keren yang tawarkan kecepatan dan efisiensi tanpa tanding!
baca juga:ojk terbitkan 2 pojk baru untuk tingkatkan transparansi dan efisiensi pelaporan di industri jasa keuangan
sebelumnya, pj gubernur sumsel elen setiadi sh mse, mengatakan pemprov sumsel telah mensosialisasikan soal efisiensi anggaran kepada opd di sumsel. "anggaran yang ada akan dikaji ulang. akan dilihat, mana yang bisa dilakukan efisiensi," sampainya. 
kata elen, yang akan dikaji ulang seperti perjalanan-perjalan dinas yang tidak diperlukan, dikurangi dan lain-lain. acara seremonial yang kurang penting, juga dikurangi. serta hal-hal yang belum prioritas. "termasuk juga penggunaan ac, disesuaikan saja. yang lainnya disesuaikan juga," pungkasnya.
kepala bpkad kota palembang ahmad nashir, mengatakan sejauh ini masih dalam kajian tiap instansi dan opd terkait efisiensi dan pemangkasan anggaran. “penyesuaian anggaran ini banyak bagian yang terdampak, terutama ke pembangunan infrastruktur,” katanya. 
baik program di dinas pu pr, perkimtan, dan dak fisik, juga akan mengalami penyesuaian. “akan tetapi untuk dak fisik sendiri, by name by address. apakah di pendidikan, kesehatan hingga infrastruktur akan disesuaikan pada alokasi anggaran yang dikeluarkan secara langsung oleh pemerintah pusat," imbuhnya.
untuk biaya perjalanan dinas, akan mengalami penyesuaian hingga 50 persen. sedangkan untuk kegiatan yang sifatnya seremonial, seperti fgd, seminar dan pertemuan-pertemuan, anggarannya juga akan dievaluasi.
terutama belanja yang outputnya tidak mempunyai tingkat urgensi atau tidak prioritas, akan dievaliasi. "tapi untuk belanja yang sifatnya wajib dan mengikat, termasuk juga belanja untuk pelayanan dasar dan pelayanan publik, sesuai instruksi akan tetap kami utamakan,” tegasnya.
baca juga:ojk terbitkan 2 pojk baru untuk tingkatkan transparansi dan efisiensi pelaporan di industri jasa keuangan
baca juga:tips meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi downtime truk
kadis pu pr kota palembang, ir ahmad bastari yusak, mengatakan, pihaknya masih menunggu persetujuan atas anggaran dari program yang ada. "kalaupun memang ada penyesuaian, tentunya hal ini juga akan pengaruh ke program yang sudah kami persiapkan sebelumnya,” katanya.
tidak semua program yang sudah dibuat, akan berjalan seluruhnya. infrastruktur yang masih bisa dikerjakan di apbd perubahan atau tahun berikutnya, akan ditunda. “bila memang sangat mendesak, akan kami prioritaskan. ini bukan menafikan program lain, namun untuk penyesuaian,” ucapnya.
kepala dinas lingkungan hidup kota palembang h ahmad mustain sstp, menjelaskan tahun 2025 ini pihaknya memprogramkan penambahan armada dari angkutan sampah."kita lihat nanti, apakah ikut ke penyesuaian anggaran atau tidak. tapi ini sangat mendesak, melihat kebutuhan yang ada dan kondisi armada angkutan sampah banyak yang rusak,” singkatnya.
kepala inspektorat kabupaten oki syafarudin, mengatakan anggaran tahun ini dipangkas hingga 50 persen. ada banyak kegiatan untuk perjalanan dinas dihapuskan."padahal kegiatan yang kami lakukan di inspektorat ini adalah mengecek ke lapangan,” ucapnya.
meski adanya pemangkasan anggaran perjalanan dinas, kegiatan lain tetap berjalan dan nanti akan diusahakan. karena kan mereka harus turun melihat langsung. “untuk gaji dan atk, tidak terjadi pemangkasan. karena itu pengeluaran rutin. bagaimana kami bisa menggaji pegawai, p3k dan honorer kalau anggaran ini dipotong," cetusnya.
sekretaris dinas perhubungan oki, dodi ariestanto, menyebut banyak kegiatan dinasnya yang tidak bisa dilakukan karena pemangkasan anggaran. “jadi di 2025, tidak banyak kegiatan yang bisa dilakukan. paling hanya pengawasan saja,” cetusnya.
baca juga:hut ke-79 kodam ii/sriwijaya: pemekaran dan inovasi menuju efisiensi wilayah
baca juga:peningkatan efisiensi pengelolaan dana haji jadi fokus kementerian agama ri
direktur perumda tirta agung, mairil apriyanto, jadi pesimis dengan pembangunan sistem penyediaan air minum (spam) di air sugihan yang sudah direncanakan akan dibangun tahun lalu. “itukan sudah lama diajukan, padahal lahan dan pembangunan intake sudah dilakukan pt oki pulp dan saml,” ulasnya.
beruntung pihaknya akan dibantu dari belanda, untuk pembangunan spam untuk daerah lahan gambut dan oki memenuhi syarat tersebut dengan total anggaran rp120 miliar. 
sekretaris daerah (sekda) kabupaten lahat chandra sh, menambahkan, penyesuaian efisiensi anggaran mengacu inpres nomor 1 tahun 2025. sebagai langkah lanjutan, pemkab lahat telah menyebarkan surat edaran pj. bupati lahat nomor 900/32/se/tapd/2025 kepada seluruh organisasi perangkat daerah (opd), camat, dan pihak terkait lainnya. 
surat edaran ini berisi arahan terkait pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran di seluruh jajaran pemerintahan kabupaten lahat. “ada 13 item yang harus disesuaikan untuk efisiensi anggaran," katanya, kemarin.
yakni, mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen. mengurangi belanja alat tulis kantor (atk) sebesar 75 persen. mengurangi belanja cetak sebesar 25 persen. mengurangi belanja pemeliharaan alat rumah tangga dan pendingin sebesar 50 persen.
lalu, mengurangi belanja pemeliharaan kendaraan dinas operasional sebesar 50 persen, kecuali untuk kendaraan operasional seperti truk pengangkut sampah, damkar, bentor, dan alat berat. mengurangi belanja lembur sebesar 50 persen. mengurangi belanja pemeliharaan komputer, laptop, printer, dan alat pendukung lainnya sebesar 50 persen.
selanjutnya, mengurangi belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor sebesar 75 persen. mengurangi belanja pakaian sebesar 100 persen, kecuali untuk pakaian kdh, wkdh, pimpinan dan anggota dprd, paskibraka, serta pakaian pendukung kegiatan porprov dan peparprov.
mengurangi belanja modal alat angkutan darat bermotor sebesar 50 persen. mengurangi belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan sebesar 25 persen.  mengurangi belanja yang bersifat seremonial sebesar 75 persen, serta mengurangi belanja hibah kepada instansi vertikal sebesar 25 persen.
lanjut chandra, kepala opd diminta untuk segera menyampaikan data perhitungan sesuai dengan poin-poin tersebut. “serta menindaklanjuti kebijakan efisiensi anggaran ini agar dapat dilaksanakan dengan tepat dan efektif,” harapnya.
bupati ogan ilir (oi) panca wijaya akbar sh, mengatakan pada periode keduanya nanti fokus utama pemkab oi adalah penghematan anggaran dan pemotongan belanja daerah yang dinilai tidak terlalu mendesak, sebagaimana inpres no 1/2025.
"terkait program prioritas, nanti akan kita lihat lagi setelah pelantikan. kami ‘kan sudah menganggarkan, karena ada edaran dari pemerintah pusat mungkin akan kami evaluasi lagi beberapa program  untuk menselaraskan dengan program presiden," jelas panca. 
diketahui, apbd kabupaten oi ta 2025 sebesar rp1,3 triliun, yang sudah disahkan dalam rapat paripurna terakhir dprd oi periode 2019-2024.  “kami akan evaluasi anggaran di setiap dinas. mana yang perlu dihemat dan mana yang perlu dipotong, semua akan disesuaikan,” ucapnya.
langkah ini bertujuan untuk memastikan anggaran daerah digunakan secara optimal dan tepat sasaran. “kami tentu akan menyelaraskan program daerah dengan visi dan misi presiden, sehingga pembangunan di ogan ilir bisa sejalan dengan program nasional," paparnya.
 sekretaris daerah kabupaten banyuasin ir erwin ibrahim st mm, menjelaskan bulan maret mendatang akan ada pergeseran apbd banyuasin 2025. sebagaimana instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 dan keputusan menteri keuangan ri nomor 29 tahun 2025.
"itu juknisnya. pemerintah kabupaten banyuasin tentunya akan menindaklanjuti dan mengikuti inpres dan kepmenkeu,” katanya. oleh karena itu, dia sudah memerintahkan tpad kabupaten banyuasin untuk menyusun draft. 
beberapa bentuk kegiatan yang akan terkena efisiensi anggaran, yaitu membatasi kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi dan seminar/focus group discussion.
termasuk mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen, membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada peraturan presiden mengenai standar harga satuan regional.
kemudian mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur. memfokuskan anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik, serta tidak berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya. 
"nantinya anggaran yang dipangkas, akan dialihkan kepada kegiatan yang lebih penting, seperti pendidikan, kesehatan. tapi sekarang belum dapat angka anggarannya," kata erwin.
kepala bpkad kabupaten oku timur agustian pahrimale, belum bisa merinci pemangkasan anggaran di pemda oku timur, sebagaimana inpres nomor 1 tahun 2025. "sebenarnya banyak (efisiensi anggaran), termasuk perjalanan dinas (sppd) dan belanja lainnya," katanya. 
mudah ada inpres, efisiensi anggaran untuk pemerintah daerah masih menunggu surat edaran (se) dari menteri dalam negeri. "saat ini kami sedang menunggu se mendagri. namun yang jelas ada efisiensi anggaran. ini sama seperti waktu covid-19," katanya. 
dengan efisiensi anggaran, tentu sedikit banyaknya akan ada dampak terhadap daerah. namun mau tidak mau harus tetap dijalankan, sesuai intruksi pusat. "iya harus siap, itu sudah menjadi keinginan pusat," pungkasnya.
kepala bpkad kota prabumulih wawan gunawan, pihaknya masih menunggu se mendagri tentang efisiensi pemerintah daerah. "pada prinsipnya kami selaku pemerintah daerah selalu mengikuti aturan pemerintah pusat," tegasnya.
diketahui, dalam paripurna akhir november 2024 lalu, dprd kota prabumulih telah mengesahkan apbd kota prabumulih ta 2025 sebesar rp1.072.636.419.816,00 (rp1,072 triliun). pendapatan transfer daerah, diperkirakan mencapai rp901.820.707.413,00. dari pemerintah pusat rp847.722.539.816,00,  dan transfer antar daerah  rp54.098.167.597,00.
sedangkan rencana belanja daerah ta 2025, direncanakan mencapai rp1.172.636.419.816,00. terdiri dari belanja pegawai rp583.956.780.395,00. belanja barang dan jasa rp362.955.334.795,00. belanja subsidi rp208.050.000,00. belanja hibah rp13.565.189.274,00, dan belanja bantuan rp264.000.000,00. 
pj bupati empat lawang fauzan khoiri, mengatakan pemkab empat lawang akan segera menerbitkan instruksi resmi sebagai panduan efisiensi anggaran. dalam rangka menindaklanjuti inpres no 1/2025.
"kami sudah menyiapkan instruksi bagi organisasi perangkat daerah (opd) sesuai arahan presiden, dengan panduan teknis yang tengah disusun oleh kementerian dalam negeri," ujarnya.
dalam proses review apbd 2025, efisiensi akan dilakukan di berbagai pos anggaran tanpa mengorbankan layanan publik yang bersifat esensial. "pembahasan teknis terkait perubahan anggaran akan dilakukan bersama pihak legislatif untuk memastikan implementasinya berjalan optimal," tambah fauzan.
pj bupati muara enim h henky putrawan spt msi mm, mengatakan pemkab muara enim sudah melakukan rapat soal efisiensi anggaran ta 2025. mencadangkan 50 persen anggaran dari beberapa kegiatan yang dilakukan efisiensi, di antaranya biaya perjalanan dinas.
"sejauh ini, kami sudah memperhitungkan mana yang dilakukan efisiensi mana yang tidak, sehingga tidak akan menurunkan kinerja dari setiap opd," singkatnya. 
kepala dinas kesehatan kabupaten muara enim, dr eni zatila mkm, menjelaskan karena perjalanan dinas monitoring ke puskesmas dan lainnya kena efisiensi, maka dapat dilaksanakan secara zoom atau daring. “kalau untuk obat-obatan dan kebutuhan kesehatan lain, tidak bisa diefisiensikan. karena akan menganggu pelayanan,” tegasnya.