Kenaikan Gaji, Guru Berharap Bisa Merata, Pengamat : Apa Pemda Sudah Siap?

SEMANGAT : Para guru bersemangat saat diangkat menjadi PPPK. Di tahun ini, pemerintah punya rencana menaikkan gaji guru ASN satu kali gaji pokok dan guru non ASN mendapat tunjangan profesi Rp2 juta/bulan. -Foto : DOK SE-
PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Pemerintah berencana menaikkan gaji guru pada tahun 2025. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa gaji guru ASN akan dinaikkan sebesar satu kali gaji pokok, sedangkan guru non-ASN akan menerima tunjangan profesi sebesar Rp2 juta per bulan.
Beberapa komentar dari para guru terkait rencana ini cukup beragam. Beberapa guru merasa senang dengan kebijakan ini karena mereka merasa gaji yang mereka terima sudah sangat rendah dan ini akan membantu meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun, ada juga yang menekankan bahwa kenaikan gaji harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan yang lebih baik untuk para guru.
Guru sekaligus Pembina Honorer Guru dan TENDIK Sumsel, Syahrial SPd MSi mengatakan kalau statement Menteri terkait tambahan gaji guru Rp2 juta, cuma berbasis sertifikasi, ini belum tepat sasaran dari program atau janji presiden. "Alias belum berkeadilan. Bagaimana guru honorer, tendik, dan yang belum sertifikasi. Kebijakan ini akan menimbulkan kecemburuan sosial dan akan menambah polemik di kalangan sesama guru," ujarnya, kemarin.
Ia menyampaikan sebaiknya tambahan Rp2 juta itu, prioritaskan terlebih dahulu untuk guru yang belum bersertifikat dan sudah memiliki masa kerja yang lama. "Karena sampai saat ini honor mereka masih di bawah UMP/UMR. kecuali DKI. Jadi kebijakan ini harus benar-benar dikaji atau disurvey sampai ke sekolah, lihat kenyataan fakta. Sehingga kebijakan ini benar-benar terasa dan merata serta berkeadilan," sambung dia.
BACA JUGA:Gaji ASN Pemkot Prabumulih Terlambat, DAU Baru Masuk Siang Ini
BACA JUGA:Pernyataan Guru Honorer PAUD di Lahat Terkait Kenaikan Gaji ASN dan Tunjangan Profesi
Kalau kebijakan ini hanya untuk yang bersertifikat. Ini biasa, aturan atau program lama. "Kucurkan kenaikan gaji Rp2 juta ini untuk guru yang memang membutuhkan guna meningkatkan kesejahteraan guru honorer, tenaga pendidik (tendik), penjaga sekolah, kebersihan sekolah," terangnya.
Senada guru yang juga Kepala SMA Muhammadiyah 5 Palembang, Muhammad Huzairin mengatakan dirinya menyambut baik rencana pemerintah yang akan memberikan gaji tambahan di luar gaji pokok melalui sertifikasi. Ia menilai kebijakan gaji tambahan kepada guru non ASN adalah hal yang wajar karena selama ini guru non ASN, khususnya guru swasta berjuang memajukan anak bangsa melalui sekolah-sekolah swasta.
"Tentunya kami sebagai guru menyambut baik hal ini, seperti kami guru non ASN di sekolah swasta sangat berharap adanya perhatian serius dari pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan para guru," sambung dia. Meskipun begitu ia mempertanyakan kepada pemerintah kapan rencana itu direalisasikan. Ia juga meminta agar guru sekolah swasta yang dinyatakan lulus seleksi PPPK tetap dipertahankan mengajar di sekolah swasta tersebut.
“Selama ini kita kehilangan tenaga-tenaga terbaik di sekolah-sekolah. Bahaso Plembangnyo lemak nian sekolah negeri. Sekolah swasta yang mendidik, membina, diambil oleh sekolah negeri. Maka saya minta tolong supaya guru PPPK itu dikembalikan ke sekolah swasta tempat dia berasal," pungkasnya.
BACA JUGA:Gaji ASN di Banyuasin Telat Dibayar, Ini Penyebabnya!
Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), H. Awalluddin didampingi Kabid PTK Disdik Provinsi Sumsel, Hj Ekadiani Hartini SKom MSi mengatakan pihaknya siap mendukung program yang ada. Hanya saja saat ini masih menunggu aturan yang berlaku.
Menurut Awaluddin, saat ini pihaknya sedang melakukan verifikasi ulang data yang ada terkait masalah guru. "Kami masih menunggu juknis aturan yang ditetapkan pemerintah pusat. Hanya saja kami saat ini terus melakukan pendataan ulang guru terutama guru honorer," terangnya. Dijelaskan, jumlah guru yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, SMA sebanyak 14.893 guru, SMK 8.565 guru, dan SLB 542. "Total ada 24 ribu guru tersebar di sekolah negeri dan swasta," ujarnya seraya mengatakan jumlah sekolah negeri dan swasta SMA sebanyak 629 sekolah dan SMK 325 sekolah, SLB 39 sekolah.