DKPP Beri Sanksi Peringatan Keras kepada Ketua dan Anggota KPU Banyuasin, Ada Apa?

Reporter: Akda |

Editor: Novis |

Sabtu , 18 Jan 2025 - 11:16

Ketua dan anggota KPU Banyuasin dijatuhi sanksi oleh DKPP. Simak fakta-fakta lengkapnya di sini! Foto: akda/sumateraekspres.id--

Meskipun dalam sidang pemeriksaan pesan tersebut tidak dapat membuktikan adanya pungutan liar dalam proses seleksi PPS di Kabupaten Banyuasin, akan tetapi DKPP menilai tindakan Legar telah menimbulkan kecurigaan publik dalam proses seleksi PPS untuk Pilkada 2024 sehingga menciptakan kegaduhan di Kabupaten Banyuasin.

Aang Midharta Ketua KPU Banyuasin ketika dikonfirmasi membenarkan kalau dirinya telah menerima sanksi peringatan keras oleh DKPP berkaitan dengan penerbitan dua versi pengumuman hasil seleksi Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Banyuasin.

Sehingga DKPP menilai, sebagai Ketua KPU Kabupaten Banyuasin seharusnya memberikan klarifikasi atau penjelasan terkait terbitnya dua versi pengumuman hasil seleksi PPS kepada publik.

"Iya benar terkait hal itu,"katanya

Kemudian terkait adanya informasi dugaan pungli, Aang membantah terkait hal.

Namun ia membenarkan kalau anggota KPU Legar Saputra juga dikenakan sanksi peringatan keras oleh DKPP, karena terbukti meneruskan pesan kepada Kasubbag Parmas dan SDM yang berisi beberapa nama peserta seleksi PPS Kabupaten Banyuasin yang disertai dengan kata “sudah bayar” dan “belum bayar”.

"Iya, kena peringatan keras juga. Sesuai pembacaan keputusan DKPP,"ungkapnya.

dkpp beri sanksi peringatan keras kepada ketua dan anggota kpu banyuasin, ada apa?                            banyuasin, sumateraekspres.id - lima penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) kabupaten banyuasin dijatuhi sanksi oleh dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp) di ruang sidang dkpp, jakarta, senin (13/1) lalu.
kelima penyelenggara pemilu tersebut yaitu aang midharta ketua kpu banyuasin sekaligus divisi umum, keuangan dan logistik, legar saputra, divisi hukum dan pengawasan.
kemudian syahrul romadoni, divisi parmas sdm, rahmad syahid divisi teknis penyelanggara dan juga torona divisi perencanaan data dan informasi.
namun untuk aang midharta ketua kpu banyuasin sekaligus divisi umum, keuangan dan logistik serta legar saputra, divisi hukum dan pengawasan, diberikan peringatan keras oleh dkpp. sedangkan tiga rekan lainnya hanya mendapatkan peringatan oleh dkpp.
baca juga:prakiraan cuaca sumsel sabtu 18 januari 2025: banyuasin, musi banyuasin, muratara berpotensi hujan petir
baca juga:usai putusan mk, asta jalin komunikasi resmi dengan pemkab banyuasin untuk program kerja 100 hari
dilansir dari website dkpp.go.id, sanksi itu di bacakan oleh ketua majelis heddy lugito dalam sidang pembacaan putusan terhadap empat perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (kepp) di ruang sidang dkpp, jakarta, senin (13/1).
ketua dan anggota kpu kabupaten banyuasin, yaitu aang midharta dan legar saputra, yang masing-masing menjadi teradu i dan teradu iii dalam perkara nomor 205-pke-dkpp/ix/2024.
“menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada teradu i aang midharta selaku ketua merangkap anggota kpu kabupaten banyuasin dan teradu iii legar saputra selaku anggota kpu kabupaten banyuasin terhitung sejak putusan ini dibacakan,”ujar ketua majelis heddy lugito.
aang midharta dijatuhi sanksi peringatan keras berkaitan dengan penerbitan dua versi pengumuman hasil seleksi anggota panitia pemungutan suara (pps) se-kabupaten banyuasin.
sehingga dkpp menilai, sebagai ketua kpu kabupaten banyuasin seharusnya memberikan klarifikasi atau penjelasan terkait terbitnya dua versi pengumuman hasil seleksi pps kepada publik.
kemudian untuk sanksi peringatan keras kepada legar saputra, karena terbukti meneruskan pesan kepada kasubbag parmas dan sdm yang berisi beberapa nama peserta seleksi pps kabupaten banyuasin yang disertai dengan kata “sudah bayar” dan “belum bayar”.
baca juga:mayat wanita terapung di perairan srimenanti banyuasin, dugaan korban tenggelam usai terpeleset
baca juga:komitmen wujudkan ketahanan pangan, personel polres banyuasin di 21 kecamatan siap jadi motor penggerak
meskipun dalam sidang pemeriksaan pesan tersebut tidak dapat membuktikan adanya pungutan liar dalam proses seleksi pps di kabupaten banyuasin, akan tetapi dkpp menilai tindakan legar telah menimbulkan kecurigaan publik dalam proses seleksi pps untuk pilkada 2024 sehingga menciptakan kegaduhan di kabupaten banyuasin.
aang midharta ketua kpu banyuasin ketika dikonfirmasi membenarkan kalau dirinya telah menerima sanksi peringatan keras oleh dkpp berkaitan dengan penerbitan dua versi pengumuman hasil seleksi anggota panitia pemungutan suara (pps) se-kabupaten banyuasin.
sehingga dkpp menilai, sebagai ketua kpu kabupaten banyuasin seharusnya memberikan klarifikasi atau penjelasan terkait terbitnya dua versi pengumuman hasil seleksi pps kepada publik.
"iya benar terkait hal itu,"katanya 
baca juga:hati-hati, ada hujan petir di musi banyuasin hingga oku selatan, yuk simak cuaca sumsel selasa 14 januari 2025
baca juga:wamendagri bima arya tinjau irigasi banyuasin, dorong perbaikan demi tingkatkan hasil panen petani 
kemudian terkait adanya informasi dugaan pungli, aang membantah terkait hal.
namun ia membenarkan kalau anggota kpu legar saputra juga dikenakan sanksi peringatan keras oleh dkpp, karena terbukti meneruskan pesan kepada kasubbag parmas dan sdm yang berisi beberapa nama peserta seleksi pps kabupaten banyuasin yang disertai dengan kata “sudah bayar” dan “belum bayar”.
"iya, kena peringatan keras juga. sesuai pembacaan keputusan dkpp,"ungkapnya.