Saling Debat Warnai Pembahasan RAPBD 2025, Pj Bupati OKU Optimis Segera Jadi Perda

Reporter: Berry |

Editor: Edi Sumeks |

Jumat , 17 Jan 2025 - 22:03

Pembahasan RAPBD OKU 2025 dan dinamika debat di DPRD-foto: ist-

Dalam rapat paripurna itu, Pj Bupati M Iqbal Alisyahbana SSTP MM menyampaikan RAPBD OKU tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.615.314.605.452. Terdiri dari pendapatan daerah Rp1.548.461.705.287 dan belanja daerah sebesar Rp1.615.314.605.452.

Ada selisih sebesar Rp66.852.900.165, namun dapat ditutupi dari penerimaan pembiayaan yaitu sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) 2024 sebesar Rp66.852.900.165. “Alhamdulillah dari 2024, APBD 2025 ini ada sedikit kenaikan. Saya optimis pembahasan ini bisa disepakati jadi perda,“ katanya.

Menurutnya, penandatanganan berita acara RAPBD 2025 merupakan langkah awal yang baik bagi legislatif dan eksekutif bersama-sama membahasnya jadi APBD tahun anggaran 2025.

Untuk rincian pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp193.519.344.012. Terdiri dari Pajak Daerah Rp110.237.638.199, Retribusi Daerah Rp4.608.344.366, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp8.056.017.642 dan lain-lain PAD yang sah Rp70.617.353.805.

Lalu, dana transfer ke daerah sebesar Rp1.341.449.340.200. Terdiri dari transfer pemerintah pusat Rp1.271.994.476.000 berupa Dana Desa (DD) Rp125.107.486.000, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp251.259.555.000, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp698.574.465.000, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp186.983.082.000, dan DAK Fisik Rp10.069.888.000.

Adapula lain-lain pendapatan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan sebesar Rp13.493.021.075. Dengan tambahan Silpa 2024 sebanyak Rp66.852.900.165, maka pendapatan daerah akan seimbang dengan belanja daerah yang besarnya Rp1.615.314.605.452.

Wakil Ketua DPRD OKU, Parwanto mengatakan, pembahasan RAPBD Oku 2025 sudah abnormal. Batas akhir ketok palu APBD 2025 yakni 22 Januari. “Kalau sampai tidak dibahas, aku zalim karena RAPBD ini menyangkut hajat hidup masyarakat OKU,” tukasnya.

saling debat warnai pembahasan rapbd 2025, pj bupati oku optimis segera jadi perda                            oku, sumateraekspres.id - tinggal lima hari menuju deadline  yang tersedia untuk mengesahkan perda apbd 2025. hingga kemarin (17/1), dprd oku belum menyelesaikan pembahasan. rapat paripurna penyampaian nota keuangan rapbd 2025 masih saja diwarnai ego para wakil rakyat yang terhormat.
rapat paripurna ke-8 masa persidangan ke-2 itu dipimpin wakil ketua dprd oku, parwanto sh mh. hanya dihadiri 18 orang anggota dewan, 7 orang tidak bertanda tangan. untung saja mencapai kuorum. itu pun diwarnai debat yang mengganggu kelancaran rapat.
pascaviralnya video ricuh dalam rapat di dprd oku beberapa hari lalu, kemarin sebanyak 1 peleton personel polres oku terlihat siaga di sekitar gedung dewan itu.
nota keuangan rapbd 2025 dibacakan sekretaris dprd oku, iwan setiawan. lalu, gevin, anggota dprd oku dari partai demokrat menyampaikan interupsi. dia menyela soal pengelolaan anggaran 2024.
la menyebut pembahasan antara badan anggaran (banggar) dprd oku dengan tim anggaran pemerintah daerah (tapd) patut diduga ada mufakat jahat. "patut diduga ada penambahan anggaran di luar kua/ppas. padahal deadline pembahasan sudah habis pada minggu kedua agustus 2024," ujarnya.
baca juga:saling debat warnai sidang paripurna
baca juga:pendakwah kontroversial di indonesia aksi dan pernyataan yang memicu perdebatan
namun, hal itu langsung dipotong pimpinan rapat, parwanto. ia menanyakan apakah gevin sudah menandatangani daftar hadir atau belum. sehingga gevin menandatangani daftar kehadiran.
kemudian, gevin menegaskan tidak mau ikut bertanggung jawab jika di belakang hari timbul permasalahan. apa yang disampaikan fraksi demokrat ini juga didukung fraksi nasdem yang tidak mau ikut bertanggung jawab. "silakan saja, itu hak dari fraksi," timpal parwanto.
soal tudingan ‘mufakat jahat’, parwanto mempersilakan itu dibuktikan. "kita ini lembaga. jadi harus ada bukti, silakan laporkan kepada aph," tegasnya. 
robi dari fraksi pkb juga angkat bicara. dia menilai apa yang disampaikan soal mufakat jahat merupakan tuduhan yang tidak berdasar.
" kami tidak mau ada tuduhan yang tidak berdasar," ujarnya. sempat terjadi saling sahutan. dari fraksi ppp juga sepakat dengan fraksi pkb. tampak sebelum sidang paripurna selesai sejumlah anggota dewan yang namanya belum dilegalkan dalam akd terlihat keluar ruangan sidang.
baca juga:debat publik kedua paslon bupati dan wakil bupati oki, kpu oki berharap dapat meningkatkan partisipasi
baca juga:dari kawasan kumuh hingga pendidikan, paslon gubernur sumsel umbar gagasan & solusi konkret di debat terakhir
dalam rapat paripurna itu, pj bupati m iqbal alisyahbana sstp mm menyampaikan rapbd oku tahun anggaran 2025 sebesar rp1.615.314.605.452. terdiri dari pendapatan daerah rp1.548.461.705.287 dan belanja daerah sebesar rp1.615.314.605.452.
ada selisih sebesar rp66.852.900.165, namun dapat ditutupi dari penerimaan pembiayaan yaitu sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) 2024 sebesar rp66.852.900.165. “alhamdulillah dari 2024, apbd 2025 ini ada sedikit kenaikan. saya optimis pembahasan ini bisa disepakati jadi perda,“ katanya.
menurutnya, penandatanganan berita acara rapbd 2025 merupakan langkah awal yang baik bagi legislatif dan eksekutif  bersama-sama membahasnya jadi apbd tahun anggaran 2025.
untuk rincian pendapatan, pendapatan asli daerah (pad) rp193.519.344.012. terdiri dari pajak daerah rp110.237.638.199, retribusi daerah rp4.608.344.366, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan rp8.056.017.642 dan lain-lain pad yang sah rp70.617.353.805.
lalu, dana transfer ke daerah sebesar rp1.341.449.340.200. terdiri dari transfer pemerintah pusat rp1.271.994.476.000 berupa dana desa (dd) rp125.107.486.000, dana bagi hasil (dbh) rp251.259.555.000, dana alokasi umum (dau) rp698.574.465.000, dana alokasi khusus (dak) non fisik rp186.983.082.000, dan dak fisik rp10.069.888.000.
baca juga:debat publik kedua pemilukada oki: panelis baru dan penambahan kuota undangan
baca juga:tampil memukau di debat pamungkas, paparan visi dan misi fitri-nandri begitu mengena, optimistis menang
adapula lain-lain pendapatan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan sebesar rp13.493.021.075. dengan tambahan silpa 2024 sebanyak rp66.852.900.165, maka pendapatan daerah akan seimbang dengan belanja daerah yang besarnya rp1.615.314.605.452.
wakil ketua dprd oku, parwanto mengatakan, pembahasan rapbd oku 2025 sudah abnormal. batas akhir ketok palu apbd 2025 yakni 22 januari. “kalau sampai tidak dibahas, aku zalim karena rapbd ini menyangkut hajat hidup masyarakat oku,” tukasnya.