HPP Tergantung Kualitas, Pemerintah Resmi Berlakukan HPP Gabah dan Beras, Siapkan Strategi Penyerapan

Reporter: Ardila |

Editor: Edi Sumeks |

Rabu , 15 Jan 2025 - 20:23

Pemerintah berlakukan HPP gabah dan beras untuk stabilitas harga petani-foto: evan/sumeks-

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Pemerintah resmi memberlakukan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras terhitung Rabu (15/1). Penetapan HPP ini diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 2 Tahun 2025, yang mengatur harga di tingkat petani dan penggilingan. Langkah ini diharapkan memberikan kepastian harga bagi petani dan menjaga stabilitas pasokan beras di tingkat nasional.

Pemimpin Wilayah Bulog Sumsel dan Bangka Belitung, Elis Nurhayati, merincikan HPP yang telah ditetapkan mulai berlaku 15 Januari. Selain itu, Keputusan Bapanas juga mengatur harga gabah kering panen (GKP) dengan berbagai tingkat kualitas.

Untuk GKP di tingkat petani yakni kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa 11 persen-15 persen seharga Rp6.200 per kilogram. Lalu, kadar air 26 persen-30 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen sebesar Rp6.075 per kilogram dan kadar air 26 persen-30 persen dan kadar hampa 11 persen-15 persen sebesar Rp5.750 per kilogram.

Sedangkan, di tingkat penggilingan, HPP GKP yakni Kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa 11 persen-15 persen Rp6.400 per kilogram. Kadar air 26 persen-30 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen sebesar Rp6.275 per kilogram dan Kadar air 26 persen-30 persen dan kadar hampa 11 persen-15 persenseharga Rp5.950 per kilogram.

"HPP gabah menyesuaikan dengan kualitas yang telah ditentukan, seperti kadar air dan kadar hampa. Ini memastikan transparansi dan keadilan dalam penyerapan hasil panen petani," jelas Elis, Rabu (15/1).

Dengan adanya HPP, pemerintah berharap dapat meningkatkan stabilitas pasar dan produksi beras nasional. "Penetapan HPP akan memberikan jaminan pasar kepada petani. Mereka tidak lagi khawatir akan anjloknya harga karena pemerintah siap menyerap hasil panen mereka," ujar Elis.

Selain itu, HPP juga diharapkan mampu menekan dominasi tengkulak di tingkat petani. "Tengkulak tetap memiliki peran, tetapi dengan adanya HPP, peran mereka akan lebih seimbang dengan pemerintah. Petani kini memiliki alternatif pasar yang lebih adil," kata Elis.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumsel, Ruzuan Effendi, menekankan pentingnya informasi yang jelas terkait HPP yang baru ditetapkan ini. Pihaknya ingin memastikan bahwa petani memahami ketentuan ini.

"Dalam keputusan tersebut, sudah dirinci kualitas dan harga yang sesuai. Namun, harus dipahami bahwa harga di lapangan bisa sedikit berbeda, tergantung kualitas gabah yang dihasilkan," ujar Ruzuan.

Ia juga mengimbau semua pihak untuk bekerja sama dalam menyosialisasikan kebijakan ini ke petani, sehingga mereka dapat memanfaatkan keuntungan dari penetapan harga ini. "Dengan adanya HPP, petani mendapatkan jaminan harga yang adil. Kami berharap petani lebih termotivasi untuk meningkatkan produktivitas," tambahnya.

hpp tergantung kualitas, pemerintah resmi berlakukan hpp gabah dan beras, siapkan strategi penyerapan                            palembang, sumateraekspres.id - pemerintah resmi memberlakukan harga pembelian pemerintah (hpp) untuk gabah dan beras terhitung rabu (15/1). penetapan hpp ini diatur dalam keputusan kepala badan pangan nasional (bapanas) nomor 2 tahun 2025, yang mengatur harga di tingkat petani dan penggilingan. langkah ini diharapkan memberikan kepastian harga bagi petani dan menjaga stabilitas pasokan beras di tingkat nasional. 
pemimpin wilayah bulog sumsel dan bangka belitung, elis nurhayati, merincikan  hpp yang telah ditetapkan mulai berlaku 15 januari. selain itu, keputusan bapanas juga mengatur harga gabah kering panen (gkp) dengan berbagai tingkat kualitas. 
untuk gkp di tingkat petani yakni kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa 11 persen-15 persen seharga rp6.200 per kilogram.  lalu, kadar air 26 persen-30 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen sebesar rp6.075 per kilogram dan kadar air 26 persen-30 persen dan kadar hampa 11 persen-15 persen sebesar rp5.750 per kilogram.  
sedangkan, di tingkat penggilingan, hpp gkp yakni kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa 11 persen-15 persen rp6.400 per kilogram. kadar air 26 persen-30 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen sebesar rp6.275 per kilogram dan kadar air 26 persen-30 persen dan kadar hampa 11 persen-15 persenseharga rp5.950 per kilogram.  
baca juga:pemerintah terapkan harga pembelian gabah dan beras (hpp) untuk stabilitas pasar
baca juga: serap gabah petani rp6.500 per kg, menko pangan: bisa tidak bisa, harus dibeli, ini arahan presiden
"hpp gabah menyesuaikan dengan kualitas yang telah ditentukan, seperti kadar air dan kadar hampa. ini memastikan transparansi dan keadilan dalam penyerapan hasil panen petani," jelas elis, rabu (15/1).
dengan adanya hpp, pemerintah berharap dapat meningkatkan stabilitas pasar dan produksi beras nasional. "penetapan hpp akan memberikan jaminan pasar kepada petani. mereka tidak lagi khawatir akan anjloknya harga karena pemerintah siap menyerap hasil panen mereka," ujar elis.  
selain itu, hpp juga diharapkan mampu menekan dominasi tengkulak di tingkat petani. "tengkulak tetap memiliki peran, tetapi dengan adanya hpp, peran mereka akan lebih seimbang dengan pemerintah. petani kini memiliki alternatif pasar yang lebih adil," kata elis. 
kepala dinas ketahanan pangan dan peternakan sumsel, ruzuan effendi, menekankan pentingnya informasi yang jelas terkait hpp yang baru ditetapkan ini. pihaknya ingin memastikan bahwa petani memahami ketentuan ini. 
"dalam keputusan tersebut, sudah dirinci kualitas dan harga yang sesuai. namun, harus dipahami bahwa harga di lapangan bisa sedikit berbeda, tergantung kualitas gabah yang dihasilkan," ujar ruzuan.  
baca juga:wamentan: tengkulak jangan jadi kompeni baru memeras rakyat, sebut hpp gabah sumsel terendah 
baca juga:menteri zulhas tegaskan pabrik padi wajib beli gabah petani seharga rp 6.500, ini alasannya!
ia juga mengimbau semua pihak untuk bekerja sama dalam menyosialisasikan kebijakan ini ke petani, sehingga mereka dapat memanfaatkan keuntungan dari penetapan harga ini. "dengan adanya hpp, petani mendapatkan jaminan harga yang adil. kami berharap petani lebih termotivasi untuk meningkatkan produktivitas," tambahnya.  
ruzuan mengakui,  kebijakan ini mungkin akan menimbulkan beragam respons dari berbagai pihak. "ada yang merasa kurang puas, ada juga yang cukup puas. namun, ini adalah upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan harga di pasar, sekaligus memastikan petani mendapatkan hasil yang layak," katanya.  
salah satu tantangan utama dalam implementasi hpp adalah kualitas gabah yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kadar air dan kadar hampa. "pemerintah berkomitmen untuk terus mendampingi petani, terutama dalam menjaga kualitas hasil panen mereka," 
ruzuan menambahkan bahwa lumbung desa menjadi salah satu solusi utama dalam mengamankan hasil panen. ,"ratusan lumbung desa di sumsel dapat dioptimalkan untuk menampung hasil panen sekaligus mendukung kegiatan ekonomi masyarakat melalui badan usaha milik desa (bumdes)," katanya.
kepala dinas pertanian, hortikultura sumsel,  bambang memaparkan, selama empat tahun terakhir, sumsel menunjukkan tren peningkatan produksi pangan. berdasarkan data badan pusat statistik (bps), produksi padi di sumsel pada 2022 mencapai 2,5 juta ton. angka ini meningkat menjadi 28,3 juta ton pada 2023, dan bertambah lagi menjadi 28,4 juta ton pada november 2024.  
baca juga:beli gabah petani rp6.500 perkilogram, pemerintah pastikan bulog beli gabah petani
baca juga:inovasi enos: dari peningkatan panen gabah hingga hilirisasi pertanian di oku timur, mantap!
"alhamdulillah, meskipun beberapa provinsi besar seperti jawa barat, jawa tengah, dan jawa timur mengalami penurunan produksi, sumsel tetap mencatat kenaikan walaupun sedikit. ini membuktikan bahwa upaya kita dalam mendukung petani berhasil menjaga pertumbuhan produksi," ujar bambang.  
pada januari 2025, luas panen di sumsel mencapai 44.351 hektare. dengan produktivitas rata-rata 5,6 ton per hektare, sumsel berhasil menghasilkan sekitar 250 ribu ton padi hanya dalam satu bulan. pada februari, luas panen diperkirakan meningkat menjadi 74 ribu hektare, dengan total panen pada januari dan februari mencapai lebih dari 100 ribu hektare.  
"puncak panen akan terjadi pada maret 2025. ini menjadi momen penting bagi kita untuk memastikan seluruh hasil panen dapat terserap secara maksimal, baik oleh pasar maupun oleh pemerintah," jelas bambang.  
bambang mengatakan, pemerintah pusat juga menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur gudang sebagai solusi jangka panjang. bambang menyatakan, pihaknya akan segera mengeluarkan surat edaran kepada bupati dan wali kota di sumsel untuk menindaklanjuti arahan tersebut.  
"kami meminta pemerintah daerah untuk menyiapkan gudang-gudang penampung hasil panen, sekaligus menghidupkan kembali lumbung desa yang sebelumnya sudah ada. ini adalah langkah strategis untuk menjaga stabilitas pangan dan memberikan jaminan kepada petani bahwa hasil panen mereka akan selalu terserap," katanya.  
baca juga:optimis 1 juta ton gabah kering panen, hasil panen padi di oku timur
baca juga:jual gabah lebih menguntungkan
selain itu, lanjut bambang, pihaknya juga membutuhkan bantuan dari berbagai pihak untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan ini. "kesiapan kita dalam menyediakan gudang sangat penting. kami meminta dukungan semua pihak untuk mengawasi agar implementasinya berjalan sesuai rencana," tambahnya.  
salah satu tantangan yang dihadapi oleh petani di sumsel adalah kadar air dalam hasil panen. pemerintah bertanggung jawab untuk mengatasi masalah ini dengan menyediakan fasilitas pengering (dryer). "kami telah melakukan pemantauan ke penggilingan-penggilingan. kadar air pada hasil panen masih di bawah 30 persen. namun, dengan adanya dryer, masalah ini dapat diatasi. pemerintah akan terus melakukan intervensi untuk memastikan kualitas hasil panen tetap terjaga," katanya.