Ruzuan mengakui,  kebijakan ini mungkin akan menimbulkan beragam respons dari berbagai pihak. "Ada yang merasa kurang puas, ada juga yang cukup puas. Namun, ini adalah upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan harga di pasar, sekaligus memastikan petani mendapatkan hasil yang layak," katanya.  

Salah satu tantangan utama dalam implementasi HPP adalah kualitas gabah yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kadar air dan kadar hampa. "Pemerintah berkomitmen untuk terus mendampingi petani, terutama dalam menjaga kualitas hasil panen mereka," 

Ruzuan menambahkan bahwa lumbung desa menjadi salah satu solusi utama dalam mengamankan hasil panen. ,"Ratusan lumbung desa di Sumsel dapat dioptimalkan untuk menampung hasil panen sekaligus mendukung kegiatan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)," katanya.

Kepala Dinas Pertanian, Hortikultura Sumsel,  Bambang memaparkan, selama empat tahun terakhir, Sumsel menunjukkan tren peningkatan produksi pangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi di Sumsel pada 2022 mencapai 2,5 juta ton. Angka ini meningkat menjadi 28,3 juta ton pada 2023, dan bertambah lagi menjadi 28,4 juta ton pada November 2024.  

BACA JUGA:Beli Gabah Petani Rp6.500 Perkilogram, Pemerintah Pastikan Bulog Beli Gabah Petani

BACA JUGA:Inovasi Enos: Dari Peningkatan Panen Gabah Hingga Hilirisasi Pertanian di OKU Timur, Mantap!

"Alhamdulillah, meskipun beberapa provinsi besar seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur mengalami penurunan produksi, Sumsel tetap mencatat kenaikan walaupun sedikit. Ini membuktikan bahwa upaya kita dalam mendukung petani berhasil menjaga pertumbuhan produksi," ujar Bambang.  

Pada Januari 2025, luas panen di Sumsel mencapai 44.351 hektare. Dengan produktivitas rata-rata 5,6 ton per hektare, Sumsel berhasil menghasilkan sekitar 250 ribu ton padi hanya dalam satu bulan. Pada Februari, luas panen diperkirakan meningkat menjadi 74 ribu hektare, dengan total panen pada Januari dan Februari mencapai lebih dari 100 ribu hektare.  

"Puncak panen akan terjadi pada Maret 2025. Ini menjadi momen penting bagi kita untuk memastikan seluruh hasil panen dapat terserap secara maksimal, baik oleh pasar maupun oleh pemerintah," jelas Bambang.  

Bambang mengatakan, pemerintah pusat juga menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur gudang sebagai solusi jangka panjang. Bambang menyatakan, pihaknya akan segera mengeluarkan surat edaran kepada bupati dan wali kota di Sumsel untuk menindaklanjuti arahan tersebut.  

"Kami meminta pemerintah daerah untuk menyiapkan gudang-gudang penampung hasil panen, sekaligus menghidupkan kembali lumbung desa yang sebelumnya sudah ada. Ini adalah langkah strategis untuk menjaga stabilitas pangan dan memberikan jaminan kepada petani bahwa hasil panen mereka akan selalu terserap," katanya.  

BACA JUGA:Optimis 1 Juta Ton Gabah Kering Panen, Hasil Panen Padi di OKU Timur

BACA JUGA:Jual Gabah Lebih Menguntungkan

Selain itu, lanjut Bambang, pihaknya juga membutuhkan bantuan dari berbagai pihak untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan ini. "Kesiapan kita dalam menyediakan gudang sangat penting. Kami meminta dukungan semua pihak untuk mengawasi agar implementasinya berjalan sesuai rencana," tambahnya.  

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh petani di Sumsel adalah kadar air dalam hasil panen. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengatasi masalah ini dengan menyediakan fasilitas pengering (dryer). "Kami telah melakukan pemantauan ke penggilingan-penggilingan. Kadar air pada hasil panen masih di bawah 30 persen. Namun, dengan adanya dryer, masalah ini dapat diatasi. Pemerintah akan terus melakukan intervensi untuk memastikan kualitas hasil panen tetap terjaga," katanya.