Dengar OTT Kadisnakertrans Sumsel, Serikat Buruh Sampai Sujud Syukur

Reporter: kholid |

Editor: Rian Sumeks |

Sabtu , 11 Jan 2025 - 15:33

Dengar OTT Kadisnakertrans Sumsel, Serikat Buruh Sampai Sujud Syukur-Foto: Kholid-

SUMATERAEKSPRES.ID – Kabar mengejutkan datang dari dunia ketenagakerjaan Sumatera Selatan (Sumsel), dimana Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Deliar Maezoeki alias DM, baru saja terjerat dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Kejaksaan Negeri Palembang.

Tindak lanjut dari OTT ini langsung disambut dengan rasa syukur oleh serikat buruh yang ada di wilayah tersebut.

Cecep Wahyudin, Ketua Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan SPSI Sumsel, mengungkapkan perasaan yang campur aduk setelah mendengar kabar tersebut.

"Kami cukup kaget, tetapi di sisi lain, juga merasa tidak terlalu terkejut. Yang jelas, kami merasa bersyukur dan bahkan sujud syukur atas kejadian ini," ujar Cecep.

Menurut Cecep, masa jabatan DM sebagai Kadisnakertrans penuh dengan kebijakan-kebijakan yang lebih banyak berpihak pada pengusaha ketimbang melindungi hak-hak buruh.

"Di bawah kepemimpinan DM, banyak kebijakan ketenagakerjaan yang menguntungkan pengusaha dan perusahaan, sementara para buruh sering kali dirugikan," jelasnya.

Contoh konkret yang disorot oleh Cecep adalah penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2025, yang menurutnya tidak mencerminkan keputusan Dewan Pengupahan Provinsi Sumsel.

"UMSP yang ditetapkan malah tidak sesuai dengan hasil rapat Dewan Pengupahan. Bahkan ada indikasi pertemuan yang melibatkan Kadisnakertrans, Apindo, dan Pj Gubernur Sumsel berlangsung tanpa melibatkan unsur serikat pekerja," paparnya.

Cecep juga menyebutkan dugaan adanya kongkalikong yang terjadi antara pihak pemerintah dan pengusaha.

"Kami khawatir ini merupakan bagian dari praktik yang sama seperti OTT ini, dimana kebijakan-kebijakan itu lebih menguntungkan pengusaha," ungkapnya.

dengar ott kadisnakertrans sumsel, serikat buruh sampai sujud syukur                            sumateraekspres.id – kabar mengejutkan datang dari dunia ketenagakerjaan sumatera selatan (sumsel), dimana kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) deliar maezoeki alias dm, baru saja terjerat dalam operasi tangkap tangan (ott) oleh kejaksaan negeri palembang.
tindak lanjut dari ott ini langsung disambut dengan rasa syukur oleh serikat buruh yang ada di wilayah tersebut.
cecep wahyudin, ketua pengurus daerah federasi serikat pekerja pertanian dan perkebunan spsi sumsel, mengungkapkan perasaan yang campur aduk setelah mendengar kabar tersebut.
"kami cukup kaget, tetapi di sisi lain, juga merasa tidak terlalu terkejut. yang jelas, kami merasa bersyukur dan bahkan sujud syukur atas kejadian ini," ujar cecep.
baca juga:viral video anak 5 tahun dianiaya ayahnya, warga: semoga polisi telusuri pelaku
baca juga:kecelakaan di rel kereta akibatkan rusdianto tewas setelah membuang sampah
menurut cecep, masa jabatan dm sebagai kadisnakertrans penuh dengan kebijakan-kebijakan yang lebih banyak berpihak pada pengusaha ketimbang melindungi hak-hak buruh.
"di bawah kepemimpinan dm, banyak kebijakan ketenagakerjaan yang menguntungkan pengusaha dan perusahaan, sementara para buruh sering kali dirugikan," jelasnya.
contoh konkret yang disorot oleh cecep adalah penetapan upah minimum sektoral provinsi (umsp) 2025, yang menurutnya tidak mencerminkan keputusan dewan pengupahan provinsi sumsel.
"umsp yang ditetapkan malah tidak sesuai dengan hasil rapat dewan pengupahan. bahkan ada indikasi pertemuan yang melibatkan kadisnakertrans, apindo, dan pj gubernur sumsel berlangsung tanpa melibatkan unsur serikat pekerja," paparnya.
baca juga:kejaksaan negeri oki belum tetapkan tersangka kasus dugaan korupsi apbd 2022, kajari beri penjelasan
baca juga:industri keuangan syariah indonesia terus menguat: ojk catat peningkatan positif
cecep juga menyebutkan dugaan adanya kongkalikong yang terjadi antara pihak pemerintah dan pengusaha.
"kami khawatir ini merupakan bagian dari praktik yang sama seperti ott ini, dimana kebijakan-kebijakan itu lebih menguntungkan pengusaha," ungkapnya.
menyikapi kejadian ott, cecep mendesak pihak berwenang untuk melakukan investigasi mendalam terhadap semua kebijakan yang diterapkan oleh dm selama menjabat.
terutama, katanya, terkait dengan umsp sumsel 2025 yang menurutnya penuh dengan kejanggalan dan bertentangan dengan aturan yang ada.
dia juga menyesalkan informasi yang beredar mengenai dugaan pelanggaran terkait kesehatan dan keselamatan kerja (k3) yang terjadi di perusahaan-perusahaan di sumsel.
"kami sangat menyayangkan bila masalah k3 bisa diselesaikan hanya dengan uang, padahal ini berkaitan langsung dengan nyawa para pekerja," sesalnya.
cecep mengungkapkan bahwa pihak serikat pekerja sudah mencatat berbagai pelanggaran yang terjadi dalam pengawasan ketenagakerjaan di sumsel. salah satunya adalah kasus yang hampir lima tahun lalu, di mana meskipun ada bukti jelas, penyelesaian kasus tersebut tampaknya terhambat karena adanya permainan dari pihak-pihak tertentu.
"kami meminta agar pihak berwajib mengusut tuntas kasus ini, sampai ke akar-akarnya. kami juga berharap agar hak-hak buruh dan pekerja di sumsel bisa terjamin dengan baik," tegas cecep.
atas kejadian ott ini, cecep menyampaikan apresiasi kepada kejaksaan negeri palembang dan kejaksaan tinggi sumsel yang telah membuka tabir masalah ini.
"semoga proses hukum dapat berjalan dengan transparan dan adil, dan kami berharap kasus umsp 2025 yang cacat hukum dapat segera diselidiki lebih lanjut," pungkasnya.