Pemkab Empat Lawang Fokus Lunasi Tunggakan BPJS Kesehatan Tahun Ini

Reporter: Hendro |

Editor: Rian Sumeks |

Selasa , 07 Jan 2025 - 14:51

Pemkab Empat Lawang Fokus Lunasi Tunggakan BPJS Kesehatan Tahun Ini-Foto: IST-

"PKS dengan BPJS Kesehatan hanya berlaku hingga Oktober 2024, sementara untuk bulan November dan Desember, perjanjian ditangguhkan terlebih dahulu hingga ada kesepakatan baru," jelas Deri.

Jumlah Peserta BPJS di Empat Lawang

Jumlah peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Empat Lawang mencapai 275.346 orang, yang terdiri dari berbagai kategori, termasuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh pemerintah daerah.

Dari total tersebut, sekitar 43.517 peserta yang iurannya ditanggung oleh Pemkab Empat Lawang mengalami penangguhan layanan.

Deri Kurniawan menambahkan, meskipun terdapat penangguhan layanan, warga yang membutuhkan pengobatan rawat inap tetap dapat mengakses layanan kesehatan melalui program BPJS Sumsel Berkat. Layanan ini berlaku untuk pasien yang dirawat inap di rumah sakit, dengan waktu aktivasi maksimal 3 hari setelah berobat.

"Untuk rawat inap, jika pasien dirujuk pada hari kerja, layanan akan aktif dalam waktu 1 x 24 jam. Ini adalah langkah sementara yang dapat digunakan warga yang membutuhkan perawatan segera," ungkap Deri.

Pemkab Empat Lawang terus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tunggakan ini agar tidak berdampak lebih lanjut pada masyarakat. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, diharapkan layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan bisa kembali normal pada tahun 2025.

pemkab empat lawang fokus lunasi tunggakan bpjs kesehatan tahun ini                            empat lawang, sumateraekspres.id - pj bupati empat lawang, fauzan khoiri denin, menegaskan bahwa pemerintah kabupaten empat lawang akan memprioritaskan pelunasan tunggakan bpjs kesehatan pada tahun ini.
fauzan berharap, dengan pelunasan tersebut, masyarakat kabupaten empat lawang dapat kembali menikmati layanan kesehatan secara gratis melalui bpjs kesehatan.
"akan kita lunasi sehingga masyarakat nantinya bisa berobat gratis kembali," ujar fauzan.
sementara itu, pelaksana tugas (plt) kepala dinas kesehatan empat lawang, deri kurniawan, mengungkapkan bahwa perjanjian kerjasama (pks) dengan bpjs kesehatan diperkirakan akan kembali ditandatangani pada februari 2025.
baca juga:program mbg hari kedua: anak-anak semangat lahap ayam saos tomat dan sayur capcay
baca juga:mobil asn dinkes sumsel dibawa kabur tiga perampok setelah ditodong sajam
pks tersebut akan menjadi langkah penting dalam memperbaiki status tunggakan iuran yang telah mengganggu akses layanan kesehatan bagi warga setempat.
sejak 1 november 2024, seluruh peserta bpjs kesehatan yang terdaftar melalui pemkab empat lawang terancam kehilangan akses layanan kesehatan.
hal ini disebabkan oleh besarnya tunggakan iuran bpjs kesehatan pemkab empat lawang yang telah mencapai rp38 miliar.
bpjs kesehatan cabang lubuklinggau mengonfirmasi bahwa layanan kesehatan bagi peserta akan dinonaktifkan jika tunggakan tersebut tidak segera diselesaikan.
baca juga:ponakan bobol rumah tante, gasak uang puluhan juta untuk judi dan narkoba di lubuklinggau
baca juga:inilah besaran gaji dan tunjangan pns pppk 2025
tunggakan iuran bpjs kesehatan mencapai rp38 miliar
pemkab empat lawang telah menunggak iuran bpjs kesehatan selama tiga tahun terakhir, dengan rincian sebagai berikut: tahun 2022 sebesar rp5.45 miliar, tahun 2023 sebesar rp19.6 miliar, dan tahun 2024 sebesar rp13.43 miliar.
total tunggakan mencapai rp38.48 miliar, yang menjadi beban besar bagi pemerintah daerah dan berisiko mengganggu hak akses kesehatan bagi lebih dari 270 ribu peserta.
"pks dengan bpjs kesehatan hanya berlaku hingga oktober 2024, sementara untuk bulan november dan desember, perjanjian ditangguhkan terlebih dahulu hingga ada kesepakatan baru," jelas deri.
jumlah peserta bpjs di empat lawang
jumlah peserta bpjs kesehatan di kabupaten empat lawang mencapai 275.346 orang, yang terdiri dari berbagai kategori, termasuk penerima bantuan iuran (pbi) yang dibiayai oleh pemerintah daerah.
dari total tersebut, sekitar 43.517 peserta yang iurannya ditanggung oleh pemkab empat lawang mengalami penangguhan layanan.
deri kurniawan menambahkan, meskipun terdapat penangguhan layanan, warga yang membutuhkan pengobatan rawat inap tetap dapat mengakses layanan kesehatan melalui program bpjs sumsel berkat. layanan ini berlaku untuk pasien yang dirawat inap di rumah sakit, dengan waktu aktivasi maksimal 3 hari setelah berobat.
"untuk rawat inap, jika pasien dirujuk pada hari kerja, layanan akan aktif dalam waktu 1 x 24 jam. ini adalah langkah sementara yang dapat digunakan warga yang membutuhkan perawatan segera," ungkap deri.
pemkab empat lawang terus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tunggakan ini agar tidak berdampak lebih lanjut pada masyarakat. dengan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, diharapkan layanan kesehatan melalui bpjs kesehatan bisa kembali normal pada tahun 2025.