Nasaruddin Umar menegaskan bahwa hasil Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR ini akan menjadi dasar bagi Presiden Prabowo Subiyanto untuk menetapkan BPIH secara resmi.

Hal ini sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur bahwa BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usulan Menteri Agama setelah mendapatkan persetujuan DPR.

Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 221.000 orang untuk tahun 2025. Kuota ini terdiri atas 201.063 jemaah haji reguler, 1.572 petugas haji daerah, 685 pembimbing KBIHU, serta 17.680 jemaah haji khusus.

Mewakili pemerintah, Menteri Agama menyampaikan apresiasi kepada Komisi VIII DPR atas dedikasi mereka meskipun dalam masa reses.

“Kami sangat menghargai kerja keras para anggota DPR yang terus memberikan perhatian terbaik kepada calon jemaah haji,” ujar Nasaruddin.

Ia juga menyampaikan bahwa penurunan BPIH ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memenuhi harapan Presiden Prabowo Subiyanto yang menginginkan agar ibadah haji dapat dijangkau dengan biaya yang lebih terjangkau.

“Alhamdulillah, upaya ini berhasil kita wujudkan tahun ini,” tambahnya.

BPKH melaporkan bahwa total Nilai Manfaat yang dialokasikan untuk tahun 2025 mencapai Rp6.831.820.756.658,34. Angka ini lebih kecil sebesar Rp1.368.219.881.908,86 dibandingkan Nilai Manfaat yang digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.

“Penghematan ini menunjukkan bahwa langkah-langkah efisiensi telah dilakukan dengan baik, tanpa mengurangi kualitas layanan kepada jemaah,” terang Menteri Agama.

Harapan Pemerintah untuk Pelaksanaan Haji 2025

Menteri Agama berharap bahwa kabar penurunan biaya ini tidak hanya membuat calon jemaah tersenyum saat mendengarnya di bulan Januari, tetapi juga memastikan mereka dapat menjalani ibadah haji dengan lancar dan tanpa kendala berarti saat pelaksanaan di bulan Juni mendatang.

“Kita ingin calon jemaah tidak hanya merasa senang sekarang, tetapi juga merasakan kenyamanan selama di Tanah Suci,” pungkasnya.