"Kalau Nyicil Rumah, Mungkin Sudah Lunas", Ratusan Honorer Tak Lulus PPPK Ngadu ke Dewan

Reporter: dian |

Editor: Edi Sumeks |

Senin , 06 Jan 2025 - 20:03

HARAPAN: Para honorer yang tidak lulus PPPK Tahap I dengan secercah harapan usai mengadukan nasibnya ke anggota DPRD Kota Prabumulih. Mereka berharap suara mereka ini bakal tersampaikan ke pusat.-foto: dian/sumeks-

Makanya, dia tak menampik ada kekhawatiran juga dari honorer tersebut dimana mereka tidak lagi dipekerjakan. "Tapi sudah kami jelaskan kepada mereka bahwa PHL tetap kami bayarkan dan sudah dianggarkan untuk tahun 2025 sampai bulan Juni (gaji, red)," terangnya.

Kendati demikian, aturan paruh waktu yang membuat mereka tidak lulus akan dipertanyakan oleh DPRD. "Kami akan bersurat atau melakukan kunjungan langsung ke KemenPAN RB terkait nama-nama mereka yang tidak lolos," tegasnya.

Pihaknya pun berharap agar teman-teman honorer diterima semua. Jangan ada yang tersisa seperti ini. "Tapi apalah daya karena adanya aturan sehingga ada yang terisi dan tidak terisi," sebutnya mengaku sangat berempati akan nasib ratusan honorer yang tak lulus PPPK.

Plt Kepala BKPSDM Prabumulih, Matnur Latif mengajak semuanya berdoa bersama-sama agar pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan optimalisasi bagi mereka yang tidak lulus.

Sementara ini, kata dia yang diumumkan baru untuk formasi Teknis dan Kesehatan. Karena untuk formasi guru dari BKN masih mengirim ke Kemendagri terkait Dapodik sehingga belum diumumkan. Yakni 184 honorer yang tidak lulus, lantaran 3 honorer lainnya tidak datang saat mengikuti ujian atau tes PPPK.

"Kami ini sudah semaksimal mungkin bersurat ke pusat supaya diberikan formasi sebanyak 2.847 formasi," terangnya mengaku angka tersebut lebih banyak dari pada jumlah honorer di lingkungan Pemkot Prabumulih namun masih saja ada honorer tak lulus karena diterima sesuai formasi yang dibutuhkan.

Masih kata dia, yang tidak lulus PPPK maka sesuai peraturan sekarang dinyatakan lulus paruh waktu dan tetap diperpanjang SK PHL hingga bulan Juni. "Untuk optimalisasi, kita akan koordinasi dahulu dengan pusat. Apakah diperbolehkan atau tidak, untuk optimalisasi," ujarnya.

Di Banyuasun, sebanyak 271 peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Banyuasin dinyatakan tidak lulus pada tahap pertama.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Banyuasin sebanyak 3.822 tenaga teknis yang mengikuti seleksi.

Ada 251 orang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) atau sering disebut sebagai peserta R3, 20 orang dinyatakan tidak lulus usai ikuti tes.

Kepala BKPSDM Banyuasin Edi Haryono, melalui Kabid Pengadaan dan Pemberhentian Informasi dan Penilaian Kinerja Aparatur, Aditya Dwinanto Nugroho mengatakan peserta yang dinyatakan R3 masih memiliki peluang untuk menjadi PPPK paruh waktu. "Saat ini kami masih menunggu peraturan regulasi PPPK paruh waktu,"katanya.

"kalau nyicil rumah, mungkin sudah lunas", ratusan honorer tak lulus pppk ngadu ke dewan                            sumsel, sumateraekspres.id - ratusan honorer yang tak lulus pppk (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap i tahun 2024 di kota prabumulih mengadukan nasibnya ke kantor dprd (dewan perwakilan rakyat daerah) kota prabumulih, senin, 6 januari 2024. 
kedatangan mereka, tak lain ingin menyampaikan nasib mereka yang sudah bertahun-tahun mengabdi namun tak kunjung diangkat menjadi pegawai. 
harapan itu pun seakan sirna setelah mereka mengikuti tes pppk namun tak lulus. terlebih lagi, pemerintah daerah masih menunggu kebijakan pemerintah pusat yang bakal menentukan nasib mereka ke depannya. 
dwi permatasari, salah satu honorer di lingkungan pemkot prabumulih menyebutkan bahwa pihaknya bersama ratusan honorer yang tidak lulus meminta diangkat melalui optimalisasi. "hanya nasib yang berpihak sekarang," sebutnya. 
baca juga:uu asn nomor 20 tahun 2023 resmi disahkan, pns dan pppk bisa menjadi pejabat negara, tapi ada resikonya
baca juga:jadwal pencairan thr pns dan pppk ditetapkan, ini besarannya
dia pun menyebutkan bahwa sebanyak 187 orang honorer yang tak lulus pppk (teknis dan kesehatan) ini menggantungkan nasib ke dprd dan pemkot prabumulih. berharap diperjuangkan hingga dilakukan pengangkatan. "kami sudah hampir 15 tahun mengabdi, kalau nyicil rumah sudah hampir lunas," lanjutnya seraya berharap agar dilakukan optimalisasi. 
terlebih lagi, pihaknya juga tidak bisa mendaftar pppk tahap ii lantaran nik honorer yang mendaftar pppk tahap i sudah terdaftar dan tak bisa mendaftar kembali di pppk tahap ii. "untuk itu, kami minta tolong untuk mengisi kuota kosong dan formasi yang kosong yang belum terisi. mau dibawa ke mana (instansi, red) kami siap," tegasnya seraya mengatakan kalau bisa sebelum dilakukan tes pppk tahap ii pihaknya bersama 187 orang ini sudah mendapatkan kepastian. 
"kalau bisa setelah dari sini kami sudah mendapatkan ketenangan. karena sudah 3 hari ini kami makan tidak kenyang dan tidur tidak nyenyak," lanjutnya. 
dia pun mengatakan, ada secercah harapan bahwa mereka akan diangkat pppk paruh waktu setelah pertemuan tersebut. "namun kami masih berharap diangkat dengan sistem optimalisasi. karena mereka bisa penuh waktu, kenapa kami harus paruh waktu," lanjutnya. 
baca juga: jam kerja hanya 4 jam, honorer harus ikut seleksi, syarat bisa diangkat jadi pppk paruh waktu
baca juga:pinjaman bank tanpa agunan untuk pns dan pppk, solusi keuangan tanpa repot
ketua komisi i dprd prabumulih, riza ariansyah didampingi anggota komisi i lainnya menyebut, pihaknya sudah menerima kedatangan teman-teman honorer yang tidak lulus beraudiensi kepada dprd untuk diperjuangkan nasibnya. 
karena kita sama-sama tahu bahwa aturan ini merupakan aturan nasional. untuk itu, hasil rapat bersama honorer dan bkpsdm akan diperjuangkan oleh dprd khususnya komisi i yang membidangi hal tersebut.  "di satu sisi kami prihatin kepada mereka, ada yang sudah mengabdi 15 tahun, 10 tahun tetapi belum dinyatakan lulus," ibanya. 
makanya, dia tak menampik ada kekhawatiran juga dari honorer tersebut dimana mereka tidak lagi dipekerjakan. "tapi sudah kami jelaskan kepada mereka bahwa phl tetap kami bayarkan dan sudah dianggarkan untuk tahun 2025 sampai bulan juni (gaji, red)," terangnya. 
kendati demikian, aturan paruh waktu yang membuat mereka tidak lulus akan dipertanyakan oleh dprd. "kami akan bersurat atau melakukan kunjungan langsung ke kemenpan rb terkait nama-nama mereka yang tidak lolos," tegasnya. 
baca juga:nasib honorer tak lulus pppk tahap i di prabumulih, menunggu kebijakan lanjutan
baca juga:pppk juga dapat pensiun, ini ketentuannya
pihaknya pun berharap agar teman-teman honorer diterima semua. jangan ada yang tersisa seperti ini. "tapi apalah daya karena adanya aturan sehingga ada yang terisi dan tidak terisi," sebutnya mengaku sangat berempati akan nasib ratusan honorer yang tak lulus pppk. 
plt kepala bkpsdm prabumulih, matnur latif mengajak semuanya berdoa bersama-sama agar pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan optimalisasi bagi mereka yang tidak lulus. 
sementara ini, kata dia yang diumumkan baru untuk formasi teknis dan kesehatan. karena untuk formasi guru dari bkn masih mengirim ke kemendagri terkait dapodik sehingga belum diumumkan. yakni 184 honorer yang tidak lulus, lantaran 3 honorer lainnya tidak datang saat mengikuti ujian atau tes pppk. 
"kami ini sudah semaksimal mungkin bersurat ke pusat supaya diberikan formasi sebanyak 2.847 formasi," terangnya mengaku angka tersebut lebih banyak dari pada jumlah honorer di lingkungan pemkot prabumulih namun masih saja ada honorer tak lulus karena diterima sesuai formasi yang dibutuhkan. 
masih kata dia, yang tidak lulus pppk maka sesuai peraturan sekarang dinyatakan lulus paruh waktu dan tetap diperpanjang sk phl hingga bulan juni. "untuk optimalisasi, kita akan koordinasi dahulu dengan pusat. apakah diperbolehkan atau tidak, untuk optimalisasi," ujarnya.
baca juga:inilah perbedaan uang pensiun pns dan pppk
baca juga:perbedaan nilai tpg pns, pppk dan honorer, kemendikdasmen bakal bagikan ke1,9 juta guru di indonesia
di banyuasun, sebanyak 271 peserta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) di kabupaten banyuasin dinyatakan tidak lulus pada tahap pertama.
berdasarkan data badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) banyuasin sebanyak 3.822 tenaga teknis yang mengikuti seleksi.
ada 251 orang dinyatakan tidak memenuhi syarat (tms) atau sering disebut sebagai peserta r3, 20 orang dinyatakan tidak lulus usai ikuti tes.
kepala bkpsdm banyuasin edi haryono, melalui kabid pengadaan dan pemberhentian informasi dan penilaian kinerja aparatur, aditya dwinanto nugroho mengatakan peserta yang dinyatakan r3 masih memiliki peluang untuk menjadi pppk paruh waktu. "saat ini kami masih menunggu peraturan regulasi pppk paruh waktu,"katanya.
sedangkan bagi peserta yang tidak lulus dan ingin mengikuti seleksi pppk tahap ii, tidak dapat lagi ikuti seleksi pppk tahap ii.
"karena satu nomor induk kependudukan (nik) hanya diperbolehkan untuk sekali mengikuti seleksi pengadaan asn,"bebernya.
baca juga:gagal lolos pppk? honorer muara enim masih bisa kerja paruh waktu, ini caranya!
baca juga:1.527.727 guru pns dan pppk dapat tpg tahun ini, cek yuk besaran masing-masing golongan!
pppk tahap ii hanya diperuntukkan bagi tenaga honorer yang terdata di database bkn, namun gagal pada tahap administrasi seleksi pppk tahap i. 
selain itu, pelamar yang tidak lolos administrasi pada seleksi cpns juga dapat mengikuti seleksi tahap ii.
saat ini, bkpsdm banyuasin telah mencatat sebanyak 1.601 peserta yang telah memulai proses pendaftaran ulang untuk seleksi pppk tahap ii.