UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 Resmi Disahkan, PNS dan PPPK Bisa Menjadi Pejabat Negara, Tapi Ada Resikonya

Reporter: Irwansyah |

Editor: Irwansyah |

Senin , 06 Jan 2025 - 18:23

UU ASN 2023 memberikan peluang bagi PNS dan PPPK untuk menjadi pejabat negara, namun mereka harus siap menghadapi risiko pemberhentian sementara dari status kepegawaian. Foto:bpk/Sumateraekspres.id--

Dengan adanya kesempatan ini, ASN kini memiliki peluang untuk berkontribusi lebih besar dalam pengambilan keputusan strategis di tingkat negara.

Risiko yang Harus Dihadapi PNS dan PPPK Jika Menjadi Pejabat Negara

Meskipun peluang untuk menjadi pejabat negara terbuka lebar, ada beberapa konsekuensi yang perlu dipertimbangkan oleh PNS dan PPPK yang terpilih menduduki jabatan negara.

Berdasarkan UU ASN Nomor 20 Tahun 2023, salah satu risiko utama adalah pemberhentian sementara dari status kepegawaian mereka.

Berikut beberapa kondisi yang dapat menyebabkan pemberhentian sementara:

- Pengangkatan menjadi Komisioner atau Anggota Lembaga Nonstruktural

- Mengambil cuti di luar tanggungan negara

Pemberhentian sementara ini memberikan dampak terhadap hak-hak kepegawaian yang selama ini diterima oleh PNS dan PPPK, seperti tunjangan dan fasilitas lainnya.

Disahkannya UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 memberikan angin segar bagi PNS dan PPPK yang ingin berkarir lebih jauh dalam pemerintahan dengan menjadi pejabat negara.

Namun, mereka juga harus memahami risiko yang harus dihadapi, seperti pemberhentian sementara dari status kepegawaian.

Oleh karena itu, bagi PNS dan PPPK yang berkeinginan untuk melangkah lebih jauh dalam dunia politik atau pemerintahan, penting untuk mempertimbangkan konsekuensi dan membuat keputusan dengan bijak.

uu asn nomor 20 tahun 2023 resmi disahkan, pns dan pppk bisa menjadi pejabat negara, tapi ada resikonya                            sumateraekspres.id - indonesia telah melangkah maju dalam memberikan peluang lebih luas bagi pegawai negeri sipil (pns) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) untuk meraih posisi tinggi di pemerintahan.
hal ini terjadi setelah disahkannya undang-undang asn nomor 20 tahun 2023 yang memberikan kesempatan bagi pegawai asn untuk mengisi jabatan sebagai pejabat negara.
namun, meski memberikan peluang baru, terdapat sejumlah risiko yang perlu dipahami oleh pns dan pppk yang berniat meraih jabatan tersebut.
baca juga:cara meningkatkan kekayaan setelah pensiun, ini 3 cara sederhana untuk meningkatkan kekayaan anda!
baca juga:mencuat nama patrick kluivert gantikan shin tae-yong, erick ingatkan target besar piala dunia
posisi jabatan negara yang dapat dipegang pns dan pppk
melalui undang-undang asn yang baru disahkan, terdapat beberapa posisi penting di pemerintahan yang kini dapat diisi oleh pns dan pppk. beberapa jabatan tersebut antara lain:
1.    presiden dan wakil presiden
2.    anggota dpr, mpr, dan dpd, serta ketua dan wakil ketua lembaga-lembaga tersebut
3.    hakim agung dan anggota mahkamah konstitusi
4.    ketua dan anggota lembaga strategis seperti komisi yudisial, kpk, dan bpk
5.    menteri, gubernur, bupati/wali kota dan wakilnya
6.    duta besar atau kepala perwakilan indonesia di luar negeri
baca juga:peningkatan permintaan pembuatan skck di polres prabumulih, pelayanan diperpanjang hingga akhir pekan
baca juga:peningkatan efisiensi pengelolaan dana haji jadi fokus kementerian agama ri
dengan adanya kesempatan ini, asn kini memiliki peluang untuk berkontribusi lebih besar dalam pengambilan keputusan strategis di tingkat negara.
risiko yang harus dihadapi pns dan pppk jika menjadi pejabat negara
meskipun peluang untuk menjadi pejabat negara terbuka lebar, ada beberapa konsekuensi yang perlu dipertimbangkan oleh pns dan pppk yang terpilih menduduki jabatan negara.
berdasarkan uu asn nomor 20 tahun 2023, salah satu risiko utama adalah pemberhentian sementara dari status kepegawaian mereka.
berikut beberapa kondisi yang dapat menyebabkan pemberhentian sementara:
-    pengangkatan menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural
-    mengambil cuti di luar tanggungan negara
pemberhentian sementara ini memberikan dampak terhadap hak-hak kepegawaian yang selama ini diterima oleh pns dan pppk, seperti tunjangan dan fasilitas lainnya.
baca juga:prosedur penerbitan nrg terbaru tahun 2025
baca juga:bermain game tanpa hambatan! 5 hp infinix hadirkan hp gaming performa tinggi di 2025, harga mulai rp1 jutaan
disahkannya uu asn nomor 20 tahun 2023 memberikan angin segar bagi pns dan pppk yang ingin berkarir lebih jauh dalam pemerintahan dengan menjadi pejabat negara.
namun, mereka juga harus memahami risiko yang harus dihadapi, seperti pemberhentian sementara dari status kepegawaian.
oleh karena itu, bagi pns dan pppk yang berkeinginan untuk melangkah lebih jauh dalam dunia politik atau pemerintahan, penting untuk mempertimbangkan konsekuensi dan membuat keputusan dengan bijak.