Wow! Kelebihan Bayar, Pemkab Muba Gelar Sidang TP-TGR, Sisa Uang Wajib Dikembalikan dalam 14 Hari

Reporter: Yudhi Ariandi |

Editor: Irwansyah |

Selasa , 24 Dec 2024 - 15:18

Pemkab Muba gelar Sidang TP-TGR, tegaskan pengembalian uang kelebihan bayar dalam 14 hari. Langkah tegas untuk pengelolaan keuangan yang transparan! Foto:Yudi/Sumateraekspres.id--

Selain itu, Satpol PP juga diminta mempertanggungjawabkan pemeriksaan dokumen pembayaran TPP dan kartu kendali yang totalnya mencapai Rp30.316.920,40.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga terlibat dalam kasus serupa dengan nilai Rp83.286.153,00.

Selain itu, terdapat sejumlah kasus kekurangan volume pekerjaan yang menambah daftar masalah keuangan daerah, dengan total kerugian yang diperkirakan lebih dari Rp500 juta.

Komitmen Pemkab Muba Sidang TP-TGR ini mencerminkan komitmen Pemkab Muba untuk memastikan pengelolaan anggaran daerah yang transparan, efisien, dan bertanggung jawab.

Apriyadi menekankan bahwa tidak ada toleransi terhadap pengelolaan keuangan yang tidak sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku.

wow! kelebihan bayar, pemkab muba gelar sidang tp-tgr, sisa uang wajib dikembalikan dalam 14 hari                            muba, sumateraekspres.id – pemerintah kabupaten musi banyuasin (pemkab muba) menggelar sidang majelis pertimbangan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (tp-tgr) pada selasa (24/12/2024) di aula badan pengelola keuangan dan aset daerah.
sidang ini menarik perhatian karena melibatkan sembilan pejabat dari berbagai organisasi perangkat daerah (opd) yang dihadapkan pada masalah pengelolaan keuangan daerah.
baca juga:pelayanan skck dan sim di polrestabes palembang tutup selama libur natal dan cuti bersama
baca juga:bpr gerbang serasan resmi buka cabang pertama di prabumulih, dukung perekonomian lokal
sidang dipimpin oleh ketua majelis, drs. apriyadi msi, yang juga menjabat sebagai sekretaris daerah kabupaten muba, bersama wakil ketua mirwan susanto dan sekretaris zabidi.
dalam sidang tersebut, apriyadi menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.
"semua pihak yang terlibat wajib mengembalikan uang yang masih tersisa dalam waktu 14 hari.
baca juga:pasar murah pemkab lahat bantu warga dapatkan sembako terjangkau
baca juga:kantah kota palembang serahkan sertifikat ptsl di kelurahan plaju darat, pendaftar capai 90% penduduk
jika tidak dipenuhi, kami tidak akan ragu untuk membawa kasus ini ke ranah hukum," tegas apriyadi.
kasus-kasus yang disidangkan beberapa kasus yang disidangkan mencakup penyimpangan anggaran di sejumlah opd.
di antaranya, dinas sosial tercatat melakukan pembelian alat dan bahan kantor yang tidak sesuai dengan nilai sebenarnya, dengan total kerugian mencapai rp123.930.500,00.
baca juga:dprd lahat desak perusahaan tambang segera selesaikan jalan khusus dan flyover atasi kemacetan dan polusi
baca juga:99,20 persen guru lulus ukpppg piloting 3, inilah jadwal mereka terima serdik 
selain itu, satpol pp juga diminta mempertanggungjawabkan pemeriksaan dokumen pembayaran tpp dan kartu kendali yang totalnya mencapai rp30.316.920,40.
dinas perumahan dan kawasan permukiman juga terlibat dalam kasus serupa dengan nilai rp83.286.153,00.
selain itu, terdapat sejumlah kasus kekurangan volume pekerjaan yang menambah daftar masalah keuangan daerah, dengan total kerugian yang diperkirakan lebih dari rp500 juta.
baca juga:polsek pangkalan lampam gelar olahraga bersama dan pembagian sembako untuk warga kurang mampu
baca juga:saitama hancurkan armor blue dalam insiden tak terduga
komitmen pemkab muba sidang tp-tgr ini mencerminkan komitmen pemkab muba untuk memastikan pengelolaan anggaran daerah yang transparan, efisien, dan bertanggung jawab.
apriyadi menekankan bahwa tidak ada toleransi terhadap pengelolaan keuangan yang tidak sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku.