Pemprov Deadline 4 Daerah 31 Desember, Minta Bupati/Wali Kota Bahas Kembali UMSK

Reporter: tim |

Editor: Edi Sumeks |

Senin , 23 Dec 2024 - 22:25

Edward Chandra Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel-foto: ist-

"Untuk UMK, semua unsur yang ada dalam Dewan Pengupahan Kota Palembang setuju di angka Rp3.916.635 atau terjadi kenaikan 6,5 persen. Namun UMSK, Apindo tidak sepakat. Kita menunggu keputusan pemerintah," pungkasnya.

Kabid Hubungan Industrial dan Jamsostek Disnakertrans Banyuasin, Elyanto mengatakan kalau UMK Banyuasin telah disahkan oleh Gubernur Sumsel yaitu Rp3.715.028. "Sudah disahkan Pak Gubernur,"katanya.

Pemkab Banyuasin telah menetapkan UMK 2025 naik Rp54.798 atau 1,6 persen dari 2024 yang nilainya Rp3.488.288. Sementara, UMK Muara Enim 2025 ditetapkan sebesar Rp3.863.417. Angka ini lebih besar jika dibandingkan dengan UMK Muara Enim 2024 yang hanya sebesar Rp3.627.622. Naik 6,5 persen.

Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim M Zulfachri Andri SH MH, mengatakan, UMK Muara Enim 2025 telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumsel Nomor: 938/KPTS/DISNAKERTRANS/2024.

"Kami minta seluruh perusahaan terutama di Kabupaten Muara Enim untuk mematuhi keputusan terkait UMK ini," tegasnya. UMK ini berlaku dengan standar 7 jam kerja sehari dan/atau 40 jam kerja seminggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Atau 8 jam kerja sehari dan/atau 40 jam kerja seminggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu,

Upah minimum ini berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan UMK, dilarang mengurangi atau menurunkan upah. "Kenaikan UMK Muara Enim memang harus lebih tinggi dari UMP Provinsi Sumsel. Makanya persentase kenaikan UMK lebih tinggi dari UMP, sebab kita sudah memiliki Dewan Pengupahan sendiri," bebernya.

Kenaikan UMK ini telah memperhatikan perkembangan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu. Selain melaporkan kepada Kemenaker, Pemkab Muara Enim juga akan menyampaikan UMK 2025 itu kepada pihak-pihak terkait.

"Bagi perusahaan atau karyawan yang mengetahui ada perusahaan yang tidak mematuhi UMK tersebut, diharap untuk melaporkan ke pengawas Korwil Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Sumsel Tingkat Kabupaten Muara Enim," pungkasnya.

pemprov deadline 4 daerah 31 desember, minta bupati/wali kota bahas kembali umsk                            palembang, sumateraekspres.id - pemerintah provinsi (pemprov) sumsel memberikan tenggat waktu sampai 31 desember 2024 untuk empat daerah. keempatnya belum menetapkan upah minimun sektoral kabupaten/kota (umsk).
sekretaris daerah (sekda) provinsi sumsel, edward chandra, mengatakan, bupati/wali kota keempat daerah itu diminta membahas kembali umsk karena dari dewan pengupahan masih ada ketentuan yang belum disepakati secara penuh.
"maka ditekankan oleh pj. gubernur untuk ini dibahas kembali di tingkat kabupaten/kota masing-masing," ujarnya usai rapat bersama pj bupati/wali kota di ruang rapat gubernur sumsel, senin (23/12). 
adapun empat daerah yang dewan pengupahannya belum mencapai kata sepakat untuk penetapan umsk, yaitu palembang, muba, banyuasin, dan muara enim. sedangkan 3 kabupaten/kota lain sudah sepakat. “walaupun umsk tiga daerah ini sudah ditetapkan, tapi masih menunggu 4 kabupaten kota lain yang belum sepakat,” bebernya.
baca juga:respon demonstrasi, pimpinan dprd sumsel siap mengawal aspirasi buruh-pekerja mendapatkan upah yang layak
baca juga:lahat belum miliki dewan pengupahan, buruh harapkan pembentukan segera
pada 30 desember nanti, pemprov akan minta lagi laporan dari empat kabupaten/kota tersebut. hasilnya bisa di tanggal 30 desember itu langsung atau 31 desember. tergantung laporan mereka (bupati/wali kota red)," beber edward.
terkait, apakah bakal ada perubahan umsk, dia tidak dapat memastikan dan memprediksi. "kita provinsi sifatnya menunggu hasil dari kabupaten/kota," tukasnya. dalam rapat kemarin sore itu, pemprov memang hanya mengudang kepala daerah saja. "tidak ada perwakilan/asosiasi buruh maupun dari pengusaha," tambahnya.
sementara itu, pj gubernur sumsel, elen setiadi menekankan terkait deadline umsp. "pokoknya 1 januari 2025 berlaku," pungkasnya. 
terpisah, anggota dewan pengupahan kota palembang, hermawan menjelaskan, rekomendasi umsk palembang sudah diajukan ke pemerintah. tapi dari lima sektor yang direkomendasikan ini, dari pihak apindo tidak menyetujui angkanya. 
keberatan apindo sudah dicantumkan dalam rangkuman rekomendasi tersebut. adapun kelima sektor yang diajukan umsk-nya takni sektor industri pengolahan rp4.034.134. selanjutnya sektor angkutan, pergudangan dan komunikasi rp4.034.134.
baca juga:hasil rapat dewan pengupahan, umk 2025 di oku timur naik 6,5%, jadi rp 3,75 juta 
baca juga: upah sektoral pertambangan-penggalian terbesar, hari ini diumumkan ump sumsel 2025 besarnya rp3.681.571
lalu, sektor listrik,gas dan air rp3.994.968. sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel rp3.994.968. terakhir sektor keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan dan tanah dan jasa perusahaan rp3.994.968. 
"untuk umk, semua unsur yang ada dalam dewan pengupahan kota palembang setuju di angka rp3.916.635 atau terjadi kenaikan 6,5 persen. namun umsk, apindo tidak sepakat. kita menunggu keputusan pemerintah," pungkasnya. 
kabid hubungan industrial dan jamsostek disnakertrans banyuasin, elyanto mengatakan kalau umk banyuasin telah disahkan oleh gubernur sumsel yaitu rp3.715.028.  "sudah disahkan pak gubernur,"katanya.
pemkab banyuasin telah menetapkan umk 2025 naik rp54.798 atau 1,6 persen dari 2024 yang nilainya rp3.488.288. sementara, umk  muara enim 2025 ditetapkan sebesar rp3.863.417. angka ini lebih besar jika dibandingkan dengan umk muara enim 2024 yang hanya sebesar rp3.627.622. naik 6,5 persen.
plt kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten muara enim m zulfachri andri sh mh, mengatakan, umk muara enim 2025 telah ditetapkan dengan keputusan gubernur sumsel nomor: 938/kpts/disnakertrans/2024. 
baca juga:perkiraan ump sumsel rp3.681.571, prabowo umumkan upah minimum 2025 naik 6,5% 
baca juga: tergiur upah rp100 ribu dan nyicip sabu, rahmat jadi penjual sabu, ini nasibnya 
"kami minta seluruh perusahaan terutama di kabupaten muara enim untuk mematuhi keputusan terkait umk ini," tegasnya. umk ini berlaku dengan standar 7 jam kerja sehari dan/atau 40 jam kerja seminggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. atau 8  jam kerja sehari dan/atau 40 jam kerja seminggu untuk 5 hari kerja dalam 1  minggu,
upah minimum ini berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan umk, dilarang mengurangi atau menurunkan upah. "kenaikan umk muara enim memang harus lebih tinggi dari ump provinsi sumsel. makanya persentase kenaikan umk lebih tinggi dari ump, sebab kita sudah memiliki dewan pengupahan sendiri," bebernya.
kenaikan umk ini telah memperhatikan perkembangan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu. selain melaporkan kepada kemenaker, pemkab muara enim juga akan menyampaikan umk 2025 itu kepada pihak-pihak terkait. 
"bagi perusahaan atau karyawan yang mengetahui ada perusahaan yang tidak mematuhi umk tersebut, diharap untuk melaporkan ke pengawas korwil pengawas ketenagakerjaan provinsi sumsel tingkat kabupaten muara enim," pungkasnya.