Rawan Penyelewengan Dana Desa, Kebanyakan Modus Lawas, Mark up, Kegiatan Fiktif, Kurangi Volume Pengerjaan

Reporter: tim |

Editor: Edi Sumeks |

Rabu , 11 Dec 2024 - 22:16

DPO DANA DESA : Mantan kades di Lahat, Samaimun (kiri) dan Yuliansyah Putrawan (kanan), jadi DPO korupsi dana desa. FOTO: IST--

“Transaksi nontunai memberikan banyak keuntungan," tuturnya. Seperti keamanan, karena tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar. Jejak transaksi yang terpantau, dan efisiensi dalam pengeluaran.

Tentunya kesadaran tentang bahaya korupsi harus terus ditanamkan kepada seluruh pemangku kepentingan. Termasuk masyarakat desa, untuk bersama-sama melawan segala bentuk korupsi. "Korupsi adalah musuh kita bersama. Transparansi dan partisipasi aktif masyarakat adalah kunci untuk mencegah korupsi," ungkapnya.

Lebih lanjut Raymond menegaskan kepada seluruh kades di wilayah Banyuasin untuk menghindari praktik penyimpangan dana desa. Seperti laporan pertanggungjawaban (SPJ) fiktif, yang dapat merugikan negara.

Terpisah, Kajari OKU Choirun Parapat SH MH, saat sosialisasi dan penyuluhan hukum dalam penggunaan Dana Desa, mengingatkan dalam penggunaan Dana Desa ada pertanggungjawaban.

Yang umum terjadi dalam penyimpangan dana desa, seperti penggelapan anggaran dana desa, mark up dalam penggunaan anggaran, pemotongan anggaran seperti honor pegawai.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga bisa terjadi pungli, yakni pungutan yang tidak didasarkan legalitas resmi. Padahal tujuan digelontorkan dana desa supaya ekonomi di desa tumbuh dengan berputarnya anggaran di desa. Serta menurunnya angka kemiskinan.

Uang yang diterima desa, diharapkan berdampak kepada masyarakat di desa. Serta peluang menciptakan lapangan kerja. “Untuk mencegah titik rawan penyimpangan, perlu perencanaan secara transparan. Melibatkan partisipatif mulai dari camat, pendamping desa,” ulasnya.

Masih banyak kasus penyelewengan Dana Desa yang lain, melibatkan kades atau mantan kades. Seperti Oktober 2024, Polres Muara Enim, juga menahan oknum Kades Tanjung Medang, Kecamatan Kelekar, Sodikin (48). Total Dana Desa yang diselewengkannya Rp485.758.618.

Dibelikannya properti seperti tanah, kendaraan bermotor, hingga untuk membiayai pendidikan anaknya. Penyelewengan dilakukannya tahun 2015-2018, pada periode pertama menjabat kades. Kemudian dilakukan tahun 2020-2022, di periode keduanya menjabat kades. Modusnya, dalam hal pengelolaan Dana Desa, tidak pernah sama sekali melibatkan perangkat desanya.

September 2024, Satreskrim Polres Ogan Ilir menangkap Syamsul, mantan Kades Harimau Tandang, Kecamatan Pemulutan. Dia diduga korupsi Dana Desa tahap I dan 2 tahun anggaran 2022. Kemudian Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I dan 2 tahun anggaran yang sama. Kerugian negara Rp383 juta lebih. Kasusnya tengah proses sidang di Pengadilan Tipikor Palembang.

Pengakuan terdakwa Syamsul pada persidangan Selasa (11/12/2024), uang DD dan ADD itu digunakannya untuk foya-foya ke tempat karaoke di Palembang. Kemudian, membagi-bagikan sebanyak 600 amplop untuk membeli suara pada bursa Pilkades. Setiap amplop berisi Rp500 ribu.

rawan penyelewengan dana desa, kebanyakan modus lawas, mark up, kegiatan fiktif, kurangi volume pengerjaan                            sumsel, sumateraekspres.id - tidak sedikit oknum kades atau mantan kades di sumsel, yang dihukum lantaran korupsi penggunaan dana desa. bahkan di kabupaten lahat masih ada 2 mantan kades jadi dpo sejak 2023, kabur setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana dana.
yakni, samaimun (43), mantan kades tanjung baru, kecamatan tanjunh tebat, yang jadi dpo kejari lahat. dia ditetapkan sebagai tersangka sejak oktober 2024, atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa tanjung baru, tahun anggaran 2018 dan 2019.
modusnya, kekurangan volume pengerjaan maupun kegiatan fiktif. berdasarkan perhitungan dari inspektorat lahat, perbuatan samaimun mengakibatkan kerugiaan negara rp700 juta. dia ditetapkan dpo sejak februari 2023, karena 3 kali tidak menghadiri panggilan kejari lahat.
mantan kades tanjung kurung, kecamatan tanjung tebat, kabupaten lahat, yuliansyah putrawan (46), juga jadi dpo polres lahat sejak februari 2023. yuliansyah merupakan tersangka kasus dugaan korupsi dana desa tanjung kurung ilir, tahun anggaran 2018-2019.  
modusnya, mark up dan kekurangan volume pembangunan fisik di desa. mengakibatkan kerugian negara sebesar rp1,2 miliar. baru-baru ini, kejari banyuasin menahan eks kades muara baru, kecamatan makarti jaya, romansyah, sebagai tersangka dana desa 2021.
baca juga:pelaksanaan fiktif, dana desa tetap cair: mantan kades muara baru jadi tersangka korupsi
baca juga:program unggulan berlian: dana desa berdaya dan dasa wisma untuk pembangunan di kabupaten lahat
romansyah ditahan sejak senin (9/12/2024), untuk 20 hari ke depan. kasusnya, proyek-proyek desa yang dibiayai dana desa, tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. semantara dana desa tetap dicairkan yang bersangkutan. kemudian mark up. kerugian negara, rp769,89 juta.
kepala kejari banyuasin rasymund hardianto sihotang, dengan tegas meminta kepada seluruh kepala desa di banyuasin untuk mengelola dana desa secara transparan dan akuntabel.tentunya agar transparan dan akuntabel, kades mengajak masyarakat untuk mengawasi dan memantau.
"penting untuk melibatkan masyarakat desa dalam perencanaan dan pelaksanaan program, agar mencegah penyimpangan," kata raymund. transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, berarti membuka akses informasi kepada masyarakat.
yakni terkait struktur anggaran pendapatan dan belanja desa (apbdes), pelaksanaan kegiatan, laporan realisasi anggaran, hingga rincian kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana. pemerintah desa juga wajib mempublikasikan apbdes di ruang publik yang mudah diakses masyarakat.
"langkah ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi warga desa dalam mengawasi penggunaan anggaran,"bebernya. apalagi pada tahun 2025 mendatang pembayaran yang menjadi beban apbdes akan dilakukan secara non-tunai. 
baca juga:dana desa dipakai buat biaya pendidikan anak hingga beli tanah, ini pengakuan oknum kades tanjung medang 
baca juga:polres muara enim tangkap kades tanjung medang, korupsi dana desa rp485 juta sejak 2015, ini kata kapolres!
 “transaksi nontunai memberikan banyak keuntungan," tuturnya.  seperti keamanan, karena tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar. jejak transaksi yang terpantau, dan efisiensi dalam pengeluaran.
tentunya kesadaran tentang bahaya korupsi harus terus ditanamkan kepada seluruh pemangku kepentingan. termasuk masyarakat desa, untuk bersama-sama melawan segala bentuk korupsi. "korupsi adalah musuh kita bersama. transparansi dan partisipasi aktif masyarakat adalah kunci untuk mencegah korupsi," ungkapnya.
lebih lanjut raymond menegaskan kepada seluruh kades di wilayah banyuasin untuk menghindari praktik penyimpangan dana desa. seperti laporan pertanggungjawaban (spj) fiktif, yang dapat merugikan negara.
terpisah, kajari oku choirun parapat sh mh, saat sosialisasi dan penyuluhan hukum dalam penggunaan dana desa, mengingatkan dalam penggunaan dana desa ada pertanggungjawaban.
yang umum terjadi dalam penyimpangan dana desa, seperti penggelapan anggaran dana desa, mark up dalam penggunaan anggaran,  pemotongan anggaran seperti honor pegawai.
baca juga:antisipasi risiko penyimpangan dana desa, inspektorat oki perkuat mitigasi dan pengawasan
baca juga:berkas dugaan tipikor dana desa lengkap
bantuan langsung tunai (blt) juga bisa terjadi pungli, yakni pungutan yang tidak didasarkan legalitas resmi. padahal tujuan digelontorkan dana desa supaya ekonomi di desa tumbuh dengan berputarnya anggaran di desa. serta menurunnya angka kemiskinan.
uang yang diterima desa, diharapkan berdampak kepada masyarakat di desa. serta peluang menciptakan lapangan kerja. “untuk mencegah titik rawan penyimpangan, perlu perencanaan secara transparan. melibatkan partisipatif mulai dari camat, pendamping desa,” ulasnya.
masih banyak kasus penyelewengan dana desa yang lain, melibatkan kades atau mantan kades. seperti oktober 2024, polres muara enim, juga menahan oknum kades tanjung medang, kecamatan kelekar, sodikin (48). total dana desa yang diselewengkannya rp485.758.618. 
dibelikannya  properti seperti tanah, kendaraan bermotor, hingga untuk membiayai pendidikan anaknya. penyelewengan dilakukannya tahun 2015-2018, pada periode pertama menjabat kades. kemudian dilakukan tahun 2020-2022, di periode keduanya menjabat kades. modusnya, dalam hal pengelolaan dana desa, tidak pernah sama sekali melibatkan perangkat desanya.
baca juga:meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa di kabupaten lahat
baca juga:kades didorong untuk berinovasi dan kelola dana desa secara tepat sasaran
september 2024, satreskrim polres ogan ilir menangkap syamsul, mantan kades harimau tandang, kecamatan pemulutan. dia diduga korupsi dana desa tahap i dan 2 tahun anggaran 2022. kemudian alokasi dana desa (add) tahap i dan 2 tahun anggaran yang sama. kerugian negara rp383 juta lebih. kasusnya tengah proses sidang di pengadilan tipikor palembang.
pengakuan terdakwa syamsul pada persidangan selasa (11/12/2024), uang dd dan add itu digunakannya untuk foya-foya ke tempat karaoke di palembang. kemudian, membagi-bagikan sebanyak 600 amplop untuk membeli suara pada bursa pilkades. setiap amplop berisi rp500 ribu.
kades aktif desa tanjung raya, kecamatan tanjung tebat, kabupaten lahat, marwansyah, juga ditahan kejari lahat, juli 2024 lalu. dia ditetapkan tersangka, dugaan korupsi hampir 100 persen dari kegiatan menggunakan dana desa tahun anggaran 2020. marwansyah juga mengelabui penyidik kejari lahat yang turun ke lapangan.
barang-barang seperti perlengkapan tenda, sound system dipinjam marwansyah. seolah-olah barang itu ada. padahal tidak dibelikannya dari dana desa. modusnya, belanja modal fiktif dan pekerjaan fisik yang tidak dilaksanakan seluruhnya. dari anggaran rp780 juta, kerugian negara rp663 juta. uang hasil korupsi, digunakan untuk foya-foya karaokean, judi, dan lainnya.
baca juga:prabumulih-oi tercepat penyaluran dana desa 
baca juga:kades ditahan diduga korupsi hampir 100 persen kegiatan dana desa, kejari lahat sebut untuk karaokean dan judi
masih di tahun 2024 ini, majelis hakim pengadilan tipikor palembang menjatuhkan vonis 7 tahun penjara, dan pidana denda sebesar rp300 juta dengan subsider 4 bulan kurungan terhadap terdakwa asmadi, mantan kades bukit batu, kecamatan air sugihan, kabupaten oki.
hakim juga membebankan terdakwa asmadi membayar pidana tambahan uang pengganti sebesar rp7,6 miliar. asmadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi penyelewengan dana kas desa sebesar rp9,6 miliar.