Kenaikan PPN 12 Persen, Ekonom Sumsel Sebut Berisiko Menurunkan PDB, dan Berdampak Daya Konsumsi Masyarakat

Reporter: tim |

Editor: Edi Sumeks |

Jumat , 06 Dec 2024 - 21:51

Idham Cholid SE ME. -FOTO: IST-

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga menegaskan bahwa PPN 12 persen hanya akan dikenakan kepada barang-barang mewah. Sementara kebutuhan pokok dan layanan yang menyentuh masyarakat akan tetap dikenakan tarif PPN yang saat ini berlaku, yakni 11 persen.

“Ada tiga poin. Satu, untuk PPN 12 persen akan dikenakan hanya kepada barang-barang mewah. Jadi secara selektif. Kemudian yang kedua, barang-barang pokok dan yang berkaitan dengan layanan yang menyentuh masyarakat masih tetap diberlakukan pajak sekarang, yaitu 11 persen,” ujarnya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, segala hal yang berkaitan dengan kepentingan rakyat harus direspons cepat oleh pemerintah. Karena itu, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan pimpinan DPR untuk membahas PPN 12 persen dan usulan menurunkan pajak bahan pokok.

"Yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat harus direspons dengan cepat, sehingga hari ini Presiden bersama-sama dengan pimpinan di DPR mendiskusikan mengenai hal ini," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Prasetyo menjelaskan, kegiatan Presiden dan DPR bersama-sama membahas suatu masalah merupakan budaya baru. Presiden Prabowo ingin cepat-cepat menerima masukan rakyat melalui DPR.

"Yang pasti hari ini sebuah proses yang menurut kami ini budaya yang baru yang dibangun oleh Presiden bersama dengan teman-teman dari DPR, bahwa apapun masukan dari masyarakat, terutama masukan dari DPR untuk secepatnya (diproses)," kata Prasetyo.

kenaikan ppn 12 persen, ekonom sumsel sebut berisiko menurunkan pdb, dan berdampak daya konsumsi masyarakat                            palembang, sumateraekspres.id – pemerintah akan mengimplementasikan penyesuaian tarif pajak pertambahan nilai (ppn) 12 persen, pada tahun 2025. namun pemerintah perlu mewaspadai beberapa dampak dari kenaikan ppn tahun depan, dari sebelumnya 11 persen. 
pemerintah juga harus mengadakan redistribusi sebagai kebijakan penyeimbang yang menekan angka inflasi atas kenaikan ppn. para ekonom berharap, pertumbuhan ekonomi indonesia pada 2025 dapat mencapai angka 5,5 hingga 6 persen.  
pengamat ekonomi sumsel, idham cholid se me, menilai kenaikan tarif pajak serta perluasan objek dan subjek pajak dilakukan pemerintah semata-mata untuk dapat tetap menjaga keuangan pemerintah, dalam hal ini adalah apbn untuk tetap pada jalur yang benar. 
karena dalam penerimaan pemerintah, lebih dari 80 persen bersumber dari pajak.  permasalahannya saat ini adalah, akibat dari perlambatan ekonomi. “maka penerimaan pemerintah yang bersumber dari pajak juga mengalami kesulitan untuk ditingkatkan,” ujarnya, jumat (6/12). 
 
sampai dengan bulan lalu, dikatakannya hanya mencapai 76,3 persen dari target yang di tetapkan pada apbn 2024. bahkan sampai dengan akhir tahun diperkirakan penerimaan pajak hanya sampai dengan 91,56 persen saja. 
"sehingga pemerintah perlu mencari cara agar pada tahun depan, target capaian penerimaan dari pajak dapat ditingkatkan," terang idham,  yang juga dosen pada fakultas ekonomi dan bisnis universitas mdp.
permasalahan peningkatan ppn yang direncanakan pada tahun depan, tentunya akan berdampak terhadap perekonomian. terutama masyarakat dengan pendapatan tetap. "hal yang paling terdampak adalah dapat menurunkan konsumsi masyarakat sebesar 0,37 persen (berdasarkan riset yang dilakukan oleh celios),” paparnya.
selain itu, penerapan ppn 12 persen berisiko menurunkan produk domestik bruto (pdb) hingga rp65,3 triliun. “mengurangi jumlah konsumsi rumah tangga sebesar rp40,68 triliun, hal ini tentunya akan berdampak terhadap perekonomian indonesia tahun depan," ulas idham.
sementara itu, khusus untuk pajak penjualan atas barang mewah (ppnbm) yang direncanakan akan diterapkan juga, maka secara dampak akan lebih rendah. karena pada ppnbm, hanya produk-produk tertentu saja yang dikenakan. 
 
dikutip dari laman resmi badan kebijakan fiskal (bkf) kementerian keuangan (kemenkeu) dijelaskan, ppnbm adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. 
ppnbm hanya dikenakan 1 kali pada saat penyerahan barang ke produsen. adapun barang kena pajak yang tergolong mewah yakni barang yang bukan barang kebutuhan pokok, barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, barang yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi dan barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status.
barang-barang yang dikenakan ppnbm itu, seperti kendaraan bermotor. kecuali untuk kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan angkutan umum, kepentingan negara
kemudian kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, totan house, dan sejenisnya. selanjutnya kelompok pesawat udara, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga.
 
lalu, kelompok balon udara. ada juga kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara. terakhir, kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk kepentingan negara, angkutan umum atau usaha pariwisata.
"namun, meskipun jenis pajak ini dikenakan terhadap barang-barang tertentu, pemerintah tetap harus berhati-hati, karena akan berdampak terhadap pola konsumsi masyarakat yang pada akhirnya akan berdampak kepada perekonomian,"jelas idham.
“jika ppn dan ppnbm perlu ditinjau pemberlakuan kenaikan tarifnya, maka apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk tetap dapat mendorong penerimaan pemerintah, khususnya pajak?” ucap idham bertanya.
sebenarnya, lanjut dia, pemerintah dapat melakukan ekstensifikasi objek dan subjek pajak yang sudah ada saat ini. misalkan pajak kekayaan yang saat ini masih belum optimal, pajak produksi batu bara, pajak karbon yang merupakan wujud komitmen indonesia untuk pembangunan yang berkelanjutan dan yang juga potensi untuk dikenakan adalah pajak produk minuman berpemanis. 
"artinya, peningkatan tarif ppn bukanlah satu-satunya solusi untuk meningkatkan penerimaan pemerintah," tandasnya.
 
terpisah, kepala bapenda kota palembang, raimon lahuri, mengatakan pihaknya hingga sekarang ini masih menunggu surat edaran dan juknis terkait penerapan ppn 12 persen berkenaan barang mewah tersebut. 
"masih menunggu surat edaran dan juknis. sehingga waktunya masih melihat dulu isinya. yang pasti, kota palembang siap mendukung program dari pemerintah pusat terkait kebijakan di atas," singkatnya.
untuk diketahui, pemerintah akan menaikkan ppn dari 11 persen menjadi 12 persen mulai tahun depan. kenaikan ini tertuang dalam uu nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (hpp).
dalam beleid itu, pemerintah dan dpr memang menetapkan ppn naik jadi 11 persen mulai 2022 dan menjadi 12 persen mulai 2025. namun, rencana kenaikan ppn tersebut mendapatkan penolakan dari banyak pihak mulai dari pekerja, pengusaha, hingga ekonom. 
pasalnya, kenaikan berlaku di tengah pelemahan daya beli masyarakat. pimpinan dpr pun telah menemui presiden prabowo subianto untuk mengusulkan tarif ppn 12 persen pada tahun 2025, hanya dikenakan barang mewah. 
 
dpr menyebut, barang-barang yang masuk ke dalam kategori barang mewah ialah barang yang telah dikenakan ppnbm. "yang dimaksud dengan, itu memang selektif, selektif kepada barang yang selama ini sudah kena ppnbm hanya mereka yang dikenakan ppn 12%," ujar ketua komisi xi dpr ri misbakhun.
wakil ketua dpr sufmi dasco ahmad juga menegaskan bahwa ppn 12 persen hanya akan dikenakan kepada barang-barang mewah. sementara kebutuhan pokok dan layanan yang menyentuh masyarakat akan tetap dikenakan tarif ppn yang saat ini berlaku, yakni 11 persen. 
“ada tiga poin. satu, untuk ppn 12 persen akan dikenakan hanya kepada barang-barang mewah. jadi secara selektif. kemudian yang kedua, barang-barang pokok dan yang berkaitan dengan layanan yang menyentuh masyarakat masih tetap diberlakukan pajak sekarang, yaitu 11 persen,” ujarnya.
menteri sekretaris negara (mensesneg) prasetyo hadi mengatakan, segala hal yang berkaitan dengan kepentingan rakyat harus direspons cepat oleh pemerintah. karena itu, presiden prabowo subianto bertemu dengan pimpinan dpr untuk membahas ppn 12 persen dan usulan menurunkan pajak bahan pokok.
"yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat harus direspons dengan cepat, sehingga hari ini presiden bersama-sama dengan pimpinan di dpr mendiskusikan mengenai hal ini," ujar prasetyo di kompleks istana kepresidenan jakarta.
prasetyo menjelaskan, kegiatan presiden dan dpr bersama-sama membahas suatu masalah merupakan budaya baru. presiden prabowo ingin cepat-cepat menerima masukan rakyat melalui dpr. 
 "yang pasti hari ini sebuah proses yang menurut kami ini budaya yang baru yang dibangun oleh presiden bersama dengan teman-teman dari dpr, bahwa apapun masukan dari masyarakat, terutama masukan dari dpr untuk secepatnya (diproses)," kata prasetyo.