SKL Terbit Paling Lambat Akhir Desember, Jika Data Tervalidasi, Maret 2025 NRG Keluar

Reporter: Rian Sumeks |

Editor: Rian Sumeks |

Jumat , 06 Dec 2024 - 12:43

Proses Penerbitan SKL dan Pencairan Tunjangan yang Perlu Diketahui Jika Data Tervalidasi, Maret 2025 NRG Keluar-Foto: IST-

SUMATERAEKSPRES.ID - Beberapa Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) penyelenggara Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk Guru Tertentu telah mulai mengeluarkan Surat Keterangan Lulus (SKL) kepada para peserta.

Namun, tidak semua peserta mendapatkan SKL tersebut, karena proses penerbitannya masih memerlukan waktu.

Menurut informasi yang disampaikan oleh salah satu LPTK, waktu akhir untuk penerbitan SKL bagi peserta PPG ditentukan hingga tanggal 31 Desember 2024.

"Surat Keterangan Lulus yang harus dikeluarkan oleh LPTK memiliki batas akhir penerbitan pada 31 Desember 2024."

"Setelah itu, pada 2 Januari 2025, pihak pusat akan memverifikasi data peserta yang telah disinkronkan melalui Dapodik," jelas LPTK tersebut dalam sebuah unggahan di media sosial pada Jumat, 6 Desember 2024.

Proses selanjutnya, dijelaskan oleh LPTK, adalah penerbitan Nomor Registrasi Guru (NRG). Pada Februari 2024, NRG tersebut akan diterima oleh dinas pendidikan setempat.

Kemudian, pada bulan Maret 2024, data peserta sudah tervalidasi dan NRG akan siap digunakan.

LPTK tersebut mengimbau para peserta untuk bersiap menerima manfaat kesejahteraan yang dihasilkan dari validasi ini.

Pentingnya Pemutakhiran Data Dapodik untuk Pencairan Tunjangan

Proses pemutakhiran data di Dapodik menjadi sangat krusial dalam rangka memastikan kelancaran pencairan tunjangan profesi guru (TPG).

Meskipun ijazah PPG belum diterima, guru tetap bisa memperbarui data NRG mereka melalui operator sekolah.

skl terbit paling lambat akhir desember,  jika data tervalidasi, maret 2025 nrg keluar                            sumateraekspres.id - beberapa lembaga pendidikan tenaga kependidikan (lptk) penyelenggara pendidikan profesi guru (ppg) untuk guru tertentu telah mulai mengeluarkan surat keterangan lulus (skl) kepada para peserta.
namun, tidak semua peserta mendapatkan skl tersebut, karena proses penerbitannya masih memerlukan waktu.
menurut informasi yang disampaikan oleh salah satu lptk, waktu akhir untuk penerbitan skl bagi peserta ppg ditentukan hingga tanggal 31 desember 2024.
baca juga:perbedaan tunjangan pppk dan pns pada 2025, mana yang lebih sejahtera?
baca juga:nomor serdik sudah keluar, ini langkah selanjutnya agar tunjangan sertifikasi cepat cair
"surat keterangan lulus yang harus dikeluarkan oleh lptk memiliki batas akhir penerbitan pada 31 desember 2024."
"setelah itu, pada 2 januari 2025, pihak pusat akan memverifikasi data peserta yang telah disinkronkan melalui dapodik," jelas lptk tersebut dalam sebuah unggahan di media sosial pada jumat, 6 desember 2024.
proses selanjutnya, dijelaskan oleh lptk, adalah penerbitan nomor registrasi guru (nrg). pada februari 2024, nrg tersebut akan diterima oleh dinas pendidikan setempat.
kemudian, pada bulan maret 2024, data peserta sudah tervalidasi dan nrg akan siap digunakan.
baca juga:hanya guru lulus ppg 2024 yang dapat kenaikan gaji lewat skema tunjangan sertifikasi, segini besarannya
baca juga:terbaru! cara pinjam saldo dana 100 ribu tanpa ktp, intip caranya disini
lptk tersebut mengimbau para peserta untuk bersiap menerima manfaat kesejahteraan yang dihasilkan dari validasi ini.
pentingnya pemutakhiran data dapodik untuk pencairan tunjangan
proses pemutakhiran data di dapodik menjadi sangat krusial dalam rangka memastikan kelancaran pencairan tunjangan profesi guru (tpg).
meskipun ijazah ppg belum diterima, guru tetap bisa memperbarui data nrg mereka melalui operator sekolah.
pastikan data yang tercatat di dapodik sudah valid dan terkini agar proses verifikasi dan pencairan tunjangan dapat berjalan tanpa hambatan.
setelah data diperbarui, guru dapat mulai mengurus pencairan tunjangan profesi melalui sekolah atau dinas pendidikan terdekat.
selain itu, guru juga perlu menyiapkan berbagai dokumen pendukung, seperti sertifikat pendidik, sk pengangkatan, dan dokumen lain yang diminta oleh instansi terkait.
baca juga:mendikdasmen komitmen tuntaskan masalah 295 ribu guru tanpa ijazah s1/d4
baca juga:cara meminjam saldo dana 50 ribu tanpa ktp dengan praktis
aktivasi sktp dan pemantauan data di info gtk
proses berikutnya yang tidak kalah penting adalah aktivasi surat keputusan tunjangan profesi (sktp) bagi guru yang telah lulus ppg.
aktivasi sktp ini bertujuan untuk memastikan bahwa data guru yang baru terverifikasi sesuai dengan kualifikasi yang sudah diperoleh setelah mengikuti ppg.
aktivasi ini dapat dilakukan melalui sekolah atau dinas pendidikan yang bersangkutan.
selain itu, guru juga diharapkan untuk secara rutin memeriksa validitas data mereka di info gtk. memastikan bahwa data mereka sesuai dengan data yang tercatat di dapodik akan mempercepat proses pencairan tunjangan profesi.
setelah semua proses administratif selesai, guru hanya perlu menunggu pembukaan rekening bank yang ditunjuk, yang biasanya memerlukan waktu sekitar 14 hari kerja.
persyaratan dan besaran tunjangan profesi guru
untuk mendapatkan tunjangan profesi guru, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh guru, di antaranya adalah memiliki sertifikat pendidik yang sah, berstatus sebagai guru asn yang terdaftar di bawah kementerian pendidikan, serta mengajar di satuan pendidikan yang tercatat dalam dapodik.
selain itu, guru harus memiliki nrg yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan.
beban kerja guru juga harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memiliki penilaian kinerja minimal dengan predikat "baik".
guru juga diwajibkan mengajar di kelas dengan jumlah peserta didik yang sesuai dengan ketentuan.
besaran tunjangan profesi guru akan bervariasi tergantung pada golongan dan gaji pokok guru yang bersangkutan, sesuai dengan peraturan pemerintah no. 5 tahun 2024.
untuk golongan iiia, misalnya, tunjangan profesi bisa berkisar antara rp 2.785.700 hingga rp 4.575.200, sementara untuk golongan ive, tunjangan profesinya bisa mencapai rp 6.373.200.
tunjangan untuk guru pppk dan non-asn
bagi guru yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk), tunjangan profesi yang diterima setara dengan satu kali gaji pokok sesuai dengan keputusan pengangkatan mereka, berdasarkan peraturan presiden no. 11 tahun 2024.
sementara itu, bagi guru non-asn yang memiliki sk inpassing, tunjangan profesinya akan setara dengan gaji pokok pns sesuai dengan sk inpassing yang dimiliki.
guru non-asn yang belum memiliki sk inpassing akan menerima tunjangan profesi sebesar rp 1,5 juta per bulan, yang kemudian akan disesuaikan jika sk inpassing diterbitkan pada tahun yang sama.
proses penerbitan sertifikat pendidik dan nomor registrasi guru (nrg) sangat penting bagi para lulusan ppg untuk memperoleh tunjangan profesi guru.
dengan memastikan data di dapodik selalu diperbarui dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, pencairan tunjangan dapat berlangsung dengan lancar.
selain itu, pemahaman yang mendalam tentang syarat-syarat dan besaran tunjangan juga akan membantu guru dalam merencanakan keuangan mereka dengan lebih baik.