Di Indonesia, kita kerap melihat bagaimana perdebatan politik dan pemilu lebih didorong oleh kepentingan politik jangka pendek, yang sering kali berkaitan dengan pengaruh politik, aliansi antar partai, atau pencapaian kekuasaan, ketimbang dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Hal ini tercermin  dalam penggunaan isu-isu populis dan janji-janji politik yang sering kali tidak terealisasi.

Menurut Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (2022), meskipun Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dalam beberapa tahun terakhir, ketimpangan social tetap menjadi masalah serius.

Indeks Gini Indonesia pada 2023 masih berada di angka 0,38, yang mengindikasikan ketimpangan distribusi pendapatan yang cukup tinggi.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan ekonomi, banyak sector masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, yang belum merasakan manfaat langsung dari pertumbuhan tersebut.

Dalam konteksini, politik praktis yang lebih mementingkan kemenangan dalam pemilu daripada perhatian terhadap pemerataan kesejahteraan social dapat memperburuk ketidaksetaraan ini.

Demokrasi yang Mengutamakan Kesejahteraan Rakyat:

Untuk menjaga keberlanjutan demokrasi di Indonesia, penting bagi pemerintah dan partai politik untuk lebih fokus pada kesejahteraan rakyat daripada sekadar mengejar kepentingan politik praktis.

Demokrasi bukan hanya soal pemilihan umum yang bebas dan adil, tetapi juga tentang bagaimana kebijakan publik yang dihasilkan dapat menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kualitas hidup rakyat.

Laporan dari World Bank (2023) menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan besar dalam hal kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Meskipun Indonesia berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, yaitu dari 24,2% pada 1999 menjadi 9,2% pada 2023, tantangan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat di luar kota-kota besar masih sangat besar.

Kesejahteraan rakyat, oleh karena itu, harus menjadi prioritas utama dalam agenda politik dan kebijakan pemerintah.

Partisipasi Politik Rakyat:

Salah satu elemen penting dalam demokrasi yang sehat adalah partisipasi politik rakyat. Demokrasi harus memungkinkan rakyat untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Survei oleh KomisiPemilihan Umum (2024)mengungkapkan bahwa meskipun partisipasi dalam pemilu cukup tinggi, 40% masyarakat merasa tidak terlibat dalam proses politik sehari-hari dan merasa suara mereka tidak didengar oleh para pembuat kebijakan.