AKBP Koko Arianto wardhani membenarkan, jika sebelumnya wilayah Kabupaten Muratara, dianggap sebagai Zona Hitam, mulai dari penilaian BIN, Polri, maupun dari Bawaslu. Bahkan pihaknya diminta untuk semaksimal mungkin dalam melakukan pengamanan.

       "Hampir rata rata jadi sorotan dari berbagai pihak wilayah Muratara masuk zona hitam, karena rawan potensi konflik saat Pilkada. Tapi kita upayakan semaksimal mungkin agar dapat berjalan, tidak ada gejolak berjalan dengan aman dan lancar tanpa hambatan," jelasnya.

        Sementara itu, Dandim 0406 MLM Letkol INF Arie Prasetyo mengungjapkan, pihaknya sudah ikut bergabung dalam pengamanan Pilkada Muratara sejak 26 November lalu dan hingga saat ini masih terus membackuf pengamanan Polri di Pilkada Muratara.

       "Saya nginap di sini bersama prajurit ini sudah beberapa hari. Untuk personil Ada 150 personil terdiri dari brigip, yonif 142 surulangun, kodim 0406 yang kita terjunkan. Kita terus melakukan pengamanan patroli, dan menjaga spot spot yang potensi timbul gangguan," jelasnya.

      Dalam radius satu kilo meter daei kantor KPUD Muratara, ditempatkan tim serbu dan tim taktis TNI dari Raider dan Brigif, yang siap menghalau gangguan Kamtibmas saat pleno berlangsung.

      Pihaknya berterima kasih ke seluruh masyarakat Muratara, yang sudah ikut menjaga kondusifitas wilayah, sehingga pelaksanana pleno tingkat kabupaten berjalan tanpa halangan.

BACA JUGA:Pelaku Penyerangan saat Bentrok Dua Kubu Paslon di Muratara Diamankan Polisi, Ini Dia Tampangnya

BACA JUGA:Dua Orang Diamankan Pasca Bentrok Antar Simpatisan Paslon Pilkada di Muratara

        Sementara itu, ketua Komisioner KPUD Muratara Heriyanto, mengungkapkan pelaksanaan pleno tingkat kabupaten ini sudah melalui beragam tahapan, mulai dari masa pendaftaran calon, penetapan nomor urut, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pencoblosan, pleno tingkat PPS dan pleno tingkat PPK. 

      "Semua berjalan lancar tanpa hambatan, dan hari ini kita melaksanakan pleno PPK dan berharap hal yang serupa, semuanya aman damai dan mewujudkan cita cita demokrasi dan kedewasaan dalam berpolitik," jelasnya.

     Pihaknya menegaskan, jika tidak ada kendala selama pleno Kebupaten, artinya dalam proses pleno tingkat kabupaten bisa dituntaskan dengan waktu cepat.