Barat Yakini Netanyahu Tak Terjangkau ICC, Peran Diplomasi AS Kunci Utama Keberpihakan

Reporter: Berry |

Editor: Novis |

Minggu , 01 Dec 2024 - 10:58

Kontroversi kekebalan Netanyahu dari ICC mengundang kritik internasional, menyoroti keberpihakan AS dan Eropa Barat. Foto: israel--

Italia mengatakan tidak mungkin menangkap Netanyahu selama dia masih menjadi kepala pemerintahan Israel.

Israel, yang melancarkan serangannya di Gaza sebagai tanggapan atas serangan Hamas terhadap komunitas Israel selatan pada 7 Oktober 2023, mengatakan akan mengajukan banding atas surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant.

Keberpihakan AS kepada Israel ini juga ditunjukan media negara tersebut. Dalam editorialnya tanggal 25 November, The Washington Post mempertanyakan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan terhadap Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant. Disebut surat perintah penangkapan ICC sebagai gambaran tindakan yang "merusak kredibilitas Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dan memperkuat tuduhan kemunafikan dan penganiayaan selektif.

Artikel tersebut berpendapat bahwa ICC dirancang untuk melakukan intervensi di negara-negara yang tidak memiliki sarana atau mekanisme untuk menyelidiki diri mereka sendiri, yang menurut surat kabar tersebut, "tidak demikian halnya dengan Israel." Pernyataan tersebut menyatakan bahwa, sebagai negara demokrasi, Israel memiliki alat yang diperlukan untuk memproses potensi pelanggaran secara internal.

Namun, dengan secara eksplisit menyerukan agar Israel dikeluarkan dari yurisdiksi ICC, The Washington Post berpendapat bahwa pengadilan tersebut harus membatasi fokusnya pada negara-negara non-Barat, yang dianggap kacau, tidak demokratis, dan tidak memiliki lembaga kuat yang diperlukan untuk “menyelidiki diri."

Sikap media ini menyatakan bahwa ICC harus fokus secara eksklusif pada negara-negara miskin dan lemah, sementara mengesampingkan negara-negara lain seperti Amerika Serikat atau Israel, tidak hanya melemahkan kredibilitas lembaga tersebut namun juga mengungkap agenda yang berakar pada pandangan dunia liberal.

Dari perspektif ini, negara-negara Barat akan menjadi satu-satunya negara yang mampu sepenuhnya mengakses manfaat demokrasi dan, jika diperlukan koreksi, mereka akan memiliki alat demokrasi untuk melakukan koreksi sendiri tanpa memerlukan intervensi eksternal.

Sementara itu, negara-negara lain di dunia akan tetap menjadi sasaran pengawasan internasional dengan asumsi ketidakmampuan institusional.

Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dibentuk sebagai pilar sistem peradilan pidana internasional, dengan tujuan untuk memastikan ketidakberpihakan dalam pemilihan kasus dan memastikan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang paling berat tidak dibiarkan begitu saja.

barat yakini netanyahu tak terjangkau icc, peran diplomasi as kunci utama keberpihakan                            sumateraekspres.id — meski sudah ada surat perintah penangkapan dari pengadilan kriminal internasional (icc), adanya dukungan "barat" khususnya as, kepada israel sedikit banyak berdampak kepada tidak mudahnya menangkap netanyahu. termasuk sejumlah negara yang masih pro kepada israel.
netanyahu juga sebelumnya menyatakan banding atas putusan icc. seperti di negara belanda sendiri masih pro kontra internal. perdana menteri belanda dick schoof pada hari jumat mengatakan mungkin ada pilihan bagi perdana menteri israel benjamin netanyahu untuk mengunjungi belanda tanpa ditangkap, meskipun ada surat perintah penangkapan dari pengadilan kriminal internasional (icc) terhadapnya.
kata-katanya tampaknya melunakkan sikap menteri luar negerinya caspar veldkamp sebelumnya, yang pekan lalu di parlemen mengatakan belanda sepenuhnya bekerja sama dengan icc, dan menjelaskan bahwa hal itu berarti “kami bertindak berdasarkan surat perintah penangkapan bagi orang-orang yang berada di wilayah belanda.”
schoof pada hari jumat mengatakan masih ada skenario dalam tugas belanda terhadap icc di mana netanyahu tidak akan ditangkap, tergantung pada alasan kunjungannya.
baca juga:jaksa icc desak kamar banding tolak penangguhan penangkapan netanyahu
baca juga:netanyahu tolak yurisdiksi icc, banding atas surat penangkapan diajukan untuk hentikan tuduhan
“yang paling penting adalah kami memiliki kewajiban yang berasal dari perjanjian (yang menjadi dasar icc), dan kami mematuhinya,” kata schoof pada konferensi pers.
“mengingat hal itu, kita harus melihat bagaimana kita bertindak ketika perdana menteri israel datang ke belanda. ada beberapa skenario yang mungkin terjadi, juga dalam hukum internasional, di mana dia bisa datang ke belanda tanpa ditangkap.”
schoof tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai kemungkinan kedatangan netanyahu. pekan lalu dia mengatakan netanyahu mungkin bisa mengunjungi organisasi internasional yang berlokasi di belanda, seperti badan pengawas senjata kimia pbb (opcw), tanpa ditahan.
belanda juga merupakan negara tuan rumah icc yang berlokasi di den haag.
icc mengeluarkan surat perintah penangkapan pekan lalu untuk netanyahu, mantan kepala pertahanan yoav gallant dan pemimpin hamas, muhammad deif, yang menurut israel telah dibunuh, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konflik gaza.
meskipun semua negara anggota ue adalah penandatangan perjanjian pendirian icc, prancis mengatakan pada hari rabu bahwa mereka yakin netanyahu memiliki kekebalan terhadap tindakan icc, mengingat israel belum menandatangani undang-undang pengadilan tersebut.
baca juga:netanyahu terjerat kasus penipuan dan suap di israel, proses persidangan berlarut-larut
baca juga:iran desak icc adili netanyahu dan uji efektivitas peradilan internasional
italia mengatakan tidak mungkin menangkap netanyahu selama dia masih menjadi kepala pemerintahan israel.
israel, yang melancarkan serangannya di gaza sebagai tanggapan atas serangan  hamas terhadap komunitas israel selatan pada 7 oktober 2023, mengatakan akan mengajukan banding atas surat perintah penangkapan terhadap netanyahu dan gallant.
keberpihakan as kepada israel ini juga ditunjukan media negara tersebut. dalam editorialnya tanggal 25 november, the washington post mempertanyakan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan terhadap benjamin netanyahu dan yoav gallant. disebut surat perintah penangkapan icc sebagai gambaran tindakan yang "merusak kredibilitas pengadilan kriminal internasional (icc) dan memperkuat tuduhan kemunafikan dan penganiayaan selektif.
artikel tersebut berpendapat bahwa icc dirancang untuk melakukan intervensi di negara-negara yang tidak memiliki sarana atau mekanisme untuk menyelidiki diri mereka sendiri, yang menurut surat kabar tersebut, "tidak demikian halnya dengan israel." pernyataan tersebut menyatakan bahwa, sebagai negara demokrasi, israel memiliki alat yang diperlukan untuk memproses potensi pelanggaran secara internal.
namun, dengan secara eksplisit menyerukan agar israel dikeluarkan dari yurisdiksi icc, the washington post berpendapat bahwa pengadilan tersebut harus membatasi fokusnya pada negara-negara non-barat, yang dianggap kacau, tidak demokratis, dan tidak memiliki lembaga kuat yang diperlukan untuk “menyelidiki diri."
baca juga:icc gelar surat perintah penangkapan terhadap netanyahu dan gallant, ini reaksi dunia internasional!
baca juga:senator as elizabeth warren ogah hadiri pidato netanyahu di kongres as 24 juli mendatang
sikap media ini menyatakan bahwa icc harus fokus secara eksklusif pada negara-negara miskin dan lemah, sementara mengesampingkan negara-negara lain seperti amerika serikat atau israel, tidak hanya melemahkan kredibilitas lembaga tersebut namun juga mengungkap agenda yang berakar pada pandangan dunia liberal.
dari perspektif ini, negara-negara barat akan menjadi satu-satunya negara yang mampu sepenuhnya mengakses manfaat demokrasi dan, jika diperlukan koreksi, mereka akan memiliki alat demokrasi untuk melakukan koreksi sendiri tanpa memerlukan intervensi eksternal.
sementara itu, negara-negara lain di dunia akan tetap menjadi sasaran pengawasan internasional dengan asumsi ketidakmampuan institusional.
pengadilan kriminal internasional (icc) dibentuk sebagai pilar sistem peradilan pidana internasional, dengan tujuan untuk memastikan ketidakberpihakan dalam pemilihan kasus dan memastikan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang paling berat tidak dibiarkan begitu saja.