Isu Mutasi 118 Pejabat Pemprov Sumsel Usai Pilkada, Anggota DPRD Imbau Tunggu Pemerintahan Baru

Reporter: Agustina |

Editor: Irwansyah |

Kamis , 28 Nov 2024 - 16:16

Chairul S. Matdiah: Mutasi pejabat lebih baik tunggu pemerintahan baru untuk stabilitas. Foto:Agustina/Sumateraekspres.id--

Meski DPRD tidak memiliki kewenangan untuk menghalangi kebijakan mutasi, Matdiah menyatakan bahwa pihaknya tetap akan memberikan masukan kepada Penjabat (PJ) Gubernur.

Ia berharap agar kebijakan mutasi ini dilakukan dengan bijaksana, tanpa dipengaruhi kepentingan politik tertentu.

"Saya akan menyampaikan masukan secara langsung kepada PJ Gubernur jika ada kesempatan, baik dalam rapat paripurna maupun pertemuan lainnya," tambahnya.

Menurutnya, perombakan pejabat pada masa transisi pemerintahan seharusnya dilakukan untuk memperkuat kinerja pemerintahan daerah, bukan untuk kepentingan politik tertentu.

Matdiah juga mengingatkan bahwa mutasi pejabat yang dilakukan tanpa pertimbangan matang bisa berdampak pada stabilitas dan kinerja pemerintahan.

Kepala Badan Kepegawaian Pemprov Sumsel, Ismail Fahmi, saat dikonfirmasi terkait isu mutasi ini, mengaku tidak mengetahui informasi tersebut. "Mutasi apa, saya tidak tahu," ujarnya singkat.

isu mutasi 118 pejabat pemprov sumsel usai pilkada, anggota dprd imbau tunggu pemerintahan baru                            sumateraekspres.id – isu mengenai rencana mutasi besar-besaran di lingkungan pemerintah provinsi (pemprov) sumatera selatan (sumsel) mencuat usai pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).
berdasarkan informasi yang beredar, mutasi ini akan melibatkan setidaknya 118 pejabat dari eselon 2 dan 3, dengan rincian 20 pejabat eselon 2 dan 98 pejabat eselon 3. sementara itu, jumlah pejabat eselon 4 belum dapat dipastikan.
baca juga:bri raih penghargaan the most trusted company 2024 berkat tata kelola perusahaan yang unggul
baca juga:kapolres oki imbau masyarakat jaga kamtibmas pasca pemilukada dan hindari provokasi
anggota komisi 1 dprd sumsel, chairul s. matdiah, menilai bahwa pelaksanaan mutasi ini berpotensi menimbulkan kegaduhan, mengingat pilkada telah selesai dan hasil quick count menunjukkan calon gubernur sumsel terpilih.
menurutnya, langkah ini tidak memiliki urgensi saat ini dan akan lebih baik jika dilakukan setelah pelantikan kepala daerah terpilih.
"sebaiknya, mutasi atau rolling pejabat ini ditunda hingga kepala daerah terpilih dilantik. tidak ada alasan mendesak untuk melakukannya sekarang.
baca juga:dua orang diamankan pasca bentrok antar simpatisan paslon pilkada di muratara
baca juga:keberlanjutan program konservasi gajah sumatra, hutama karya siapkan 7000 bibit pohon pakan alami
terlebih lagi, hal ini bisa menimbulkan kegaduhan di kalangan pegawai pemerintahan," ujar chairul s. matdiah di ruang komisi 1, kamis (28/11).
sebelumnya, tersebar informasi bahwa 20 pejabat eselon 2 dan sekitar 98 pejabat eselon 3 pemprov sumsel terancam kehilangan jabatan.
kabar ini memunculkan spekulasi bahwa mutasi tersebut terkait dengan dinamika politik menjelang pilkada. matdiah menegaskan pentingnya klarifikasi agar isu ini tidak menambah keresahan di kalangan pegawai.
baca juga:saling klaim kemenangan mereda setelah data pemilu masuk 100% di muratara
baca juga:bursah zarnubi-widia ningsih unggul sementara di pilkada lahat 2024
meski dprd tidak memiliki kewenangan untuk menghalangi kebijakan mutasi, matdiah menyatakan bahwa pihaknya tetap akan memberikan masukan kepada penjabat (pj) gubernur.
ia berharap agar kebijakan mutasi ini dilakukan dengan bijaksana, tanpa dipengaruhi kepentingan politik tertentu.
"saya akan menyampaikan masukan secara langsung kepada pj gubernur jika ada kesempatan, baik dalam rapat paripurna maupun pertemuan lainnya," tambahnya.
baca juga:kapolres prabumulih, pilkada 2024 berjalan aman dan kondusif
baca juga:paslon toha-rohman unggul sementara, tim pemenangan lucianty, hasil belum final
menurutnya, perombakan pejabat pada masa transisi pemerintahan seharusnya dilakukan untuk memperkuat kinerja pemerintahan daerah, bukan untuk kepentingan politik tertentu.
matdiah juga mengingatkan bahwa mutasi pejabat yang dilakukan tanpa pertimbangan matang bisa berdampak pada stabilitas dan kinerja pemerintahan.
baca juga:wahyu nugroho ajak komunitas r15 palembang touring ke sirkuit skyland untuk latihan cornering dan braking
baca juga:kapolres oku timur akbp kevin tegaskan pentingnya menjaga kondusifitas pasca pemungutan suara pilkada 2024
kepala badan kepegawaian pemprov sumsel, ismail fahmi, saat dikonfirmasi terkait isu mutasi ini, mengaku tidak mengetahui informasi tersebut. "mutasi apa, saya tidak tahu," ujarnya singkat.