PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan (PDIP) Sumsel menyiapkan sedikitnya 27 ribu saksi untuk pilkada serentak se-Sumsel. Kemudian, 50 orang satgas anti-money politics per kecamatan. Juga merekrut 30 ribu orang kolektor untuk ditugaskan pada 17 kabupaten/kota.

Hal itu diungkap Wakil Ketua II Badan Saksi Pemilu Nasional (BPSN) DPD PDI Perjuangan Sumsel, Zeldi Dwitama, didampingi Ketua Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDI Perjuangan Sumsel, Firly Darta di Sekretariat PDI Perjuangan Sumsel, Senin (25/11).

Zeldi menambahkan, PDI Perjuangan Sumsel telah menyelesaikan pelatihan saksi di 17 kabupaten/kota se-Sumsel. “Fungsi 27 ribu saksi ini adalah untuk mengawal suara pemilih, memantau setiap kejadian di TPS, serta mendeteksi dan melaporkan dugaan pelanggaran pemilu,” ujarnya.

Sedangkan 30 ribu kolektor akan ditempatkan di seluruh kelurahan. Kolektor ini bertugas untuk memantau segala dugaan atau temuan pelanggaran yang terjadi, baik sebelum maupun saat hari pemungutan suara. “Kami juga masih mengkaji temuan di lapangan yang dilaporkan oleh kolega kami di 17 kabupaten/kota,” tambah Zeldi.

BACA JUGA:Rakercabsus PDIP Solid Menangkan Pasangan ERA di Pilgub Sumsel dan JM-Fai di Pilbup Empat Lawang

BACA JUGA:Rakercabsus PDIP Empat Lawang, Komitmen Solid untuk Menangkan ERA dan JM-Fai

Lembaga advokasi hukum di Sumsel juga mengambil peran aktif. Ketua Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDI Perjuangan Sumsel, Firly Darta mengatakan, pihaknya telah membentuk 50 satuan tugas (satgas) anti-politik uang di setiap kecamatan di Sumsel. 

Langkah ini dilakukan untuk mengawal pelaksanaan demokrasi yang bersih dan berintegritas. “Kami telah menyiapkan satgas ini untuk mengantisipasi dan menangani potensi praktik politik uang yang menciderai demokrasi. Kami juga telah melaporkan sejumlah pelanggaran yang dilakukan pasangan calon wali kota dan gubernur secara bersama-sama di Lubuklinggau,” jelasnya.

Kemudian, menirikan posko pengaduan bersama bertajuk ERA Baru di seluruh kabupaten/kota se-Sumsel. Posko ini dirancang untuk menerima laporan masyarakat terkait pelanggaran pemilu dan memastikan tindak lanjut yang cepat dan akurat. Firli juga menyerukan kepada Bawaslu, KPU, serta aparat penegak hukum, termasuk TNI-Polri untuk menjaga netralitas. 

Hal ini sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait netralitas aparatur negara.  Dengan berbagai langkah strategis ini, Sumatera Selatan diharapkan dapat melaksanakan pemilu yang aman, bersih, dan berintegritas, mencerminkan semangat demokrasi yang sesungguhnya. "Kami optimis, kerja keras semua pihak akan membawa perubahan positif bagi masa depan Sumsel," pungkas