BPIP Gelar Diskusi Strategis Pemulihan Nama Baik Sukarno, Tokoh Proklamator Indonesia

Reporter: Rian Sumeks |

Editor: Rian Sumeks |

Kamis , 21 Nov 2024 - 13:52

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) atau Focus Group Discussion (FGD) membahas tindak lanjut penghapusan TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967.-Foto: BPIP-

“Pemulihan nama baik Sukarno adalah bentuk keadilan restoratif yang harus segera diselesaikan. Langkah ini juga meluruskan sejarah bangsa agar generasi penerus memahami jasa besar beliau,” ujar Yudian.

Proses dan Dukungan Berlanjut

Upaya pemulihan ini juga diinisiasi oleh Menteri Hukum dan HAM melalui surat resmi kepada pimpinan MPR RI pada Agustus 2024. MPR RI kemudian mengeluarkan surat yang menegaskan tidak berlakunya lagi TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967.

Komitmen ini didasarkan pada prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi asas keadilan.

Dr. Ahmad Basarah, salah satu narasumber, menyoroti pentingnya peran MPR RI dalam memastikan bahwa sejarah bangsa tidak lagi terdistorsi oleh kepentingan politik masa lalu.

“Sebagai negara hukum, tuduhan terhadap Sukarno harus dipastikan gugur secara konstitusional,” katanya.

Rekomendasi dan Harapan

BPIP mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam diskusi ini, termasuk pimpinan MPR RI, DPR RI, akademisi, dan sejarawan.

DKT ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis bagi pemulihan nama baik Sukarno. Partisipasi aktif semua pihak diharapkan mampu menyukseskan agenda penting ini.

“Pelurusan sejarah dan penghormatan atas jasa Sukarno adalah tanggung jawab kita bersama. Upaya ini harus berkelanjutan agar bangsa Indonesia tidak melupakan akar perjuangannya,” tutup Yudian.

bpip gelar diskusi strategis pemulihan nama baik sukarno, tokoh proklamator indonesia                            jakarta, sumateraekspres.id – badan pembinaan ideologi pancasila (bpip) menggelar diskusi kelompok terpumpun (dkt) atau focus group discussion (fgd) membahas tindak lanjut penghapusan tap mprs no. xxxiii/mprs/1967.
kegiatan ini menitikberatkan pada pemulihan nama baik dr. (h.c.) ir. sukarno sebagai proklamator kemerdekaan indonesia. diskusi digelar di auditorium rri jakarta pada 19 november 2024, dibuka oleh kepala bpip prof. drs. k.h. yudian wahyudi, m.a., ph.d., dan dihadiri tokoh-tokoh penting.
hadir dalam diskusi ini deputi bidang pengkajian dan pemasyarakatan konstitusi mpr ri, hentoro cahyono, s.h., m.h., serta para narasumber, antara lain prof. dr. maria farida indrati, dr. ahmad basarah, prof. asvi warman adam, dan dr. airlangga pribadi kusman.
baca juga:bpip sosialisasikan pancasila di kri dr. radjiman wedyodiningrat-992, rayakan 79 tahun kemerdekaan
baca juga:peran nilai agama dalam pembentukan etika negara: diskusi bpip dan tantangan penguatan moralitas
dasar hukum dan tujuan kegiatan
kegiatan ini merujuk pada surat sekjen mpr ri nomor b-1558j/hk.00.00/b-vii/setjenmpr/10/2024, yang menegaskan bahwa tap mprs no. xxxiii/mprs/1967—berisi tuduhan terhadap sukarno terkait g-30-s/pki—telah dicabut melalui tap mpr no. i/mpr/2003.
tuduhan tersebut dinyatakan tidak sah secara hukum dan tidak pernah terbukti melalui pengadilan.
prof. yudian wahyudi dalam sambutannya menegaskan bahwa diskusi ini merupakan bagian dari komitmen bpip untuk mendukung mpr ri menyosialisasikan pencabutan ketetapan tersebut.
dkt ini bertujuan meluruskan sejarah, memulihkan hak konstitusional sukarno, dan menghilangkan distorsi sejarah perjuangan sang penggali pancasila.
baca juga:bpip pastikan paskibraka 2024 siap tampil prima di ikn
baca juga:benarkah malam jumat disunahkan untuk hubungan suami istri? ini pandangan ulama dan dalilnya
menghapus distorsi sejarah
meski tap mprs no. xxxiii/mprs/1967 telah dinyatakan tidak berlaku, stigma negatif terhadap sukarno masih melekat di sebagian masyarakat.
yudian menekankan pentingnya pengawalan terhadap proses pemulihan nama baik sukarno, yang telah dinobatkan sebagai pahlawan nasional melalui keputusan presiden no. 83/tk/2012.
upaya ini mencakup penghormatan terhadap jasa besar sukarno bagi indonesia.
“pemulihan nama baik sukarno adalah bentuk keadilan restoratif yang harus segera diselesaikan. langkah ini juga meluruskan sejarah bangsa agar generasi penerus memahami jasa besar beliau,” ujar yudian.
baca juga:disambut kepala bpip, iringan duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi di kaltim
baca juga:sejarah terulang, bpip serahkan duplikat bendera pusaka ke 38 gubernur seluruh indonesia
proses dan dukungan berlanjut
upaya pemulihan ini juga diinisiasi oleh menteri hukum dan ham melalui surat resmi kepada pimpinan mpr ri pada agustus 2024. mpr ri kemudian mengeluarkan surat yang menegaskan tidak berlakunya lagi tap mprs no. xxxiii/mprs/1967.
komitmen ini didasarkan pada prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi asas keadilan.
dr. ahmad basarah, salah satu narasumber, menyoroti pentingnya peran mpr ri dalam memastikan bahwa sejarah bangsa tidak lagi terdistorsi oleh kepentingan politik masa lalu.
“sebagai negara hukum, tuduhan terhadap sukarno harus dipastikan gugur secara konstitusional,” katanya.
rekomendasi dan harapan
bpip mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam diskusi ini, termasuk pimpinan mpr ri, dpr ri, akademisi, dan sejarawan.
dkt ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis bagi pemulihan nama baik sukarno. partisipasi aktif semua pihak diharapkan mampu menyukseskan agenda penting ini.
“pelurusan sejarah dan penghormatan atas jasa sukarno adalah tanggung jawab kita bersama. upaya ini harus berkelanjutan agar bangsa indonesia tidak melupakan akar perjuangannya,” tutup yudian.