Waspada Potensi Rawan Tak Terduga, 24 November Polda Sumsel Geser Pasukan Dukung Sukses Pilkada

Reporter: Adi - Ivan |

Editor: Edi Sumeks |

Selasa , 19 Nov 2024 - 22:05

PILKADA: Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian R Djajadi SIK MH.-foto: alfery/sumeks-

Terkait masih sering terjadinya praktik money politic (politik uang, red) Irjen Rian mengaku pihaknya telah memetakan hal itu. Sekaligus juga telah mempersiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi terjadinya money politic dalam pilkada serentak 27 November.

"Polanya ada bernacam-macam tidak hanya terjadi di masa tertentu. Misal pada saat jelang pencoblosan. Di masa-masa jauh sebelumnya juga kerap kali terjadi. Kadang membagi-bagikan dalam bentuk uang tunai, barang dan lainnya," ungkapnya.

Berbagai pelanggaran terkait pilkada akan diserahkan ke Gakkumdu. Tapi jika menyangkut pidana umum, akan diserahkan kepada kepolisian. Untuk penyebaran berita hoax (bohong) saat pilkada menurut Kapolda tidak hanya terjadi di Sumsel. Tapi sudah menjadi isu nasional dalam setiap kali kontestasi politik.

"Baik pada Pilpres dan Pileg lalu dan kini Pilkada yang masih menempati peringkat teratas itu penyebaran disinformasi dan missinformasi," urainya. Apabila penyebaran berita hoax itu menimbulkan korban, salurannya ke pihak kepolisian. Tapi jika menyangkut proses pilkada, akan didorong kepada Bawaslu untuk menindaklanjutinya.

Terkait akun-akun media sosial bodong atau yang tidak terdaftar resmi akan diarahkan untuk dilakukan take down oleh Kementerian Komunikasi Digital (Kemenkomdigi).

Ketua Komisi II DPR-RI, Dede Yusuf Macan Effendi mengungkapkan, RDP untuk memastikan kesiapan seluruh kepala daerah dalam mendukung kelancaran dari proses demokrasi. "Kami di Komisi II DPR-RI ingin memastikan bahwa proses pengawasan terhadap pelaksanaan pilkada dapat berjalan dengan baik, agar setiap tahapan dapat terlaksana dengan lancar," pungkasnya.

Wakil Mendagri, Bima Arya S menyatakan, sukses pelaksanaan Pilkada Serentak 27 November 2024 tidak hanya tantangan bagi para penyelengara pemilu yakni KPU dan Bawaslu. Tapi juga bagi pihak keamanan, pemerintah pusat dan daerah.

Dia menjelaskan, perlunya sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan jalannya pemerintahan ini berjalan harmonis di tiap tingkatan. "Saya yakin, persiapan sudah matang dan tinggal menunggu hari pencoblosan saja," pungkas Bima.

waspada potensi rawan tak terduga, 24 november polda sumsel geser pasukan dukung sukses pilkada                             palembang, sumateraekspres.id - hari h pilkada serentak 2024 tinggal 8 hari lagi. untuk memastikan kesiapan pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan itu, komisi ii dpr-ri mengadakan rapat dengar pendapat (rdp) dengan seluruh gubernur, bupati dan wali kota se-indonesia.
salah satu tujuan rdp, selasa (19/11) itu untuk memastikan pengawasan selama pelaksanaan pilkada dan kesiapan dari para kepala daerah dalam mendukung kelancaran pilkada serentak 27 november nanti. 
sebab, situasi kerawanan pilkada tidak bisa hanya di atas kertas dan berdasarkan perkiraan. ada daerah yang tidak masuk kategori rawan, namun dalam perkembangannya berubah menjadi rawan. muncul tak terduga.
seperti di sumsel, semula pilkada kabupaten oku tidak termasuk dalam yang rawan. namun tak disangka muncul potensi pada debat publik kedua, tiga hari lalu. padahal hanya dua pasangan calon (paslon). namun terjadi walk out dari salah satu paslon karena merasa ada indikasi keberpihakan dari penyelenggara pilkada.
belum lagi potensi kerawanan di kabupaten muratara yang memang terjadi sesuai prediksi. bukan tidak mungkin, potensi kerawanan akan muncul pada kabupaten/kota lain di sumsel. 
baca juga:pertarungan sengit di pilkada oki 27 november, siapa yang punya kekayaan lebih banyak?
baca juga:deklarasi damai pilkada sumsel 2024, memilih pemimpin tanpa gejolak, untuk pemerintahan ke depan yang baik
termasuk di kota palembang, yang pada tahapan pendaftaran ke kpu sempat terjadi insiden keributan antar pendukung paslon. "untuk di kota palembang, kita sudah siap untuk melaksanakan pilkada. dari pemkot palembang selama ini mendukung penuh dalam upaya pengawasan dan kelancaran pelaksanaan pilkada. baik pilwako palembang maupun pilgub sumsel," ungkap pj wali kota palembang, a damenta. 
pj gubernur sumsel, elen setiadi mengatakan, pemprov sumsel hingga saat ini telah lakukan penguatan antar lembaga sekaligus persoalan infrastruktur, logistik, pengamanan dan stabilitas keamanan. yang juga tidak kalah penting, yakni menjaga netralitas dan profesionalitas asn.
"secara rutin terus diingatkan ke semua asn untuk selalu menjaga netralitas dalam pilkada. secara umum, untuk kesiapan dari pelaksanaan pilkada sudah siap. baik yang terkait logistik, infrastruktur dan keamanan juga sudah siap semuanya. tinggal tunggu pelaksanaannya saja," katanya.
terpisah, kapolda sumsel, irjen pol andi rian r djajadi sik menegaskan, pihaknya telah mempersiapkan segala sesuatunya terkait pengamanan. "insya allah pada 24 november 2024 akan dilakukan pergeseran pasukan. sekaligus yang akan ditugaskan membawa logistik pemilu mulai dari tingkat provinsi ke kabupaten kota hingga ke tps-tps," jelasnya di graha pena, kemarin.
baca juga:pilkada dan pemekaran sumsel barat, tantangan di tengah perubahan
baca juga:penandatanganan deklarasi pilkada damai 2024 di sumsel untuk pemilu aman dan kondusif
saat ini, pengamanan semakin ditingkatkan. ia menegaskan, tidak bisa menetapkan kategori daerah rawan dan yang tidak rawan. "suasanya saat ini berlangsung sangat dinamis. ada daerah yang selama ini sepertinya dianggap rawan, tapi kenyataannya tidak rawan atau sebaliknya. itu juga sangat bergantung pada kerja-kerja stakeholder yang terkait pemilu," sebut dia.
terkait masih sering terjadinya praktik money politic (politik uang, red) irjen rian mengaku pihaknya telah memetakan hal itu. sekaligus juga telah mempersiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi terjadinya money politic dalam pilkada serentak 27 november.
"polanya ada bernacam-macam tidak hanya terjadi di masa tertentu. misal pada saat jelang pencoblosan. di masa-masa jauh sebelumnya juga kerap kali terjadi. kadang membagi-bagikan dalam bentuk uang tunai, barang dan lainnya," ungkapnya.
berbagai pelanggaran terkait pilkada akan diserahkan ke gakkumdu. tapi jika menyangkut pidana umum, akan diserahkan kepada kepolisian. untuk penyebaran berita hoax (bohong) saat pilkada menurut kapolda tidak hanya terjadi di sumsel. tapi sudah menjadi isu nasional dalam setiap kali kontestasi politik.
"baik pada pilpres dan pileg lalu dan kini pilkada yang masih menempati peringkat teratas itu penyebaran disinformasi dan missinformasi," urainya. apabila penyebaran berita hoax itu menimbulkan korban, salurannya ke pihak kepolisian. tapi jika menyangkut proses pilkada, akan didorong kepada bawaslu untuk menindaklanjutinya.
baca juga:bawaslu sumsel ungkap politik uang pilkada beralih ke bentuk digital, pengawasan diperketat
baca juga:protes di arena debat publik kedua pilkada oku, ypn-yess dan pendukung pilih walk out
terkait akun-akun media sosial bodong atau yang tidak terdaftar resmi akan diarahkan untuk dilakukan take down oleh kementerian komunikasi digital (kemenkomdigi).
ketua komisi ii dpr-ri, dede yusuf macan effendi mengungkapkan, rdp untuk memastikan kesiapan seluruh kepala daerah dalam mendukung kelancaran dari proses demokrasi. "kami di komisi ii dpr-ri ingin memastikan bahwa proses pengawasan terhadap pelaksanaan pilkada dapat berjalan dengan baik, agar setiap tahapan dapat terlaksana dengan lancar," pungkasnya.
wakil mendagri, bima arya s menyatakan, sukses pelaksanaan pilkada serentak 27 november 2024 tidak hanya tantangan bagi para penyelengara pemilu yakni kpu dan bawaslu. tapi juga bagi pihak keamanan, pemerintah pusat dan daerah.
dia menjelaskan, perlunya sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan  daerah untuk memastikan jalannya pemerintahan ini berjalan harmonis di tiap tingkatan. "saya yakin, persiapan sudah matang dan tinggal menunggu hari pencoblosan saja," pungkas bima.