Untuk mencapai pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, kebijakan sekolah gratis perlu diimplementasikan secara menyeluruh. Hal ini mencakup penghapusan seluruh biaya tambahan yang selama ini menjadi beban bagi orang tua. Dalam konteks Sumatera Selatan, misalnya, ketiga calon gubernur, yaitu Mawardi Anita, Eddy Santana, dan Herman Deru, memiliki visi yang sama untuk mewujudkan pendidikan yang benar-benar gratis. Meskipun masing-masing kandidat memiliki pendekatan yang berbeda, tujuan utamanya adalah memastikan bahwa seluruh anak di Sumatera Selatan dapat mengakses pendidikan tanpa diskriminasi atau beban biaya tambahan.

Konsep sekolah gratis yang berkeadilan tidak hanya mencakup penghapusan biaya operasional, tetapi juga penyediaan kebutuhan pendukung. Selain itu, perlu adanya regulasi yang lebih tegas untuk mengatur pengumpulan sumbangan sukarela agar tidak membebani orang tua. Dengan demikian, pendidikan gratis yang diinginkan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kombinasi Program Pemerintah

Prioritas antara program gizi dan infrastruktur pendidikan harus ditentukan berdasarkan urgensi dan dampak jangka panjang. Dalam jangka pendek, program Makan Bergizi Gratis layak menjadi prioritas utama karena memberikan manfaat langsung terhadap kesehatan dan performa belajar anak. Namun, program ini harus diimbangi dengan upaya pembenahan infrastruktur pendidikan yang merupakan investasi jangka panjang untuk generasi mendatang.

Selain itu, kebijakan pendidikan gratis perlu diperbaiki agar benar-benar menghapus beban biaya bagi wali murid. Dalam hal ini, komitmen pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh anak di Indonesia dapat menikmati hak mereka atas pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Kombinasi program pemerintah dengan visi pendidikan gratis dari calon-calon Gubernur Sumsel menjadi langkah strategis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sumsel khususnya secara berkelanjutan.