Memilih dengan Nalar Membangun Demokrasi Indonesia yang Rasional

Reporter: tim |

Editor: Edi Sumeks |

Senin , 18 Nov 2024 - 20:31

Rahmat Rafinzar SIP MAP Dosen FISIP Universitas Sriwijaya--

SUMATERAEKSPRES.ID - Kondisi dinamika politik yang semakin kompleks saat ini, Pilkada Serentak di Indonesia menjadi salah satu momen krusial dalam menentukan arah pembangunan daerah. Pilkada bukan sekadar ajang pemilihan kepala daerah, namun juga merupakan cerminan sejauh mana kualitas demokrasi di tingkat local telah tumbuh dan berakar.

Partisipasi public pada Pilkada Serentak ini menjadi penting karena hasilnya langsung berdampak pada masyarakat di wilayah tersebut. Mulai dari kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, hingga alokasi anggaran daerah, semua dipengaruhi oleh siapa yang duduk sebagai pemimpin daerah.

Berdasarkan data KPU Sumatera Selatan mencatat tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 di wilayahnya melebihi capaian pelaksanaan lima tahun lalu. Pada Pemilu 2019, tingkat partisipasi pemilih sebesar 81,4% sementara tahun ini 85,93%. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memilih pemimpin yang akan membawa aspirasi mereka selama beberapa tahun kedepan. Meski angka partisipasi politik meningkat, secara kualitas partisipasi politik masih menjadi tantangan tersendiri.

Pemilih sering kali terpengaruh oleh isu-isu emosional dan identitas, yang terkadang mengaburkan penilaian objektif terhadap kinerja dan visi kandidat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih rasional agar masyarakat dapat membuat keputusan yang tepat dan berdasarkan pertimbangan matang, bukan sekadar sentiment atau loyalitas terhadap figure tertentu.

Mengapa Partisipasi Rasional Penting dalam Pilkada?

Dalam demokrasi, partisipasi rasional adalah fondasi penting yang memungkinkan masyarakat terlibat secara konstruktif dalam proses politik. Rasionalitas dalam partisipasi politik berarti pemilih mampu menilai dan memilih kandidat berdasarkan kriteria yang relevan dengan kebutuhan dan tantangan di wilayah mereka, bukan sekadar mengikuti arus popularitas atau ikatan emosional.

Dengan kata lain, partisipasi rasional melibatkan evaluasi objektif terhadap kebijakan, track record, serta komitmen kandidat dalam memajukan kepentingan umum.

Apalagi dalam Pilkada Serentak, yang mana banyak kandidat mencalonkan diri di berbagai daerah dengan karakteristik sosial dan ekonomi yang berbeda-beda, pendekatan rasional menjadi semakin penting.

Pemilih dituntut untuk tidak hanya melihat janji kampanye atau slogan, tetapi memahami apakah kandidat benar-benar memiliki kapabilitas dan integritas untuk memimpin daerah dengan baik. Partisipasi politik yang rasional juga memungkinkan masyarakat berperan sebagai pengawas yang kritis terhadap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemimpin daerah terpilih.

Pendekatan dalam Partisipasi Politik

memilih dengan nalar membangun demokrasi indonesia yang rasional                            sumateraekspres.id - kondisi dinamika politik yang semakin kompleks saat ini, pilkada serentak di indonesia menjadi salah satu momen krusial dalam menentukan arah pembangunan daerah. pilkada bukan sekadar ajang pemilihan kepala daerah, namun juga merupakan cerminan sejauh mana kualitas demokrasi di tingkat local telah tumbuh dan berakar.
partisipasi public pada pilkada serentak ini menjadi penting karena hasilnya langsung berdampak pada masyarakat di wilayah tersebut. mulai dari kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, hingga alokasi anggaran daerah, semua dipengaruhi oleh siapa yang duduk sebagai pemimpin daerah.
berdasarkan data kpu sumatera selatan mencatat tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 2024 di wilayahnya melebihi capaian pelaksanaan lima tahun lalu. pada pemilu 2019, tingkat partisipasi pemilih sebesar 81,4% sementara tahun ini 85,93%. hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memilih pemimpin yang akan membawa aspirasi mereka selama beberapa tahun kedepan. meski angka partisipasi politik meningkat, secara kualitas partisipasi politik masih menjadi tantangan tersendiri.
pemilih sering kali terpengaruh oleh isu-isu emosional dan identitas, yang terkadang mengaburkan penilaian objektif terhadap kinerja dan visi kandidat. oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih rasional agar masyarakat dapat membuat keputusan yang tepat dan berdasarkan pertimbangan matang, bukan sekadar sentiment atau loyalitas terhadap figure tertentu.
baca juga:bersama lawan politik uang, jaga demokrasi tetap bermartabat
baca juga:hoaks sebagai alat black campaign, melanggar hukum dan mencederai prinsip demokrasi yang sehat
mengapa partisipasi rasional penting dalam pilkada?
dalam demokrasi, partisipasi rasional adalah fondasi penting yang memungkinkan masyarakat terlibat secara konstruktif dalam proses politik. rasionalitas dalam partisipasi politik berarti pemilih mampu menilai dan memilih kandidat berdasarkan kriteria yang relevan dengan kebutuhan dan tantangan di wilayah mereka, bukan sekadar mengikuti arus popularitas atau ikatan emosional.
dengan kata lain, partisipasi rasional melibatkan evaluasi objektif terhadap kebijakan, track record, serta komitmen kandidat dalam memajukan kepentingan umum.
apalagi dalam pilkada serentak, yang mana banyak kandidat mencalonkan diri di berbagai daerah dengan karakteristik sosial dan ekonomi yang berbeda-beda, pendekatan rasional menjadi semakin penting.
pemilih dituntut untuk tidak hanya melihat janji kampanye atau slogan, tetapi memahami apakah kandidat benar-benar memiliki kapabilitas dan integritas untuk memimpin daerah dengan baik. partisipasi politik yang rasional juga memungkinkan masyarakat berperan sebagai pengawas yang kritis terhadap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemimpin daerah terpilih.
baca juga:demokrasi dalam jebakan materialisme ketika suara ditebus dengan uang
baca juga:bawaslu sumsel optimalkan pengawasan tahap akhir pemilu 2024 demi kepastian demokrasi berjalan lancar
pendekatan dalam partisipasi politik
untuk memahami bagaimana partisipasi rasional dapat diwujudkan, kita perlu melihat pendekatan-pendekatan dalam perilaku pemilih, yang mencakup pendekatan sosiologis, psikologis, dan rasional.
pendekatansosiologis,pendekatan ini menggarisbawahi bahwa perilaku pemilih sering kali dipengaruhi oleh karakteristik sosial mereka, seperti agama, etnis, pekerjaan, dan status ekonomi. dalam konteks pilkada, pemilih mungkin cenderung memilih kandidat yang memiliki latarbelakang sosial atau identitas yang mirip dengan mereka. meskipun wajar dan merupakan hak setiap individu, pendekatan ini memiliki risiko, terutama ketika digunakan sebagai alat kampanye politik identitas yang mengedepankan kesamaan etnis atau agama dari pada kompetensi. kampanye politik berbasis identitas dapat mempersempit wawasan pemilih dan mengalihkan perhatian dari isu-isu penting yang perlu diatasi oleh calon pemimpin.
pendekatan psikologis, dalam pendekatan ini, pemilih dipengaruhi oleh sikap politik dan afiliasi emosional terhadap kandidat atau partai tertentu. identifikasi psikologis ini bisa muncul dari hubungan historis atau sosialisasi panjang yang terjadi di daerah tersebut. contohnya, pemilih yang tumbuh di keluarga yang mendukung partai tertentu cenderung mempertahankan loyalitas tersebut. namun, pendekatan ini memiliki kekurangan karena bisa mengabaikan performa actual kandidat dan fokus pada hubungan emosional semata.
pendekatan pilihan rasional, inilah pendekatan yang paling relevan untuk meningkatkan kualitas partisipasi di pilkada. pendekatan pilihan rasional menekankan pada keputusan berdasarkan pertimbangan logis dan informasi yang relevan. pemilih yang menggunakan pendekatan ini akan mengevaluasi kandidat berdasarkan program kerja yang ditawarkan, solusi yang diusulkan untuk mengatasi masalah di daerah, serta rekam jejak kandidat dalam menjalankan tugas publik. misalnya, apakah kandidat memiliki rencana konkret untuk meningkatkan infrastruktur atau memperbaiki layanan kesehatan? apakah program-program tersebut realistis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat?
pendekatan ini menuntut pemilih untuk tidak mudah terpengaruh oleh kampanye hitam atau hoaks yang sering kali beredar di media sosial. masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menyaring informasi, serta lebih kritis dalam mengevaluasi apakah informasi tersebut valid atau hanya sekadar propaganda. dengan begitu, keputusan yang diambil akan mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat akan perubahan positif di daerah mereka.
baca juga:kapolres lahat imbau jaga etika selama debat publik paslon bupati demi demokrasi sehat, ini katanya!
baca juga:pusat studi kebijakan dan politik (pskp) sumsel resmi diluncurkan, dorong demokrasi sehat menuju pilkada 2024
tantangan dalam mewujudkan partisipasi rasional
tantangan utama dalam mewujudkan partisipasi rasional di pilkada serentak adalah maraknya informasi palsu (hoaks) dan kampanye hitam. di era digital, arus informasi bergerak sangat cepat, dan tidak semua pemilih memiliki keterampilan literasi media yang memadai untuk membedakan informasi yang akurat dari yang menyesatkan. selainitu, masih ada praktik politik uang (money politics) yang merusak integritas pemilu. praktik ini sering kali membuat pemilih terjebak dalam loyalitas jangka pendek, di mana pilihan dibuat karena iming-iming materi dari pada evaluasi kritis terhadap kapabilitas kandidat.
pilkada yang sehat membutuhkan partisipasi masyarakat yang cerdas dan bebas dari pengaruh negative seperti kampanye hitam atau politik uang. salah satu cara untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan meningkatkan literasi politik dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pilihan yang rasional. pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan media memiliki peran penting dalam menyediakan informasi yang transparan dan edukatif mengenai calon-calon yang bertarung dalam pilkada.
memilih dengan nalar: investasi untuk masa depan daerah
memilih berdasarkan rasionalitas bukan hanya menguntungkan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang bagi kemajuan daerah. masyarakat yang memilih pemimpin secara rasional akan memilih pemimpin yang memiliki visi jelas, solusi nyata, dan rekam jejak yang menunjukkan komitmen terhadap kemajuan daerah. ini memastikan bahwa pemimpin yang terpilih tidak hanya populer, tetapi juga kompeten untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi daerah.
ketika pemilih mengedepankan pendekatan rasional, mereka tidak hanya berkontribusi pada legitimasi hasil pilkada, tetapi juga mendorong lahirnya pemimpin yang mampu menjalankan amanah dengan baik. dalam jangka panjang, hal ini akan meningkatkan kualitas kebijakan publik, karena pemimpin yang terpilih akan merasa bertanggungjawab untuk memenuhi ekspektasi rasional yang diberikan oleh pemilih.
baca juga:debat virtual potensi jerumuskan demokrasi di titik nadir terendah, ini kata pengamat politik!
baca juga:etika berdemokrasi dalam perspektif islam
membangun demokrasi lokal yang kuat melalui rasionalitas
partisipasi rasional dalam pilkada serentak adalah wujud nyata dari demokrasi yang matang dan bertanggungjawab. dengan mengedepankan rasionalitas, masyarakat menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap masa depan daerah dan bersedia melakukan upaya untuk memilih pemimpin terbaik. masyarakat yang mampu menilai kandidat berdasarkan kualifikasi dan program kerjanya bukan hanya menciptakan lingkungan politik  yang sehat, tetapi juga mendorong pemimpin untuk berfokus pada isu-isu substantive dari pada retorika semata.
dalam menghadapi pilkada, masyarakat harus menjaga kewaspadaan terhadap segala bentuk manipulasi dan memprioritaskan pemikiran kritis. dengan demikian, suara yang diberikan akan memiliki dampak nyata bagi pembangunan daerah, memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan publik dan kebutuhan masyarakat lokal. melalui partisipasi rasional, kita dapat membangun demokrasi lokal yang kuat dan berdaya saing, serta menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi daerah-daerah di seluruh indonesia.