Peran Nilai Agama dalam Pembentukan Etika Negara: Diskusi BPIP dan Tantangan Penguatan Moralitas

Reporter: Novis |

Editor: Novis |

Rabu , 25 Sep 2024 - 16:10

Diskusi BPIP menekankan pentingnya nilai agama dalam memperbaiki etika penyelenggara negara untuk masa depan bangsa. Foto: istimewa--

SUMATERAEKSPRES.ID - Nilai-nilai agama yang bersifat universal menjadi dasar moralitas yang tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal ini ditegaskan dalam Forum Grup Diskusi (FGD) yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), bertajuk Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara: Etika dan Agama, yang digelar di Universitas Pattimura, Ambon, Maluku, pada Jumat (20/9/2024).

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama, Indonesia menjamin kebebasan beragama sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 Ayat 2 UUD NRI 1945.

Konstitusi ini menggarisbawahi kewajiban negara untuk memastikan setiap warga negara bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya.

Sebagai konsekuensinya, warga negara juga diharapkan untuk mengimplementasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

Tidak ada satupun agama yang mengajarkan keburukan. Semua ajaran agama memiliki keselarasan dengan nilai etika dan moralitas.

Sehingga, seseorang yang menjalankan ajaran agama secara sempurna, dipastikan akan mencerminkan perilaku yang etis.

Hal ini diungkapkan oleh Andar Nubowo, Direktur Eksekutif Ma’arif Institute, yang menekankan bahwa religiusitas Indonesia tercermin dalam pembukaan UUD 1945 dan sila pertama Pancasila.

"Sila pertama adalah urat tunggang, yang mempengaruhi sila-sila lainnya," ungkapnya.

Namun, kondisi saat ini menunjukkan bahwa ajaran agama seringkali hanya menjadi ritual tanpa penghayatan mendalam.

Agama seolah hanya menjadi simbol dan institusi, tanpa diimplementasikan dalam perilaku sehari-hari.

peran nilai agama dalam pembentukan etika negara: diskusi bpip dan tantangan penguatan moralitas                            sumateraekspres.id - nilai-nilai agama yang bersifat universal menjadi dasar moralitas yang tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
hal ini ditegaskan dalam forum grup diskusi (fgd) yang diselenggarakan oleh badan pembinaan ideologi pancasila (bpip), bertajuk kerapuhan etika penyelenggara negara: etika dan agama, yang digelar di universitas pattimura, ambon, maluku, pada jumat (20/9/2024).
sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama, indonesia menjamin kebebasan beragama sesuai dengan ketentuan dalam pasal 29 ayat 2 uud nri 1945.
konstitusi ini menggarisbawahi kewajiban negara untuk memastikan setiap warga negara bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya.
baca juga:konsulat ri di hamburg sambut delegasi bpip dan mpr ri, perkuat persatuan dan ideologi pancasila.
baca juga:bpip pastikan paskibraka 2024 siap tampil prima di ikn
sebagai konsekuensinya, warga negara juga diharapkan untuk mengimplementasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.
tidak ada satupun agama yang mengajarkan keburukan. semua ajaran agama memiliki keselarasan dengan nilai etika dan moralitas.
sehingga, seseorang yang menjalankan ajaran agama secara sempurna, dipastikan akan mencerminkan perilaku yang etis.
hal ini diungkapkan oleh andar nubowo, direktur eksekutif ma’arif institute, yang menekankan bahwa religiusitas indonesia tercermin dalam pembukaan uud 1945 dan sila pertama pancasila.
"sila pertama adalah urat tunggang, yang mempengaruhi sila-sila lainnya," ungkapnya.
namun, kondisi saat ini menunjukkan bahwa ajaran agama seringkali hanya menjadi ritual tanpa penghayatan mendalam.
agama seolah hanya menjadi simbol dan institusi, tanpa diimplementasikan dalam perilaku sehari-hari.
baca juga:minta maaf bpip klarifikasi isu hijab paskibraka 2024 dalam pengukuhan di ibu kota nusantara
baca juga:permohonan maaf bpip atas kontroversi lepas hijab paskibraka putri 2024
fenomena ini menjadi keprihatinan, terutama bagi para penyelenggara negara yang seharusnya memberi teladan moral, namun justru memperlihatkan perilaku yang tidak etis.
fenomena keruntuhan etika di kalangan penyelenggara negara mengundang berbagai masalah serius.
praktik-praktik seperti korupsi, kolusi, penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan terhadap perempuan, dan diskriminasi menjadi isu yang terus berkembang.
selain itu, munculnya politisasi agama dan politik identitas semakin memperburuk situasi moralitas publik. hal ini berkontribusi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara.
halili hasan, direktur eksekutif ma’arif institute, menambahkan bahwa masalah etika ini tidak hanya berasal dari elite negara, namun juga mencerminkan kondisi masyarakat.
"jika elite politik adalah representasi masyarakat, maka yang perlu diperbaiki adalah masyarakat itu sendiri," ujarnya.
salah satu akar masalah etika di masyarakat adalah pola asuh yang cenderung memberi kebebasan berlebih pada anak, tanpa menanamkan nilai tanggung jawab.
menurut tamrin amal tomagola, seorang sosiolog dari universitas indonesia, pola asuh yang kurang tegas berpotensi menghasilkan generasi yang egois dan kurang disiplin.
"tanggung jawab adalah inti dari karakter mulia. tanpa karakter ini, korupsi dan perilaku buruk lainnya menjadi hal yang mungkin terjadi," ungkapnya.
masalah ini diperburuk dengan adanya budaya "shame culture" dan sistem kekerabatan yang terlalu mengutamakan kepatuhan buta.
hal ini berlawanan dengan budaya "guilt culture" yang menanamkan nilai-nilai tanggung jawab sejak usia dini, seperti yang diterapkan di masyarakat barat.
digitalisasi juga memberi dampak pada perkembangan etika, terutama di kalangan netizen yang kerap menyebarkan ujaran kebencian, hoaks, dan informasi yang tidak terverifikasi. hal ini semakin mempersulit terciptanya masyarakat yang beretika.
baca juga:gandeng pemkab klaten, bpip perkuat pembinaan ideologi pancasila
baca juga:disambut kepala bpip, iringan duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi di kaltim
meski demikian, contoh positif seperti sikap toleran yang ditunjukkan oleh imam besar masjid istiqlal, yang mencium kepala paus fransiskus, masih ada sebagai bentuk perwujudan agama yang membawa perdamaian.
ahmad najib burhani, kepala organisasi riset ilmu pengetahuan sosial humaniora brin, menyebutkan bahwa ada paradoks dalam hubungan antara negara beragama dan kesejahteraan.
"ada korelasi yang tampaknya negatif antara kesejahteraan dan keyakinan tentang pentingnya agama," ujarnya.
salah satu faktor yang memperburuk masalah ini adalah budaya machiavellisme dalam politik, di mana para penguasa mengutamakan pragmatisme dan efektivitas dalam mencapai kekuasaan, meskipun dengan cara yang tidak etis. budhy munawar rachman, pengajar di sekolah tinggi filsafat driyarkara, menambahkan bahwa machiavellisme sering kali mengarah pada manipulasi dan politik transaksional yang merusak sendi-sendi moralitas.
dalam menanggapi masalah ini, diskusi tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi. di bidang hukum, nilai-nilai agama yang universal perlu dimasukkan dalam undang-undang etik, dan pembentukan mahkamah etik menjadi penting untuk menegakkan sanksi moral dan etika. selain itu, penegakan hukum yang tegas harus diterapkan pada pemimpin politik yang melanggar hukum.
di bidang pendidikan, penting untuk mengintegrasikan nilai agama yang mengedepankan toleransi, keadilan, dan empati ke dalam kurikulum pendidikan, baik formal maupun informal.
selain itu, pendidikan karakter perlu diperkuat di semua jenjang pendidikan, dengan tujuan untuk menciptakan individu yang bertanggung jawab dan tidak manipulatif.
melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan indonesia dapat mengatasi kerapuhan etika dalam kehidupan bernegara dan mewujudkan negara yang lebih beretika dan bermoral.