Pencabutan TAP MPRS 1967: Upaya Mengembalikan Martabat Soekarno dan Meluruskan Sejarah Bangsa

Reporter: Novis |

Editor: Novis |

Jumat , 13 Sep 2024 - 14:29

Pencabutan TAP MPRS 1967 menjadi titik balik penting dalam mengembalikan kehormatan Soekarno sebagai proklamator kemerdekaan. Foto: istimewa--

Proses pelurusan sejarah ini menjadi krusial dalam membentuk identitas nasional di masa depan. Soekarno, yang menginisiasi Pancasila dan memimpin perjuangan kemerdekaan, harus diakui serta dihormati atas peran pentingnya.

Benny menyoroti bahwa upaya ini juga bertujuan menghapus stigma politik yang lama melekat pada keluarga Soekarno. John Pieris, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Kristen Indonesia, turut mendukung langkah ini. Ia menegaskan pentingnya melengkapi pencabutan TAP tersebut dengan penerbitan TAP MPR baru guna membersihkan nama Soekarno sepenuhnya.

“Pencabutan TAP MPRS ini penting, tetapi harus disusul dengan langkah-langkah konkret untuk mengembalikan kehormatan Soekarno,” ujar John.

Anggota Dewan Pengarah BPIP ini juga menekankan bahwa ketetapan MPR terkait pemulihan nama baik Soekarno memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia.

John menggarisbawahi bahwa tindakan ini harus diiringi dengan upaya pengungkapan kebenaran di balik peristiwa G30S/PKI, termasuk peran TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967.

pencabutan tap mprs 1967: upaya mengembalikan martabat soekarno dan meluruskan sejarah bangsa                            sumateraekspres.id - reformasi telah membuka babak baru dalam sejarah indonesia dengan pencabutan tap mprs no. xxxiii/mprs/1967, yang menandai upaya mengembalikan martabat soekarno, proklamator kemerdekaan indonesia.
ketetapan yang diterbitkan pada era orde baru ini sebelumnya digunakan untuk mencabut kekuasaan soekarno atas tuduhan keterlibatannya dalam peristiwa g30s/pki 1965.
langkah pencabutan tap tersebut diakui sebagai upaya meluruskan sejarah dan memulihkan keadilan bagi sosok yang dijuluki bapak bangsa.
antonius benny susetyo, staf khusus dewan pengarah badan pembinaan ideologi pancasila (bpip), menekankan bahwa pencabutan ini merupakan langkah penting untuk memulihkan nama baik soekarno.
“pencabutan tap mprs ini membuka peluang rehabilitasi nama soekarno dan pengakuan kembali atas perannya yang besar dalam sejarah indonesia,” jelas benny.
baca juga:mengenal jejak langkah kabinet soekarno membangun fondasi indonesia
baca juga:misteri emas batangan 57 ton milik soekarno di bank swiss, benarkah ada?
ia juga menambahkan bahwa langkah ini memungkinkan indonesia untuk merangkai narasi sejarah yang lebih transparan dan akurat. peristiwa g30s/pki 1965 memang tidak sesederhana yang dipahami sebelumnya.
posisi soekarno, yang dikenal dengan kedekatannya pada blok timur dan perannya dalam gerakan non-blok, membuatnya dianggap sebagai ancaman oleh amerika serikat dan sekutunya.
beberapa dokumen yang terungkap di kemudian hari menunjukkan adanya keterlibatan cia dan elemen militer dalam kudeta tersebut, yang ditujukan untuk melengserkan soekarno.
ironisnya, hingga akhir hayatnya pada 1970, soekarno tidak pernah mendapat kesempatan di pengadilan untuk membuktikan ketidakbersalahannya.
“bung karno tidak pernah memiliki kesempatan untuk membersihkan namanya di hadapan pengadilan,” kata benny, mencerminkan ketidakadilan yang dialami oleh keluarga dan pendukung soekarno selama bertahun-tahun.
baca juga:viral pemuda dibacok pelaku begal di jl soekarno-hatta palembang, dirampas motor vario putih bg 4154 abc
baca juga:ngeri! pengemudi motor diserang begal bersajam di jalan soekarno-hatta, motor raib digasak pelaku
proses pelurusan sejarah ini menjadi krusial dalam membentuk identitas nasional di masa depan. soekarno, yang menginisiasi pancasila dan memimpin perjuangan kemerdekaan, harus diakui serta dihormati atas peran pentingnya.
benny menyoroti bahwa upaya ini juga bertujuan menghapus stigma politik yang lama melekat pada keluarga soekarno. john pieris, guru besar hukum tata negara universitas kristen indonesia, turut mendukung langkah ini. ia menegaskan pentingnya melengkapi pencabutan tap tersebut dengan penerbitan tap mpr baru guna membersihkan nama soekarno sepenuhnya. 
“pencabutan tap mprs ini penting, tetapi harus disusul dengan langkah-langkah konkret untuk mengembalikan kehormatan soekarno,” ujar john.
anggota dewan pengarah bpip ini juga menekankan bahwa ketetapan mpr terkait pemulihan nama baik soekarno memiliki peran penting dalam sistem hukum indonesia.
john menggarisbawahi bahwa tindakan ini harus diiringi dengan upaya pengungkapan kebenaran di balik peristiwa g30s/pki, termasuk peran tap mprs no. xxxiii/mprs/1967.