Bakal Terbit Perpres Pengelolaan Minyak Tradisional, Masyarakat Muba Butuh Solusi

Reporter: tim |

Editor: Edi Sumeks |

Kamis , 14 Nov 2024 - 22:29

MINYAK ILEGAL : Kapolres Muba AKBP Listiyono Dwi Nugroho (kiri), saat penertiban illegal drilling dan illegal refinery di Muba, beberapa waktu lalu. -FOTO: IST -

“Tapi itukan multistakeholder, leading-nya Pertamina dan SKK Migas,” tegas Andi Rian. Belum lagi bila ditarik, stakeholder lain seperti Kemenko Perekonomian, BUMN, Perdagangan, ESDM, Lingkungan Hidup, dan lainnya.

“Jadi tidak hanya satu sisi saja. Waktu saya baru masuk, saya dapat laporan anggota sudah turun ke lapangan,” ucapnya. Dia juga sudah menerima audiensi SKK Migas. Cerita banyak. Pokok permasalahan di sana, banyak masyarakat yang menggantungkan perekomoniannya dari situ.

“Wallahualam, saya belum punya data. Yang saya tahu dapat dari jajaran, ada sekitar 7.000 sampai 8.000 sumur minyak ilegal yang baru. Bukan sumur tua,” terangnya. Ditegaskannya, leading sector-nya Pertamina dan SKK Migas yang paham mengurusi pertambangan minyak itu.

“Di sana ada illegal drilling, illegal refinery, penyimpanan, gudang-gudang, itu mata rantainya,” tambah lulusan Akpol 1991 tersebut.

Sementara itu, jajaran Ditreskrimsus Polda Sumsel terus melakukan upaya preventif dan preventif untuk penanganan tambang ilegal yang ada di Sumsel. Seperti mengungkap praktik penambangan batu bara ilegal di Muara Enim, yang potensi kerugian negara lebih dari Rp0,5 triliun.

"Itu salah satu bukti komitmen dan keseriusan kami dalam penanganan tambang ilegal yang ada di Sumsel. Berkas perkara tindak pidana pertambangan itu telah dikirim ke kejaksaan. Sementara untuk TPPU-nya, masih dalam penyidikan," ungkap Dirreskrimsus Polda Sumsel Kombes Pol Bagus Suropratomo Oktobrianto SIK, Kamis (14/11).

Upaya preventif dan preventif terhadap praktik penambangan ilegal ini sesuai arahan Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian R Djajadi SIK MH. “Tetap kami lakukan upaya serius, tapi kepolisian tak dapat bekerja sendiri. Perlu adanya kerja sama dan kolaborasi dengan institusi lainnya dan seluruh elemen masyarakat," imbuhnya.

Begitupun terhadap keberadaan sumur-sumur minyak ilegal di wilayah Kabupaten Muba. Butuh keseriusan pemerintah. Jangan sampai hanya menutup sumur, tanpa memberikan solusi. “Diperlukan analisis dan solusi dampak sosial akibat penutupan sumur, ini yang masih terus dibahas di tingkat pusat untuk melegalisasi kegiatan drilling di Muba," sebutnya.

Selagi legalisasi itu belum ada, maka Satgas illegal drilling yang dibentuk beberapa waktu lalu, masih terus bekerja. Dibantu jajaran Polres Muba.

Terpisah, Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi, berkomitmen tinggi untuk menyelesaikan persoalan kerusakan lingkungan akibat illegal drilling dan illegal refinery. "Kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan terus menerus, karena menyangkut dampak lingkungan dan keselamatan warga Muba, apalagi setelah kejadian ledakan yang membakar serta mencemari Sungai Dawas," ujar Sandi.

Salah satu kendala yang dihadapi dalam tata kelola sumur minyak masyarakat adalah revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak umi pada Sumur Tua. “Masih dalam proses di kementerian,” katanya.

bakal terbit perpres pengelolaan minyak tradisional, masyarakat muba butuh solusi                            muba, sumateraekspres.id - pengeboran dan pengolahan minyak mentah secara tradisional, telah menjadi sumber utama perekonomian ribuan masyarakat di kabupaten musi banyuasin (muba). penegakan hukum pemberantasan illegal drilling maupun illegal refinery, akhirnya menjadi tidak efektif. 
masifnya penertiban hingga penegakan hukum yang telah dilakukan pihak kepolisian, berdampak bagi kehidupan masyarakat tersebut. ”ada pelaku umkm yang berjualan di sana, 
melayani warga mengelola minyak itu. juga berdampak turunnya lifting minyak pertamina,” ujar kapolres muba akbp listiyono dwi nugroho sik, kamis (14/11/2024).
menurutnya aksi illegal drilling ataupun illegal refinery, sudah tidak sedikit menimbulkan korban jwa. tapi yang lainnya masih nekat melakoni aktivitas ilegal itu, tanpa memperdulikan keselamatan jiwanya.
“karena apa? mereka masih nekat karena tak ada pekerjaan lain. pemerintah seharusnya memberikan pilihan lapangan pekerjaan baru bagi rakyat. karena mereka hanya mencari uang, demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya," tegasnya.
baca juga:hasil pemetaan masuk wilayah sumsel, temuan 20 sumur minyak ilegal oleh polda jambi di daerah perbatasan
baca juga:muba kaya hasil kelapa sawit, bukan sekadar minyak bumi
selain itu, perlunya tata kelola pengeboran minyak. seperti dibentuk koperasi dalam pengelolan minyak, dan ditampung pertamina. masyarakat juga diberikan pendampingan, dan diberi perlengkapan yang layak. “sehingga pengelolaan minyak tidak mengancam jiwa dan merusak lingkungan,” imbuh listiyono.
lalu, kabupaten muba juga akan mendapatkan pendapatan asli daerah (pad). bila ini bisa dilakukan, menjadi pad muba dan otomatis segala bentuk oknum tidak ada lagi. “kini telah disiapkan peraturan presiden (perpres) menata pengelolaan minyak di kabupaten muba," ungkapnya.
kabar akan keluarnya perpres terkait pengolahan minyak di muba tersebut, sebelumnya sempat dilontarkan kapolda sumsel irjen pol andi rian r djajadi sik mh, saat berkunjung ke graha pena sumatera ekspres, selasa lalu (29/10/2024).
”saya dengar info terbaru, insyaallah desember ini ada kabar positif,” katanya kala itu. sebelumnya andi rian mengatakan, menyadari permasalahan provinsi sumsel ini kompleks. ada pertambangan minyak ilegal, batu bara ilegal, narkoba, dan lainnya. 
“soal illegal drilling, sekarang polisi seperti pemadam kebakaran,” sesalnya. sementara fakta di lapangan, banyak masyarakat di kabupaten muba yang bergantung penghidupannya dari usaha pengolahan minyak tradisional tersebut. tidak cukup perspektif penegakan hukum saja. 
baca juga:kebijakan energi baru! prabowo fokus subsidi tepat sasaran dan revitalisasi sumur minyak
baca juga:terjadi lagi, sumur minyak ilegal di muba terbakar, viral di medsos 
“tapi itukan multistakeholder, leading-nya pertamina dan skk migas,” tegas andi rian. belum lagi bila ditarik, stakeholder lain seperti kemenko perekonomian, bumn, perdagangan, esdm, lingkungan hidup, dan lainnya. 
“jadi tidak hanya satu sisi saja. waktu saya baru masuk, saya dapat laporan anggota sudah turun ke lapangan,” ucapnya. dia juga sudah menerima audiensi skk migas. cerita banyak. pokok permasalahan di sana, banyak masyarakat yang menggantungkan perekomoniannya dari situ.
“wallahualam, saya belum punya data. yang saya tahu dapat dari jajaran, ada sekitar 7.000 sampai 8.000 sumur minyak ilegal yang baru. bukan sumur tua,” terangnya. ditegaskannya, leading sector-nya pertamina dan skk migas yang paham mengurusi pertambangan minyak itu. 
“di sana ada illegal drilling, illegal refinery, penyimpanan, gudang-gudang, itu mata rantainya,” tambah lulusan akpol 1991 tersebut. 
sementara itu, jajaran ditreskrimsus polda sumsel terus melakukan upaya preventif dan preventif untuk penanganan tambang ilegal yang ada di sumsel. seperti mengungkap praktik penambangan batu bara ilegal di muara enim, yang potensi kerugian negara lebih dari rp0,5 triliun. 
"itu salah satu bukti komitmen dan keseriusan kami dalam penanganan tambang ilegal yang ada di sumsel. berkas perkara tindak pidana pertambangan itu telah dikirim ke kejaksaan. sementara untuk tppu-nya, masih dalam penyidikan," ungkap dirreskrimsus polda sumsel kombes pol bagus suropratomo oktobrianto sik, kamis (14/11).
baca juga:kebakaran hebat melahap penyulingan minyak ilegal di muba, api berkobar di desa mekar jaya, korban lagi? 
baca juga:5 rekomendasi minyak rambut tahan lama dan anti lepek untuk pria agar tetap berkilau
upaya preventif dan preventif terhadap praktik penambangan ilegal ini sesuai arahan kapolda sumsel irjen pol andi rian r djajadi sik mh. “tetap kami lakukan upaya serius, tapi kepolisian tak dapat bekerja sendiri. perlu adanya kerja sama dan kolaborasi dengan institusi lainnya dan seluruh elemen masyarakat," imbuhnya.
begitupun terhadap keberadaan sumur-sumur minyak ilegal di wilayah kabupaten muba. butuh keseriusan pemerintah. jangan sampai hanya menutup sumur, tanpa memberikan solusi. “diperlukan analisis dan solusi dampak sosial akibat penutupan sumur, ini yang masih terus dibahas di tingkat pusat untuk melegalisasi kegiatan drilling di muba," sebutnya. 
selagi legalisasi itu belum ada, maka satgas illegal drilling yang dibentuk beberapa waktu lalu, masih terus bekerja. dibantu jajaran polres muba.
terpisah, pj bupati muba sandi fahlepi, berkomitmen tinggi untuk menyelesaikan persoalan kerusakan lingkungan akibat illegal drilling dan illegal refinery. "kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan terus menerus, karena menyangkut dampak lingkungan dan keselamatan warga muba, apalagi setelah kejadian ledakan yang membakar serta mencemari sungai dawas," ujar sandi.
baca juga:akhir pekan diskon gede! intip promo jsm alfamart, dari minyak goreng hingga susu sgm
baca juga:8 kandungan minyak herbal yang bermanfaat
salah satu kendala yang dihadapi dalam tata kelola sumur minyak masyarakat adalah revisi peraturan menteri esdm nomor 1 tahun 2008 tentang pedoman pengusahaan pertambangan minyak umi pada sumur tua. “masih dalam proses di kementerian,” katanya.
sandi menjelaskan bahwa konsep tata kelola yang telah disiapkan meliputi beberapa aspek. termasuk tata kelola keselamatan kerja dan lingkungan hidup, serta tata kelola kontrak jasa dan perjanjian kerja sama.
dia juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas kelompok masyarakat, dan akses terhadap pemodalan serta kredit lunak bagi pemilik sumur minyak. "kami yakin rencana tata kelola ini sudah mengakomodir perlindungan masyarakat dan lingkungan di muba," tandas sandi.