Tegaskan Netralitas ASN, Demi Sukses Pilkada 2024

Reporter: Dudun |

Editor: Edi Sumeks |

Jumat , 08 Nov 2024 - 21:33

Andie Dinialdie Ketua DPRD Sumsel -foto: ist-

Andie menegaskan bahwa netralitas ASN akan menjadi penentu keberhasilan Pilkada 2024 di Sumsel. Dengan ASN yang netral, Pilkada dapat berjalan dengan baik, tanpa adanya keberpihakan yang dapat memicu ketidakstabilan dalam pemerintahan. “Kita harus menyadari bahwa ASN adalah ujung tombak pelayanan publik, sehingga mereka wajib menjauhkan diri dari aktivitas politik praktis,” tambahnya.

Di sisi lain, Andie juga menyampaikan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan jika ada rotasi atau perombakan pejabat di lingkungan pemerintahan yang dilakukan oleh Penjabat (Pj) Gubernur, Bupati, atau Wali Kota, selama proses tersebut berjalan sesuai peraturan yang berlaku. Langkah ini, menurutnya, bisa memberikan dampak positif dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah apabila dilakukan secara benar.

“Kami mendukung upaya Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota untuk melakukan penyempurnaan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang dapat bekerja sama dalam mendukung pembangunan daerah. Namun, segala proses harus mengikuti prosedur yang ada, termasuk mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” jelas Andie.

Ia menambahkan setiap rotasi atau perombakan hendaknya dilandasi oleh niat untuk meningkatkan pelayanan publik, bukan kepentingan politik tertentu.

tegaskan netralitas asn, demi sukses pilkada 2024                            palembang, sumateraekspres.id - ketua dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) sumatera selatan (sumsel), andie dinialdie, mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (asn) di wilayahnya untuk menjaga netralitas dan proporsionalitas dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) sumsel 2024. 
menurut andie, asn memiliki peran krusial sebagai pilar pemerintahan yang berfungsi mendukung jalannya roda pemerintahan tanpa terlibat dalam politik praktis.
andie menekankan bahwa sikap netral asn tidak hanya berdampak pada kredibilitas pemerintahan, tetapi juga memengaruhi kepercayaan publik terhadap asn sebagai pelayan masyarakat. 
"kami di dprd sangat berharap netralitas asn tetap dijaga, terutama di tengah suhu politik yang semakin panas menjelang pilkada. asn harus fokus menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), tanpa terlibat dalam kegiatan politik praktis yang berpotensi merusak netralitasnya," ujar andie, kemarin.
baca juga:kesibukan kpu pagaralam menjelang pilkada 
baca juga:jangan terjebak politik transaksional, fh ump-ikadin gelar fgd, bahas pilkada 
politisi dari partai golkar ini menjelaskan bahwa apabila asn tetap netral, maka setelah pilkada selesai, tidak akan timbul persoalan yang dapat merusak hubungan kerja maupun kinerja pemerintahan. 
“netralitas asn bukan hanya menjaga keharmonisan kerja di pemerintahan, tetapi juga memastikan roda pemerintahan berjalan secara profesional dan berintegritas. kita ingin asn yang bertugas di kabupaten atau kota tetap berfokus pada pelayanan masyarakat, bukan malah terganggu oleh agenda politik," tambahnya.
selain menyoroti asn, andie juga menyampaikan bahwa anggota dprd atau legislatif yang ingin terlibat dalam kampanye politik praktis harus menjalankan prosedur dengan baik. anggota legislatif yang terlibat dalam kampanye wajib mengajukan izin atau cuti yang sesuai aturan serta tidak menggunakan fasilitas negara.
“kami sudah melihat adanya beberapa anggota dprd sumsel yang mengajukan cuti dan memberikan pemberitahuan kepada dprd. ini menunjukkan adanya kesadaran untuk menjaga netralitas dan integritas mereka dalam menjalankan tugasnya,” ucapnya dengan nada apresiatif.
baca juga:survei spin: tingkat elektabilitas suwarti burlian dan thamrin hasan terus naik di pilkada musi rawas
baca juga:pelaku survei: wajar netizen pertanyakan hasil salah satu lembaga survei di pilkada kota palembang
andie dinialdie juga memberikan apresiasi kepada para asn yang menunjukkan sikap netralitas selama proses pilkada berlangsung. menurutnya, netralitas asn berperan penting dalam menjaga kelancaran proses pilkada dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan. 
"netralitas asn itu ibarat pondasi yang memperkuat kepercayaan publik. tanpa adanya netralitas, masyarakat bisa mempertanyakan integritas asn dan berdampak pada kepercayaan mereka terhadap pemerintahan," ujarnya.
andie menegaskan bahwa netralitas asn akan menjadi penentu keberhasilan pilkada 2024 di sumsel. dengan asn yang netral, pilkada dapat berjalan dengan baik, tanpa adanya keberpihakan yang dapat memicu ketidakstabilan dalam pemerintahan. “kita harus menyadari bahwa asn adalah ujung tombak pelayanan publik, sehingga mereka wajib menjauhkan diri dari aktivitas politik praktis,” tambahnya.
di sisi lain, andie juga menyampaikan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan jika ada rotasi atau perombakan pejabat di lingkungan pemerintahan yang dilakukan oleh penjabat (pj) gubernur, bupati, atau wali kota, selama proses tersebut berjalan sesuai peraturan yang berlaku. langkah ini, menurutnya, bisa memberikan dampak positif dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah apabila dilakukan secara benar.
baca juga:3 terduga teroris ditangkap jelang pilkada 2024, wilayah ini yang sambangi densus 88 at
baca juga:10 kelompok relawan pedamaran siap menangkan pasangan muri di pilkada 2024 dengan komitmen perjuangan terbaik
“kami mendukung upaya pj gubernur, pj bupati, dan pj wali kota untuk melakukan penyempurnaan terhadap organisasi perangkat daerah (opd) yang dapat bekerja sama dalam mendukung pembangunan daerah. namun, segala proses harus mengikuti prosedur yang ada, termasuk mendapatkan izin dari kementerian dalam negeri (kemendagri),” jelas andie. 
ia menambahkan setiap rotasi atau perombakan hendaknya dilandasi oleh niat untuk meningkatkan pelayanan publik, bukan kepentingan politik tertentu.