Dewan Pengupahan Prediksi UMP Sumsel 2025 Naik 6-8 Persen, Upah Minimum Sektoral Lebih Tinggi

Reporter: tim |

Editor: Edi Sumeks |

Selasa , 05 Nov 2024 - 21:48

Apresiasi putusan terbaru MK, juga datang dari Ketua Federasi Serikat Buruh Bersatu Muara Enim (F-SBBM), Rahmansyah SH MH. "Adapun hal yang paling menjadi perhatian kami, utamanya terkait dengan ketentuan Pasal 88 ayat (1) dalam Pasal 81 angka 27 tentang Upah Minimum,” terangnya.

Menurutnya, itu yang harus dimaknai, ”termasuk penghasilan yang memenuhi penghidupan yang merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua,” jelasnya.

Menurutnya, dengan putusan MK itu, maka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai dasar ditetapkannya upah minimum. Sementara dalam UU Cipta Kerja yang sebelumnya, ditentukan melalui rumusan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu, yang semua hitungan ini dilakukan dari data BPS.

"Sekarang berubah menjadi survei harga-harga di pasar-pasar, yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota secara berkala. Sehingga besaran upah minimum sesuai dengan harga dan kebutuhan hidup yang layak," tegas Rahmansyah, kepada Sumatera Ekspres.

FSBBM berharap agar kenaikan UMK Muara Enim untuk tahun 2025, adalah sebesar 20 persen. "Ini kami rasa kenaikan yang layak untuk buruh di Kabupaten Muara Enim. Karena itu juga berdasarkan aturan yang ada," tukasnya.

BACA JUGA:Keren, Pasang KB

Ketua DPC FSB Nikeuba Kota Palembang, Hermawan SH, menyambut positif putusan MK ini. Meskipun pada faktanya, beberapa di antaranya ada yang belum penuhi harapan dari pekerja. “Namun kami mengapresiasi putusan tersebut,” katanya.

Kendati demikian, semua hal yang terkait UMP akan dibahas di Dewan Pengupahan. "Kami terima saja dulu (Putusan MK) sembari terus berjuang. Tentunya hal ini juga harus dibarengi dengan terbitnya suatu aturan dan ketaatan dari pemerintah dalam pelaksanaan putusan MK tersebut," ulasnya.

Semua ini mereka lakukan, sebagai upaya dari pekerja atau buruh dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya ke depan. Dimana dengan memasukkan komponen KHL, secara otomatis menghidupkan kembali yang telah 4 tahun terakhir tidak digunakan dalam penentuan dan perhitungan upah minimum tersebut.

Berkenaan dengan UMP, berdasar hitungan dengan putusan MK, penentunya dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini dan tingkat inflasi yang terjadi. "Angka 8-10 persen merupakan kenaikanyang wajar. Tentunya kita ingin, kenaikan bisa di atas 8 persen,” harapnya.

Sedangkan terkait dengan upah minimum sektoral (UMS), keputusannya ini tidak melibatkan pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah hanya memediasi pihak pengusaha di bidang masing-masing serta serikat pekerja di bidang tersebut.

Untuk kenaikan UMS, disebutnya di atas dari UMP dan UMK. "Sebelum membahas UMS, maka terlebih dahulu diputuskan UMP dan UMK. Baru setelahnya, pengusaha melalui organisasi pengusaha di sektor tertentu, akan merundingkan UMS dengan organisasi buruh,” bebernya.

dewan pengupahan prediksi ump sumsel 2025 naik 6-8 persen, upah minimum sektoral lebih tinggi                                        sumsel, sumateraekspres.id - keputusan mahkamah konstitusi (mk) no 168/puu-xx1/2023 tentang uji materil uu no 6/2023 tentang penetapan perppu no 2/2023 tentang cipta kerja menjadi uu, menjadi angin segar kalangan pekerja/buruh. upah minimum 2025, kenaikannya bakal lebih besar dari 2024 lalu.
 
anggota dewan pengupahan provinsi sumsel dari unsur serikat pekerja/serikat buruh, cecep wahyudin sp, bersyukur atas putusan mk terkait gugatan uu cipta kerja. karena ada 21 pasal yang dikabulkan, terutama terkait penentuan upah minimum provinsi, kabupaten/kota untuk 2025.
"tentu ini keuntungan bagi kami kamu lekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh karena harapan kami, penentuan upah minimum 2025 tidak lagi mengacu pp no 51/2023," kata cecep, yang juga ketua dpc konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia (kspsi) kabupaten oku timur.
sebab jika dari hitungan mengacu pada pp no 51/2023, kenaikan upah hanya naik sekitar rp50 ribu per bulan. atau tidak sampai rp2.000 per harinya.  dengan adanya putusan mk, ini maka penentuan upah tidak lagi memakai hitungan pp no 51/2023.
jika melihat amar putusan mk, maka kembali ke perhitungan lama. penentuan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak (khl), pertumbuhan ekonomi, dan inflasi daerah. 
baca juga:pakai khl, berlakukan lagi ums, pemerintah harus jalankan putusan mk terkait upah minimum
baca juga:tak miliki dewan pengupahan kendala tetapkan umk
“maka kami perkirakan ump sumsel 2025, akan naik kisaran 6-8 persen dari ump 2024. sesuai data terbaru yang kami himpun," katanya. meski begitu, pihaknya menunggu regulasi dari pemerintah pusat.
 
cecep menambahkan, kenaikan 6-8 persen ump itu belum termasuk untuk penentuan upah minimum sektoral provinsi yang termaktum dalam amar putusan mk. yang tentu penentuannya setelah ump diputuskan.
"di sini ada ruang negoisasi antara perwakilan pekerja/buruh dengan perwakilan pengusaha. sehingga penentuan upah tidak monoton, seperti pp no 51/2023," ucap cecep, yang juga ketua pengurus daerah federasi serikat pekerja pertanian dan perkebunan (spsi) provinsi sumsel.
cecep mengungkapkan, senin (4/11/2024), dewan pengupahan provinsi bersama disnaker provinsi se-indonesia, telah melakukan zoom meeting bersama kementerian tenaga kerja (kemnaker) ri. salah satu fokus pembahasan terkait pengupahan. 
"jadi akan segera diterbitkan aturan baru dari kemnaker, yang mengatur penentuan upah minimum 2025. termasuk upah sektoral. kita tunggu saja," bebernya.
baca juga:tiga provinsi dengan upah minimum provinsi tertinggi di indonesia tahun 2024
baca juga:dosen indonesia makin sejahtera! inilah aturan penghasilan di atas upah minimum
apresiasi putusan terbaru mk, juga datang dari ketua federasi serikat buruh bersatu muara enim (f-sbbm), rahmansyah sh mh. "adapun hal yang paling menjadi perhatian kami, utamanya terkait dengan ketentuan pasal 88 ayat (1) dalam pasal 81 angka 27 tentang upah minimum,” terangnya.
menurutnya, itu yang harus dimaknai, ”termasuk penghasilan yang memenuhi penghidupan yang merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua,” jelasnya.
menurutnya, dengan putusan mk itu, maka kebutuhan hidup layak (khl) sebagai dasar ditetapkannya upah minimum. sementara dalam uu cipta kerja yang sebelumnya, ditentukan melalui rumusan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu, yang  semua hitungan ini dilakukan dari data bps.
"sekarang berubah menjadi survei harga-harga di pasar-pasar, yang dilakukan oleh dewan pengupahan kabupaten/kota secara berkala. sehingga besaran upah minimum sesuai dengan harga dan kebutuhan hidup yang layak," tegas rahmansyah, kepada sumatera ekspres.
fsbbm berharap agar kenaikan umk muara enim untuk tahun 2025, adalah sebesar 20 persen. "ini kami rasa kenaikan yang layak untuk buruh di kabupaten muara enim. karena itu juga berdasarkan aturan yang ada," tukasnya.
baca juga:keren, pasang kb 
baca juga:buruh harian tertangkap mengedarkan sabu: dari upah harian ke jeratan hukum
ketua dpc fsb nikeuba kota palembang, hermawan sh, menyambut positif putusan mk ini. meskipun pada faktanya, beberapa di antaranya ada yang belum penuhi harapan dari pekerja. “namun kami mengapresiasi putusan tersebut,” katanya. 
kendati demikian, semua hal yang terkait ump akan dibahas di dewan pengupahan. "kami terima saja dulu (putusan mk) sembari terus berjuang. tentunya hal ini juga harus dibarengi dengan terbitnya suatu aturan dan ketaatan dari pemerintah dalam pelaksanaan putusan mk tersebut," ulasnya. 
semua ini mereka lakukan, sebagai upaya dari pekerja atau buruh dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya ke depan. dimana dengan memasukkan komponen khl, secara otomatis menghidupkan kembali yang telah 4 tahun terakhir tidak digunakan dalam penentuan dan perhitungan upah minimum tersebut.
berkenaan dengan ump, berdasar hitungan dengan putusan mk, penentunya dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini dan tingkat inflasi yang terjadi. "angka 8-10 persen merupakan kenaikanyang wajar. tentunya kita ingin, kenaikan bisa di atas 8 persen,” harapnya.
sedangkan terkait dengan upah minimum sektoral (ums), keputusannya ini tidak melibatkan pemerintah. dalam hal ini, pemerintah hanya memediasi pihak pengusaha di bidang masing-masing serta serikat pekerja di bidang tersebut. 
untuk kenaikan ums, disebutnya di atas dari ump dan umk. "sebelum membahas ums, maka terlebih dahulu diputuskan ump dan umk. baru setelahnya, pengusaha melalui organisasi pengusaha di sektor tertentu, akan merundingkan ums dengan organisasi buruh,” bebernya.
baca juga:titip jual sabu dan ekstasi, dijanjikan upah rp2 juta oleh bandar narkoba lokal lahat
baca juga:tergiur upah rp2,6 juta janda muda bawa paket sabu dari jambi ke sumsel, uang belum didapat keburu ditangkap
“harapan kami, untuk ums ini kenaikannya bisa mencapai 10-12 persen dari umk yang nantinya dibahas melalui hal di atas," tambahnya.
terpisah, wakil ketua apindo kota palembang, novembriono, mengatakan putusan mk tersebut, perhitungan upah minimum mengacu pola perhitungan yang lama atau sebelum keluarnya uu cipta kerja.
dimana pola perhitungan lama, penentuan perhitungan komponen kebutuhan hidup layak (khl). setiap daerah akan berbeda-beda sesuai perhitungan bps. ”untuk keputusannya dari umk, tergantung dari pembahasan di dewan pengupahan. ini juga karena kondisi perekonomian sendiri yang masih wait and see,” sebutnya.
oleh karena itu, dalam penentuan ump juga harus tetap mempertimbangkan banyak aspek. terkait dengan pertimbangan biaya produksi, serta nilai jual produks tersebut. “kalau kami, dilihat dari kondisi yang ada saat ini, tentunya menginginkan terkait ump kenaikannya tidak lebih dari 7,5 persen,” harapnya.
karena jika kenaikan ump lebih tinggi dari 7,5 persen, maka akan menyebabkan biaya produksi meningkat. “dan tentu saja harga jual akan ikut meningkat. ini yang harus kita jaga, terutama kondisi saat ini," jelasnya. 
 sementara, sekretaris dpc kspsi oku husni, berharap dalam pengajuan dewan pengupahan propinsi sumsel, bisa terwujud untuk kesejahteraan pekerja. "kami kspsi kabupaten oku dapat terbentuknya juga dewan pengupahan kabupaten oku," singkatnya.
baca juga:pembunuhan depan pintu tol keramasan, tersangka sakit hati upah penjualan 2 jeriken solar tidak sesuai janji 
baca juga:tergiur upah rp25 juta, 2 kurir sabu di palembang dibidik hukuman mati, nah loh!
fauzi dari dari gabungan serikat buruh indonesia (gsbi) kabupaten lahat, juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap putusan mk. "kami menganggap kebijakan ini sebagai tonggak bersejarah bagi perjuangan kaum buruh, karena kebebasan berserikat dan kesejahteraan buruh mulai mendapatkan perhatian yang layak,” ucapnya. 
mereka juga berharap, kebijakan ini dapat menguntungkan baik bagi buruh maupun pengusaha. demi menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. “industri memiliki peran penting dalam perekonomian indonesia, dan para buruh adalah elemen vital dalam keberlanjutan industri tersebut,” tegasnya. 
oleh karena itu, pihaknya percaya bahwa keputusan ini merupakan kado yang indah dari pemerintah dibawah kepemimpinan prabowo subianto-gibran rakabuming raka. "kami juga berharap, keputusan ini tidak akan diganggu gugat oleh pihak-pihak yang berusaha membatalkan kebijakan yang sudah pro kepada kesejahteraan buruh ini," katanya.
di tempat lain, manager csr pt sampoerna agro tbk mengatakan pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari kemnaker dan peraturan pemerintah terkait penetapan upah minimum tahun 2025. “secara legalnya belum. tapi kami di sampoerna agro, pasti akan mengikuti kebijakan pemerintah," tutupnya.