Mendagri Tito Karnavian Minta Tindak Tegas ASN Tidak Netral, Bawaslu Sumsel Sudah Terima 25 Laporan

Reporter: tim |

Editor: Edi Sumeks |

Jumat , 01 Nov 2024 - 22:20

Tito Karnavian. -FOTO: AlFERY IBROHIM/SUMEKS -

PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID – Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di masa pelaksanaan kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada), terus menjadi sorotan. Tak terkecuali di Provinsi Sumsel.

Mendagri Tito Karnavian, meminta Bawaslu tidak ragu menindaknya sesuai peraturan berlaku.

Sebab terkait netralitas ASN, dirinya sudah mengeluarkan surat edaran (SE). Serta surat perjanjian bersama dengan KemenpanRB, yang berlaku untuk seluruh ASN agar menjaga netralitasnya selama pelaksanaan pilkada dan pemilu.

"Sanksi bisa macam-macam kalau memang terbukti. Bisa sanksi secara administrasi, sanksi mediasi ataupun sanksi secara pidana," kata Tito Karnavian, di sela meninjau revitalisasi Kambang Iwak, Palembang, Jumat (1/11).

Tito mengatakan, sanksi berkaitan dengan administrasi maka akan pihaknya menindaklanjuti. Follow up dari kepala daerahnya. "Bisa saja sanksi administratifnya, sampai dengan pencopotan jabatan. Sedangkan kalau pidana, biarkan polisi dan aparat terkait yang menangani," ujar mantan Kapolri itu.

BACA JUGA:ASN Dituntut Jaga Netralitas

Jenderal asal Kota Palembang ini menyebut sudah banyak ASN atau pejabat yang dicopot dari jabatannya, selama pelaksanaan Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024 ini. "Cek saja di Bawaslu, sudah banyak," tukasnya.

Untuk diketahui, belakangan ini di Sumsel media sosial dan media online tengah ramai menyoroti oknum ASN mendukung salah satu pasangan calon (paslon) pilkada. Baik paslon tingkat Provinsi Sumsel maupun tingkat kabupaten dan kota.

Mulai dari oknum camat di Kota Palembang, Kepala Samsat Ogan Ilir 1, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumsel, dan lainnya. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumsel, H Achmad Rizwan, SSTP, MM, membenarkan oknum kepala Samsat yang viral di media sosial, bertugas di UPTB Ogan Ilir I Bapenda Sumsel.

"Saya juga baru mengetahui informasi tersebut. Nanti yang bersangkutan akan kami panggil untuk klarifikasi," singkat Rizwan.

Terpisah, Muhammad Widad SH MH selaku Tim Hukum Paslon Gubernur Nomor urut 1 Herman Deru-Cik Ujang (HDCU), mendatangi kantor Bawaslu Sumsel, sore kemarin. Mereka melaporkan dugaan pelanggaran atas keterlibatan oknum pejabat ASN dan BUMD dalam kegiatan kampanye paslon lainnya.

mendagri tito karnavian minta tindak tegas asn tidak netral, bawaslu sumsel sudah terima 25 laporan                             palembang, sumateraekspres.id – netralitas aparatur sipil negara (asn) di masa pelaksanaan kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada), terus menjadi sorotan. tak terkecuali di provinsi sumsel.
mendagri tito karnavian, meminta bawaslu tidak ragu menindaknya sesuai peraturan berlaku.
sebab terkait netralitas asn, dirinya sudah mengeluarkan surat edaran (se). serta surat perjanjian bersama dengan kemenpanrb, yang berlaku untuk seluruh asn agar menjaga netralitasnya selama pelaksanaan pilkada dan pemilu. 
"sanksi bisa macam-macam kalau memang terbukti. bisa sanksi secara administrasi, sanksi mediasi ataupun sanksi secara pidana," kata tito karnavian, di sela meninjau revitalisasi kambang iwak, palembang, jumat (1/11). 
tito mengatakan, sanksi berkaitan dengan administrasi maka akan pihaknya menindaklanjuti. follow up dari kepala daerahnya. "bisa saja sanksi administratifnya, sampai dengan pencopotan jabatan. sedangkan kalau pidana, biarkan polisi dan aparat terkait yang menangani," ujar mantan kapolri itu.
baca juga:ingatkan asn dan pemdes netralitas 
baca juga:asn dituntut jaga netralitas
jenderal asal kota palembang ini menyebut sudah banyak asn atau pejabat yang dicopot dari jabatannya, selama pelaksanaan pemilu 2024 dan pilkada serentak 2024 ini. "cek saja di bawaslu, sudah banyak," tukasnya.
untuk diketahui, belakangan ini di sumsel media sosial dan media online tengah ramai menyoroti oknum asn mendukung salah satu pasangan calon (paslon) pilkada. baik paslon tingkat provinsi sumsel maupun tingkat kabupaten dan kota.
mulai dari oknum camat di kota palembang, kepala samsat ogan ilir 1, kepala dinas sosial provinsi sumsel, dan lainnya. kepala badan pendapatan daerah (bapenda) provinsi sumsel, h achmad rizwan, sstp, mm, membenarkan oknum kepala samsat yang viral di media sosial, bertugas di uptb ogan ilir i bapenda sumsel.
"saya juga baru mengetahui informasi tersebut. nanti yang bersangkutan akan kami panggil untuk klarifikasi," singkat rizwan.
terpisah, muhammad widad sh mh  selaku tim hukum paslon gubernur nomor urut 1 herman deru-cik ujang (hdcu), mendatangi kantor bawaslu sumsel, sore kemarin. mereka melaporkan dugaan pelanggaran atas keterlibatan oknum pejabat asn dan bumd dalam kegiatan kampanye paslon lainnya.
 baca juga:kajari muba roy riady ingatkan asn dan pemerintah desa tentang netralitas, ini penegasannya!
baca juga:hore, 2025 asn banyuasin masih nikmati tpp 
“kami datang untuk melaporkan pelanggaran terkait pasal 70 ayat 1 pada uu nomor 1 tahun 2015 dan peraturan pemerintah nomor 189 tahun 2015, yang jelas melarang keterlibatan asn pejabat bumd, hingga kepala desa atau lurah dalam kampanye politik,” kata muhammad widad.
dalam laporannya, oknum asn yang dilaporannya itu dari lingkungan pemerintah provinsi sumsel, dinas kehutanan, dinas sosial, dan di bumd pt seg. “laporan kami telah diterima oleh staf bawaslu sumsel. kami akan menunggu hasil konfirmasinya terkait laporan ini,” tegasnya. 
jika nantinya terbukti, maka disebut widad, ini akan menjadi tindakan yang ke-5 atau ke-6 kalinya terkait dugaan pelanggaran serupa. selain dugaan keterlibatan asn, laporan ini juga menyebut adanya dugaan pelanggaran berupa pembagian hadiah atau janji yang melampaui ketentuan kampanye yang berlaku. 
bawaslu sumsel akan mengkaji laporan tersebut dan menindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku. terpisah kepala dinas provinsi sumsel, mirwansyah, saat dikonfirmasi sore kemarin, mengaku hanya silaturahmi saja. "benar saya masih asn, tahun depan baru pensiun," singkatnya.
komisioner bawaslu sumsel divisi penanganan pelanggaran,  ahmad naafi menyampaikan hingga jumat sore (1/11), bawaslu sumsel telah menerima total 25 laporan terkait dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah di wilayah sumsel.
baca juga:keuangan pemkab empat lawang bermasalah: asn dan anggota dprd tertunda gaji
baca juga:bank sumsel babel sosialisasikan top up dompet digital lewat mobile banking kepada asn di pemprov sumsel
dari jumlah tersebut, 20 laporan berkaitan dengan pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota. sementara 4 laporan terkait pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumsel. “selain itu, terdapat 1 temuan yang berasal dari pengawasan aktif bawaslu sumsel mengenai dugaan ketidaknetralan asn,” bebernya.
laporan ini melibatkan berbagai pelanggaran. termasuk kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh beberapa kandidat bupati dan wakil bupati di sumsel. “ada juga dugaan tindak pidana pemilihan yang melibatkan calon gubernur maupun wakil gubernur di provinsi ini,” ujarnya
saat ini, sambung naafi, bawaslu sumsel tengah memproses laporan-laporan tersebut untuk menentukan apakah memenuhi syarat materiil dan formil. proses ini meliputi klarifikasi dan pembuktian. 
“jika laporan terbukti memenuhi unsur pidana, kasus akan dibawa ke sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) provinsi sumsel,” jelasnya. beberapa laporan telah diregistrasi dan masuk tahap pembahasan di sentra gakkumdu.
meski ada juga yang tidak memenuhi syarat, baik dari segi saksi maupun bukti pendukung, sehingga prosesnya dihentikan. “jika laporan terbukti memenuhi unsur pidana, bawaslu akan melanjutkannya ke tahap penyidikan. melimpahkannya ke kepolisian untuk penanganan lebih lanjut,” tutupnya.