Sidang Gugatan HBA Digelar, KPU Empat Lawang Yakin Keputusan Sesuai Prosedur

Reporter: Dudun |

Editor: Irwansyah |

Kamis , 24 Oct 2024 - 18:30

Sidang gugatan HBA berlangsung di PT TUN Palembang! KPU Empat Lawang optimis keputusan sesuai prosedur. Foto:Dudun/Sumateraekspres.id--

Dalam persidangan, mantan Wakil Bupati Empat Lawang, Syahril Hanafiah, memberikan kesaksian tentang penunjukan dan pemberhentian Haji Budi Anthony dari jabatan bupati.

Ia menjelaskan bahwa Haji Budi diangkat berdasarkan SK Mendagri pada 21 Agustus 2013, namun diberhentikan sementara pada 22 Oktober 2015 dan secara permanen pada 29 Juni 2016.

Syahril kemudian diangkat sebagai pejabat sementara bupati.

Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Edison Jaya juga memberikan kesaksian terkait kewenangan Plt Bupati, menjelaskan bahwa mereka hanya dapat melaksanakan tugas bupati tanpa menggantikan sepenuhnya.

Sementara itu, R. Hendy Nur Kesuma dari Kementerian Dalam Negeri menjelaskan bahwa masa jabatan bupati dihitung berdasarkan SK yang sesuai ketentuan hukum.

Pengacara KPU, Syaifuddin SH, menegaskan bahwa dalam kasus ini, masa jabatan kepala daerah dihitung sejak pelantikan hingga keputusan hukum tetap.

"Budi Anthony sudah menjabat lebih dari setengah periode, yang mengacu pada putusan MK," ujarnya. Syaifuddin menambahkan bahwa KPU akan tetap melaksanakan tugas sesuai aturan yang ada.

sidang gugatan hba digelar, kpu empat lawang yakin keputusan sesuai prosedur                            sumateraekspres.id – sidang sengketa proses pemilihan kepala daerah (pilkada) kabupaten empat lawang tahun 2024 berlangsung hari ini di pengadilan tinggi tata usaha negara (pt tun) palembang, berlokasi di komplek jakabaring sport city.
dalam sidang ini, kpu kabupaten empat lawang bertindak sebagai tergugat, sementara bakal calon bupati haji budi anthony menjadi penggugat.
sidang dipimpin oleh ketua hakim simon sinaga pangondian, sh, bersama anggota hakim bonnyarti kalalande, sh., mh, dan irhamto, sh.
baca juga:simak! 7 tablet harga terjangkau rp 1-3 jutaan, solusi cerdas untuk aktivitas kerja dan tugas sekolah
baca juga:advan luncurkan laptop tbook terbaru dengan harga terjangkau
ketua kpu empat lawang, eskan budiman, menyatakan optimisme pihaknya untuk menang dalam gugatan ini.
menurutnya, kpu telah mengikuti seluruh tahapan dan prosedur yang ditetapkan dalam pencalonan kepala daerah.
"kami sudah menghadirkan saksi dan ahli yang relevan untuk memperkuat keputusan kami," jelas eskan.
ia menegaskan bahwa kpu tetap berkomitmen menjalankan tahapan pemilihan meskipun gugatan ini masih berlanjut.
baca juga:infinix note 40 vs note 40 pro, pertarungan layar lurus dan lengkung dalam dunia gaming dan multimedia
baca juga:yamaha lexi lx 155 motor canggih yang menawarkan performa maksimal
kpu sebelumnya hanya menetapkan satu pasangan calon untuk pilkada 2024, yaitu joncik muhammad-arifai.
mengenai gugatan budi anthony dan hermiverawati, eskan menyampaikan bahwa pasangan tersebut tidak memenuhi syarat dalam hasil verifikasi yang dirilis pada 21 september lalu.
"keputusan kami sesuai dengan undang-undang pemilihan kepala daerah dan pkpu nomor 8 tahun 2024," tambahnya.
dalam persidangan, mantan wakil bupati empat lawang, syahril hanafiah, memberikan kesaksian tentang penunjukan dan pemberhentian haji budi anthony dari jabatan bupati.
ia menjelaskan bahwa haji budi diangkat berdasarkan sk mendagri pada 21 agustus 2013, namun diberhentikan sementara pada 22 oktober 2015 dan secara permanen pada 29 juni 2016.
syahril kemudian diangkat sebagai pejabat sementara bupati.
baca juga: tragis, pria di ogan ilir akhiri hidup karena kecanduan judi online
baca juga:panduan lengkap pengajuan kredit pemilikan rumah (kpr) di bank bri: langkah, syarat, dan jenis kpr
mantan sekretaris daerah (sekda) edison jaya juga memberikan kesaksian terkait kewenangan plt bupati, menjelaskan bahwa mereka hanya dapat melaksanakan tugas bupati tanpa menggantikan sepenuhnya.
sementara itu, r. hendy nur kesuma dari kementerian dalam negeri menjelaskan bahwa masa jabatan bupati dihitung berdasarkan sk yang sesuai ketentuan hukum.
pengacara kpu, syaifuddin sh, menegaskan bahwa dalam kasus ini, masa jabatan kepala daerah dihitung sejak pelantikan hingga keputusan hukum tetap.
baca juga:cara mudah beli tiket bri liga 1 tanpa antre melalui aplikasi brimo dengan fitur terbaru
baca juga:ini dia beberapa fasilitas dan biaya layanan bri link
"budi anthony sudah menjabat lebih dari setengah periode, yang mengacu pada putusan mk," ujarnya. syaifuddin menambahkan bahwa kpu akan tetap melaksanakan tugas sesuai aturan yang ada.