Mantan Kepala UPTD Laboratorium DLH Banyuasin Jadi Tersangka Pungli

Reporter: Akda |

Editor: Edi Sumeks |

Senin , 21 Oct 2024 - 19:47

DITAHAN: mantan kepala uPTD Laboratorium DLH Banyuasin 2017-2021 berinisial PS langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka pungli oleh kejari Banyuasin. -foto: akda/sumeks-

BANYUASIN, SUMATERAEKSPRES.ID - Kejaksaan Negeri Banyuasin menetapkan satu tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pungutan liar (pungli) di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) laboratorium DLH Banyuasin.

Tersangka tersebut yaitu PS mantan kepala Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyuasin periode 2017 - 2021. Kemudian PS langsung ditahan ke lapas Kelas II A Banyuasin dibawa penjagaan ketat anggota Pidsus Kejaksaan Negeri Banyuasin serta anggota kepolisian.

Berdasarkan pantauan sebelum ditetapkan tersangka dan ditahan, tersangka PS menjalani pemeriksaan sejak Senin pagi hingga akhirnya usai shalat Zuhur.

“Alat bukti sudah terpenuhi untuk menetapkan PS sebagai tersangka,"kata Kejari Banyuasin, Reymund Hasdianto Sitohang, SH MH didampingi kasi Pidsus Giovani SH MH, Senin (21/10).

Ditambahkan Kasi Pidsus Giovani SH MH, modus operandi yang dilakukan oleh PS yaitu menggunakan dokumen perjalanan dinas yang seolah-olah sah untuk meminta biaya dari perusahaan-perusahaan yang hendak melakukan uji sampel di laboratorium DLH Banyuasin.

"Tersangka ini menggunakan surat biaya perjalanan dinas dengan memanipulasi surat tersebut, agar terlihat sah,"ungkapnya.

Surat ini kemudian diberikan kepada sekitar 90 perusahaan yang ingin menguji sampel di laboratorium dalam rentan waktu tahun 2017-2021.

Jika perusahaan tersebut tidak membayar biaya perjalanan dinas yang diminta, pihak laboratorium tidak akan melakukan uji sampel yang dibutuhkan oleh perusahaan.

"Ini jelas tindakan ilegal, karena permintaan uang tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah dan ditandatangani oleh kepala UPTD,"beber Giovani.

Tidak ada kerugian negara secara langsung dalam kasus ini, namun diduga ada dana sebesar Rp 700 juta lebih yang dipungut secara ilegal dari perusahaan-perusahaan.

mantan kepala uptd laboratorium dlh banyuasin jadi tersangka pungli                            banyuasin, sumateraekspres.id - kejaksaan negeri banyuasin menetapkan satu tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pungutan liar (pungli) di unit pelaksana teknis daerah (uptd) laboratorium dlh banyuasin.
tersangka tersebut yaitu ps mantan kepala laboratorium dinas lingkungan hidup (dlh) banyuasin periode 2017 - 2021. kemudian ps langsung ditahan ke lapas kelas ii a banyuasin dibawa penjagaan ketat anggota pidsus kejaksaan negeri banyuasin serta anggota kepolisian.
berdasarkan pantauan sebelum ditetapkan tersangka dan ditahan, tersangka ps menjalani pemeriksaan sejak senin pagi hingga akhirnya usai shalat zuhur.
“alat bukti sudah terpenuhi untuk menetapkan ps sebagai tersangka,"kata kejari banyuasin, reymund hasdianto sitohang, sh mh didampingi kasi pidsus giovani sh mh, senin (21/10).
ditambahkan kasi pidsus giovani sh mh,  modus operandi yang dilakukan oleh ps yaitu menggunakan dokumen perjalanan dinas yang seolah-olah sah untuk meminta biaya dari perusahaan-perusahaan yang hendak melakukan uji sampel di laboratorium dlh banyuasin.
baca juga:kejari banyuasin tetapkan mantan kepala uptd laboratorium dlh sebagai tersangka pungli
baca juga:eddy santana putra tegaskan perangi pungli di dunia pendidikan
 "tersangka ini menggunakan surat biaya perjalanan dinas dengan memanipulasi surat tersebut, agar terlihat sah,"ungkapnya.
surat ini kemudian diberikan kepada sekitar 90 perusahaan yang ingin menguji sampel di laboratorium dalam rentan waktu tahun 2017-2021.
jika perusahaan tersebut tidak membayar biaya perjalanan dinas yang diminta, pihak laboratorium tidak akan melakukan uji sampel yang dibutuhkan oleh perusahaan.
"ini jelas tindakan ilegal, karena permintaan uang tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah dan ditandatangani oleh kepala uptd,"beber giovani.
tidak ada kerugian negara secara langsung dalam kasus ini, namun diduga ada dana sebesar rp 700 juta lebih yang dipungut secara ilegal dari perusahaan-perusahaan.
baca juga:meminimalisir pungli, pemkab muba dorong sipad 
baca juga:polisi bakar pos pungli, terduga pelaku dibubarkan 
dalam kasus ini tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus ini."kami masih menunggu fakta-fakta persidangan yang akan datang,” ujarnya.
ps dijerat dengan pasal 12 huruf e undang-undang tindak pidana korupsi yang mengatur tentang pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. 
pasal ini menyebutkan bahwa pegawai negeri yang melakukan pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dapat diancam dengan hukuman pidana penjara minimal 4 tahun.