Polisi Berulang Kali Bersurat ke DPRD OI, Belum Juga Lunasi Kelebihan Bayar Biaya Perjalanan Dinas Temuan BPK

Reporter: tim |

Editor: Edi Sumeks |

Jumat , 11 Oct 2024 - 21:45

KELEBIHAN BAYAR : Pihak CV Hodma mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp394.982.504, kepada Dinas PUPR Lahat, menindaklanjuti temuan BPK terkait proyek peningkatan jalan lingkar Desa Tanjung Aur, Kecamatan Kikim Tengah, Lahat.- FOTO: KEJARI LAHAT-

SUMSEL, SUMATERAEKSPRES.ID – DPRD Kabupaten Ogan Ilir (OI), belum tuntas menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas kelebihan bayar biaya perjalanan dinas tahun anggaran (TA) 2022 dan 2023. Kepolisian pun terus mendorong penuntasan pengembalian kerugian negara.

Kamis (10/10), Unit Tipidkor Satreskrim Polres OI, kembali menyurati DPRD Kabupaten OI terkait temuan itu. "Iya, itu untuk (para saksi) dimintai verifikasi,” kata Kapolres OI AKBP Bagus Suryo Wibowo SIK, melalui Kasat Reskrim AKP M Ilham SIK, Jumat (11/10).

Ilham mengatakan, pihaknya telah beberapa kali menyurati DPRD Kabupaten OI agar memberikan penjelasan dan bertanggung jawab atas temuan BPK tersebut. Lantaran berlarut-larutnya penuntasan tuntutan ganti rugi (TGR) kelebihan bayar perjalanan dinas DPRD OI.

Untuk diketahui, temuan BPK RI tersebut didokumentasikan dalam audit dengan nomor : 54.B/LHP/XVIII.PLG/05/2024 yang diterbitkan pada 28 Mei 2024 lalu.

Terpisah, berdasarkan informasi dari Inspektorat Kabupaten OI, ada temuan kelebihan bayar di DPRD Kabupaten OI pada TA 2022 sebesar Rp5,5 miliar.

Dari kelebihan bayar TA 2022 sebesar Rp5,5 miliar itu, baru ada pembayaran kembalian Rp1 miliar lebih. Belum lunas kelebihan bayar TA 2022, pada TA 2023 temuan justru meningkat lebih besar menjadi Rp9,6 miliar. Kemudian juga baru dibayar Rp1 miliar lebih.

"Yang jelas sudah ada (anggota DPRD Ogan Ilir) yang mengembalikan uang (kelebihan bayar) tersebut. Walaupun ada beberapa orang yang belum melunasi," terang Ibnu Hardi, Inspektur Daerah Kabupaten OI, kemarin.

Lanjut Ibnu Hardi, Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), juga terus berupaya agar anggota legislatif yang kelebihan bayar, segera menunaikan kewajibannya.

"Kami terus bersurat sampai TGR itu dikembalikan semua. Kalau orang tersebut meninggal dunia, maka dibebankan kepada ahli warisnya," tegas Ibnu Hardi, kepada Sumatera Ekspres.

Terpisah, Plt Sekretaris DPRD Kabupaten OI Edi Harpandi, mengatakan dirinya belum dapat memberikan keterangan terkait TGR berdasarkan temuan BPK RI tersebut. "Saya baru menjabat, adanya temuan itu di masa Sekwan sebelumnya. Namun kami terus menyurati anggota dewan yang belum mengembalikan (TGR)," singkatnya.

polisi berulang kali bersurat ke dprd oi, belum juga lunasi kelebihan bayar biaya perjalanan dinas temuan bpk                            sumsel, sumateraekspres.id – dprd kabupaten ogan ilir (oi), belum tuntas menindaklanjuti temuan badan pemeriksa keuangan (bpk) ri atas kelebihan bayar biaya perjalanan dinas tahun anggaran (ta) 2022 dan 2023. kepolisian pun terus mendorong penuntasan pengembalian kerugian negara.
kamis (10/10), unit tipidkor satreskrim polres oi, kembali menyurati dprd kabupaten oi terkait temuan itu. "iya, itu untuk (para saksi) dimintai verifikasi,” kata kapolres oi akbp bagus suryo wibowo sik, melalui kasat reskrim akp m ilham sik, jumat (11/10).
ilham mengatakan, pihaknya telah beberapa kali menyurati dprd kabupaten oi agar memberikan penjelasan dan bertanggung jawab atas temuan bpk tersebut. lantaran berlarut-larutnya penuntasan tuntutan ganti rugi (tgr) kelebihan bayar perjalanan dinas dprd oi.
untuk diketahui, temuan bpk ri tersebut didokumentasikan dalam audit dengan nomor : 54.b/lhp/xviii.plg/05/2024 yang diterbitkan pada 28 mei 2024 lalu. 
terpisah, berdasarkan informasi dari inspektorat kabupaten oi, ada temuan kelebihan bayar di dprd kabupaten oi pada ta 2022 sebesar rp5,5 miliar.
dari kelebihan bayar ta 2022 sebesar rp5,5 miliar itu, baru ada pembayaran kembalian rp1 miliar lebih. belum lunas kelebihan bayar ta 2022, pada ta 2023 temuan justru meningkat lebih besar menjadi rp9,6 miliar. kemudian juga baru dibayar rp1 miliar lebih.
baca juga:jangan sampai tabrak hukum, dprd gelar bimtek bersama kajari
baca juga:pimpinan dprd muba masa jabatan 2024-2029 resmi dilantik 
"yang jelas sudah ada (anggota dprd ogan ilir) yang mengembalikan uang (kelebihan bayar) tersebut. walaupun ada beberapa orang yang belum melunasi," terang ibnu hardi, inspektur daerah kabupaten oi, kemarin.
lanjut ibnu hardi, inspektorat sebagai aparat pengawas intern pemerintah (apip), juga terus berupaya agar anggota legislatif yang kelebihan bayar, segera menunaikan kewajibannya.
"kami terus bersurat sampai tgr itu dikembalikan semua. kalau orang tersebut meninggal dunia, maka dibebankan kepada ahli warisnya," tegas ibnu hardi, kepada sumatera ekspres.
terpisah, plt sekretaris dprd kabupaten oi edi harpandi, mengatakan dirinya belum dapat memberikan keterangan terkait tgr berdasarkan temuan bpk ri tersebut. "saya baru menjabat, adanya temuan itu di masa sekwan sebelumnya. namun kami terus menyurati anggota dewan yang belum mengembalikan (tgr)," singkatnya.
baca juga:hari pertama ngantor pasca pelantikan, dprd prabumulih gelar rapat paripurna
baca juga:ketika tukang galon dilantik jadi anggota dprd lubuklinggau, wawan: modal bismillah dan restu orang tua
terpisah, temuan bpk atas kelebihan pembayaran hingga menimbulkan kerugian negara juga terjadi di kabupaten lahat. uang yang dikembalikan kontraktor sebesar rp394.982.504,91, terkait proyek peningkatan jalan lingkar desa tanjung aur, kecamatan kikim tengah, lahat.
pihak cv hodma mengembalikan kelebihan bayar tersebut kepada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) kabupaten lahat, bertempat di kantor kejaksaan negeri (kejari) lahat, selasa lalu (8/10), sekitar pukul 15.00 wib. 
penyerahan uang kelebihan bayar itu, disaksikan langsung kepala kejari lahat toto roedianto ssos sh mh, didampingi kasi tindak pidana khusus firmansyah sh. ”sebelumya dilakukan lidik, lalu ada temuan bpk untuk kegiatan lanjutan peningkatan jalan lingkar desa tanjung aur, kecamatan kikim tengah, lahat, sebesar rp494.982.504,91,” terang kasi intel kejari lahat zit muttaqin sh, jumat (11/10).
pihak kontraktor pelaksana itu kemudian awalnya sudah mengembalikan sebesar rp100 juta, dari total temuan bpk sebesar rp494.982.504,91. “dengan pengembalian ini (rp394.982.504,91), maka cv telah menuntaskan temuan bpk,” terangnya. 
baca juga:byarpet semakin parah di tebing tinggi, ini rencana ketua dprd empat lawang
baca juga:50 anggota dprd ucapkan sumpah janji
pengembalian kerugian negara ini, disebut toto, sebagai salah satu bentuk tanggung jawab cv hodma dalam menindaklanjuti temuan bpk. muttaqin menyebut pihaknya berkomitmen untuk menindaklanjuti segala bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.
termasuk pengembalian uang kerugian negara seperti ini. "jadi kami (kejari lahat) tidak hanya fokus pada penindakan tindak pidana korupsi. tetapi juga upaya maksimal dalam mengembalikan kerugian negara yang timbul akibat temuan bpk," tambah muttaqin.
pengembalian uang tersebut kemudian disetorkan ke kas daerah kabupaten lahat, melalui rekening bank sumselbabel.  “sebagai bagian dari upaya pemulihan keuangan negara, yang sempat dirugikan dalam proyek pembangunan infrastruktur tersebut,” tandasnya.
kasi tindak pidana khusus kejari lahat firmansyah sh, menambahkan bahwa kerja sama antara berbagai pihak, termasuk cv hodma, adalah langkah yang sangat diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum dan pengelolaan keuangan negara yang baik.
baca juga:dprd gelar paripurna istimewa peringatan hari jadi kabupaten musi banyuasin ke-68 tahun
baca juga:30 anggota dprd 2024-2029 resmi dilantik 
sehingga kejari lahat mengapresiasi iktikad baik dari cv hodma, yang telah memenuhi kewajiban mengembalikan kelebihan pembayaran yang menimbulkan kerugian keuangan negara. 
dengan adanya pengembalian uang ini, diharapkan proyek tersebut bisa menjadi pelajaran bagi pelaksana proyek lainnya.
yakni,  agar lebih berhati-hati dan sesuai prosedur dalam menjalankan kegiatan pembangunan.
kejari lahat akan terus melakukan pengawasan dan penindakan tegas terhadap segala bentuk penyelewengan. “sembari kami memastikan bahwa dana publik yang dipergunakan dalam setiap proyek pemerintah, digunakan secara efisien dan tepat sasaran,” tegasnya.