Isu Netralitas ASN dan Keraguan Profesionalisme Penyelenggara Pemilu di Lahat Mengemuka

Reporter: Agustriawan |

Editor: Irwansyah |

Kamis , 10 Oct 2024 - 14:04

Rakor dan Sosialiasi terkait netralitas ASN beberapa waktu lalu. Foto:Agustriawan/Sumateraekspres.id--

“Kami mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi jalannya Pilkada agar berlangsung jujur dan berintegritas,” tutup Nana.

Sementara itu, PJ Bupati Lahat, Imam Pasli SSTP, menegaskan akan berkoordinasi dengan Bawaslu untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum ASN.

Di tengah isu ini, keraguan juga mencuat mengenai profesionalisme penyelenggara pemilu, terutama KPU dan jajarannya.

Terdapat rekaman yang menunjukkan indikasi pengumpulan KTP oleh penyelenggara pemilu, meskipun maksudnya belum jelas.

KPU Lahat, melalui anggota Emil Asy’ari, menegaskan bahwa jika ada bukti pelanggaran, tindakan tegas akan diambil. “Kami akan bertindak tegas jika ada bukti pelanggaran,” ujarnya.

isu netralitas asn dan keraguan profesionalisme penyelenggara pemilu di lahat mengemuka                            lahat, sumateraekspres.id – dalam beberapa hari terakhir, perdebatan mengenai netralitas aparatur sipil negara (asn) dalam pilkada lahat 2024 mulai mencuat.
sebanyak tujuh asn diduga terlibat pelanggaran netralitas, menimbulkan keraguan terhadap profesionalisme penyelenggara pemilu, khususnya kpu lahat.
temuan ini berasal dari pengawasan yang dilakukan oleh panitia pengawas kecamatan (panwascam) dan laporan masyarakat yang kemudian disampaikan kepada badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) kabupaten lahat.
baca juga:waspadai keberadaan makhluk halus di rumah anda: kenali tanda-tandanya!
baca juga:kecelakaan pagi tadi, pajero sport berplat yogya hantam tiang lrt di jantung palembang!
ketua bawaslu lahat, nana priana, menyatakan bahwa tujuh asn tersebut berasal dari berbagai instansi, termasuk dinas perhubungan, dinas kependudukan dan catatan sipil, serta beberapa dinas lainnya.
nana menegaskan pentingnya menjaga netralitas asn selama proses pemilu dan akan memantau perkembangan kasus ini dengan serius.
“kami mengingatkan seluruh asn di kabupaten lahat untuk tidak terlibat dalam politik praktis. pelanggaran dapat mengakibatkan sanksi berat,” tambah ario kesuma wijaya, anggota bawaslu divisi hukum.
baca juga:bri bo kayuagung salurkan bantuan untuk ahli waris nasabah yang meninggal
baca juga:waspada hujan petir di hampir semua daerah sumatera selatan, jumat 11 oktober 2024
netralitas asn diatur dalam berbagai regulasi, termasuk undang-undang nomor 1 tahun 2015, yang melarang keterlibatan asn dalam kampanye politik, serta peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 yang mengatur disiplin asn.
pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenakan sanksi mulai dari teguran hingga pemberhentian dari jabatan.
bawaslu berharap pengawasan ketat dan sanksi tegas dapat menjaga netralitas asn selama pilkada, demi terciptanya pemilu yang adil dan bebas dari intervensi politik.
baca juga:terungkap, ternyata ini alasan child emperor berubah menjadi wild emperor dalam one punch man!
baca juga:tips mempersiapkan diri menghadapi pesaing cpns 2024 dengan 6 langkah praktis, apa saja? simak yuk!
“kami mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pilkada agar berlangsung jujur dan berintegritas,” tutup nana.
sementara itu, pj bupati lahat, imam pasli sstp, menegaskan akan berkoordinasi dengan bawaslu untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum asn.
di tengah isu ini, keraguan juga mencuat mengenai profesionalisme penyelenggara pemilu, terutama kpu dan jajarannya.
baca juga:persidangan kasus pembvnuhan siswi aa ditunda, pelaku ubah pengakuan, pengacara: anak kami tidak bersalah
baca juga:strategi kabupaten lahat untuk pengentasan kemiskinan di tengah sumber daya melimpah, ini kata pj bupati!
terdapat rekaman yang menunjukkan indikasi pengumpulan ktp oleh penyelenggara pemilu, meskipun maksudnya belum jelas.
kpu lahat, melalui anggota emil asy’ari, menegaskan bahwa jika ada bukti pelanggaran, tindakan tegas akan diambil. “kami akan bertindak tegas jika ada bukti pelanggaran,” ujarnya.