https://sumateraekspres.bacakoran.co/

Menkeu Sri Mulyani: Integrasi Nilai Islam Penting dalam Kebijakan Fiskal untuk Keadilan Sosial

Menkeu Sri Mulyani: Integrasi Nilai Islam Penting dalam Kebijakan Fiskal untuk Keadilan Sosial-Foto: Kemenkeu-

JAKARTA, SUMATERAEKSPRES.ID - Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, menekankan urgensi penerapan nilai-nilai Islam secara substansial dalam kebijakan keuangan publik.

Dalam sebuah acara yang membahas integrasi prinsip-prinsip Islam dalam sektor keuangan, Sri Mulyani mengungkapkan, "Islam adalah rahmatan lil alamin.

Nilai-nilainya universal dan dibutuhkan oleh seluruh umat manusia." Menurutnya, prinsip-prinsip dasar Islam, seperti keadilan dan kesejahteraan sosial, harus tercermin dalam manajemen keuangan publik, terutama dalam aspek alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

BACA JUGA:Hukum Pinjaman Online dalam Islam dan Alternatif Keuangan yang Aman

BACA JUGA:Apa Iya Islam Melarang Umatnya Tidur Setelah Ashar? Ini Penjelasannya

Menkeu menegaskan bahwa distribusi kekayaan yang adil menjadi salah satu fokus utama.

Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok paling rentan, dapat menikmati hasil pembangunan.

"Keadilan ini tidak mungkin tercapai tanpa adanya kebijakan fiskal yang mendukung distribusi yang merata," jelasnya.

Dalam konteks ini, sistem perpajakan dirancang untuk membebankan kewajiban lebih kepada mereka yang mampu, sekaligus memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan.

BACA JUGA:Memahami Kedudukan Suami dalam Rumah Tangga, Mengapa Istri Dilarang Marah dalam Islam

BACA JUGA:Bolehkah Arisan Menurut Islam? Simak Ulasan Berikut Ini

Lebih lanjut, Sri Mulyani juga menggarisbawahi pentingnya stabilitas ekonomi untuk menjaga keberlanjutan perlindungan atas prinsip-prinsip Maqasid al-Syari'ah.

"Perekonomian yang tidak stabil tidak hanya menggerus kekayaan, tetapi juga mengancam kehidupan manusia, stabilitas keluarga, dan perkembangan intelektual masyarakat," tambahnya.

Dalam pandangannya, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan memerlukan efisiensi dalam alokasi sumber daya publik.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan