Walau Bukan ASN, Kepala Desa Wajib Netral Dalam Pilkada 2024. Ini Kata Mendagri Tito Karnavian

Reporter: emha |

Editor: Martha |

Rabu , 25 Sep 2024 - 14:04

Mendagri Tito Karnavian.-foto: ist-

Bahkan, Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) minta agar kepala desa yang tidak netral selama Pilkada 2024 dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Ada aturannya mengenai kepala desa ini, terutama di masa kampanye. Nanti wasitnya ya Bawaslu,” kata Tito.

BACA JUGA:Netralitas ASN-Kades Disoal

BACA JUGA:Ingatkan Netralitas Polri

Untuk kepala desa yang tidak netral bisa dijatuhi sanksi administrative atau pidana.

Ada pun proses kepala desa yang diduga tidak netral melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Menurut Tito, Kementerian yang dia pimpin sudah berkali-kali berikan imbauan kepada seluruh kepala desa agar bersikap netral selama Pilkada 2024.

Ada pun sesuai tahapan Pilkada Serentak 2024, terhitung hari ini, 25 September 202 hingga 23 November 2024, pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah sudah mulai kampanye.

Selanjutnya, selama tiga hari terhitung 24-26 November masuk masa tenang.

Hari H pencoblosan pilkada pada 27 November 2024. Saat itu, seluruh masyarakat yang punya hak pilih akan mendatangi tempat pemungutan suara (TPS).

Ada pun untuk penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara akan berlangsung hingga 16 Desember 2024 mendatang. (*)

walau bukan asn, kepala desa wajib netral dalam pilkada 2024. ini kata mendagri tito karnavian                            jakarta – tak hanya asn, kementerian dalam  negeri (kemendagri) mewarning seluruh kepala desa untuk bersikap netral dalam pesta demokrasi pilkada serentak 2024.
sebab, kepala desa merupakan perpanjangan tangan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan rakyat.
karena itu, penting dan wajib seorang kepala daerah bersikap netral. walau pun sebagai seorang rakyat, tetap punya pilihan pribadi dalam pilkada 2024.
untuk itu, masyarakat diimbau turut mengawasi netralitas para kepala desa.
baca juga:pilkada 2024: danrem 044/gapo ultimatum kontestan soal netralitas, ini penegasannya!
baca juga:bawaslu kota palembang hadiri koordinasi nasional, fokus pada netralitas asn
sebelumnya, ketua bawaslu ri, rahmat bagja mengungkapkan kalau pihaknya  berkoordinasi dengan kementerian dalam negeri untuk mengantisipasi pelanggaran netralitas.
tidak hanya kalangan asn, tapi hingga kepala desa. 
sebab, meski pun tidak termasuk aparatur sipil negara, tapi kepala daerah dilarang untuk terlibat kampanye.
bagja menegaskan kalau mengawal netralitas kepala desa bukan hanya pekejaan rumah kemendagri dan bawaslu. 
baca juga:bawaslu oki tegaskan netralitas asn jelang pilkada, masyarakat diminta awasi
baca juga:ingatkan netralitas asn di musim pilkada, melanggar bakal disanksi tegas
tapi juga butuh peran serta dan dikungan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpanrb), juga badan kepegawaian negara (bkn).
dikatakan ketua bawaslu, pihaknya bersama menpanrb dan jajaran terus mensosialisasikan mengenai netralitas kepala desa ini.
bahkan, tito karnavian sebagai menteri dalam negeri (mendagri) minta agar kepala desa yang tidak netral selama pilkada 2024 dilaporkan ke badan pengawas pemilu (bawaslu).
“ada aturannya mengenai kepala desa ini, terutama di masa kampanye. nanti wasitnya ya bawaslu,” kata tito.
baca juga:netralitas asn-kades disoal 
baca juga:ingatkan netralitas polri
untuk kepala desa yang tidak netral bisa dijatuhi sanksi  administrative atau pidana.
ada pun proses kepala desa yang diduga tidak netral melalui sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu).
menurut tito, kementerian yang dia pimpin sudah berkali-kali berikan imbauan kepada seluruh kepala desa agar bersikap netral selama pilkada 2024.
ada pun sesuai tahapan pilkada serentak 2024, terhitung hari ini, 25 september 202 hingga 23 november 2024, pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah sudah mulai kampanye. 
baca juga:pentingnya netralitas asn dalam pemilu serentak 2024, bawaslu sumsel adakan rakernis
baca juga:netralitas dan profesionalisme harga mati
selanjutnya, selama tiga hari terhitung 24-26 november masuk masa tenang.
hari h pencoblosan pilkada pada 27 november 2024. saat itu, seluruh masyarakat yang punya hak pilih akan mendatangi tempat pemungutan suara (tps).
ada pun untuk penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara akan berlangsung hingga 16 desember 2024 mendatang. (*)