LAHAT, SUMATERAEKSPRES.ID - Secara umum ketersediaan pangan di Kabupaten Lahat terbilang aman baik pada musim panas maupun hujan. Terutama untuk 12 komoditi utama atau bahan pokok penting (bapokting).

Kadis Ketahanan Pangan Ibni Norris melalui Kabid Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Evi Mardalena mengatakan ketersediaan 12 komoditi utama untuk Kabupaten Lahat terbilang aman. 

Hal itu lantaran dari produksi dan barang masuk (stok masuk) ke Kabupaten Lahat bila disandingkan dengan kebutuhan dan konsumsi masyarakat Lahat. Yakni dalam pada proyeksi neraca pangan wilayah masih keadaan surplus.

"Jadi ketersediaan pangannya ada dari produksi dari Lahat sendiri maupun barang perdagangan dari luar yang masuk ke Lahat," katanya.

BACA JUGA:Resmi Dilantik Jadi Pj Wali Kota Pagaralam, Nelson Firdaus Bakal Langsung ke Lapangan

BACA JUGA:Jalankan Pembangunan, Perkuat Ketahanan Pangan, Desa Air Itam

Untuk 12 komoditi utama itu diantaranya beras, jagung, kedele, bawang merah, cabe besar, cabe rawit, gula, minyak goreng, daging ayam, daging sapi dan telur ayam. 

"Dari 12 komoditi itu tidak ada yang minus. Kita melakukan pendataan baik perbulan maupun prediksi per tahun maupun persemester" tambahnya.

Selanjutnya untuk daerah rawan pangan sendiri di Kabupaten Lahat tidak ada. Namun memang ada daerah yang rentan rawan pangan saja. Dilihat dari enam indikator yaitu Luas lahan pertanian, Jumlah tenaga kesehatan, Ketersediaan air bersih Sarana prasarana pangan, Jumlah penduduk dan Akses.

Untuk 2023 lalu, dari 377 desa dan kelurahan di Kabupaten Lahat, ada sekitar 74 daerah rentan rawan pangan. Untuk upaya yang dilakukan diantaranya jangka pendek seperti operasi pasar dan pasar murah, gerakan Sumsel mandiri pangan dan lainnya. 

“Lalu jangka panjang ialah pengembangan komoditas usaha pertanian, perikanan maupun perkebunan yang cocok di kawasan tersebut,” jelasnya.

BACA JUGA:Ketersediaan Pangan Terjaga di Lahat. Fokus pada Pengembangan Komoditas di Daerah Rentan

BACA JUGA:Klaim Proses Layanan Haji Sesuai Aturan, Kemenag Tegaskan Tak Ada Ruang untuk Penyimpangan

Sementara upaya lainnya yang terpenting ialah melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Baik itu Dinas PUPR-Bm untuk akses jalan, Dinas Kesehatan untuk tenaga kesehatan maupun dinas lainnya.