PALEMBANG, SUMATERAEKSPRES.ID - Pj Walikota Palembang, A Damenta memaparkan 10 indikator program prioritas di masa kepemimpinannya selama menjabat ke Tim Penilai di Kantor Inspektorat Jenderal Kemendagri, Kamis (19/9). Adapun ke-10 indikator itu, meliputi inflasi, stunting, BUMD, pelayanan publik, pengangguran, kemiskinan ekstrim, kesehatan, penyerapan anggaran dan juga kegiatan unggulan serta perizinan. 

Darmenta mengungkapkan ke-10 indikator itu melalui pendekatan aspek pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan. "Ketiga aspek ini dilaksanakan bersamaan untuk mencapai hasil maksimal," ungkapnya, Kamis (19/9). 

Dia menuturkan, pada Agustus lalu, deflasi atau penurunan barang dan jasa di Kota Palembang secara month on month (MOM) mencapai 0,27 persen dan tingkat inflasi Palembang pada waktu yang sama di angka 1,85 persen. Angka tersebut menurut Damenta, lebih rendah dibandingkan tahun lalu di periode yang sama dan juga lebih rendah dari inflasi nasional yang mencapai 2,12 persen.  

“Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemkot Palembang dalam mengendalikan inflasi ini meliputi oprasi pasar, pemantauan harga, gerakan tanam cepat panen dan kerjasama antar daerah penyumbang komoditas inflasi  tersebut,” ungkap Darmenta.

BACA JUGA:Pj Wali Kota Prabumulih, H Elman ST MM Door to Door Datangi Keluarga Stunting

BACA JUGA:Pembukaan Festival Budaya 2024 di Palembang, Pj Wali Kota A. Damenta Ajak Lestarikan Budaya Melayu

Sedangkan untuk angka stunting di Palembang periode Mei-Agustus, Darmenta menyebut mengalami penurunan signifikan. Dimana pada bulan Mei, angka stunting di Kota Palembang ada 401 kasus, lalu bulan Juni menurun jadi 398 kasus dan Juli ada penurunan menjadi 375 kasus. Sedangkan di bulan Agustus, stunting di Palembang ini menjadi 349 kasus. 

“Adapun penurunan tadi dilakukan melalui program sikat stunting ini di antaranya pemberian makanan tambahan bergizi berbasis pangan lokal, pengadaan paket BMHP skrining hipotiroid kongenital untuk deteksi dini bayi yang baru dilahirkan,” tegasnya.

Kemudian bidang pelayanan publik, Palembang kini telah mempunyai mall pelayanan publik yang bertujuan untuk berikan pelayanan yang nyaman, mudah juga terintegrasi. Di Mall Pelayanan Publik (MPP) tersebut mengakomodir 20 instansi layanan tersebut baik tingkat pusat dan juga daerah. “Juga ada satu bank daerah serta melayani lebih dari 60 jenis layanan yang bisa akses secara online dan offline,” tukasnya.

BACA JUGA:Pj Wali Kota Lubuklinggau Respon Kasus Ketidaknetralan ASN dalam Pilkada

BACA JUGA:PJ Wali Kota Prabumulih Hadiri Evaluasi Kinerja di Kemendagri

Darmenta menyebut angka pengangguran terbuka di Palembang tahun 2023 menurun menjadi 7,49 persen dibanding 2022. Partisipasi angkatan kerja meningkat menjadi 67,51 persen, naik 3,03 persen dari 2022 sebesar 64,48 persen. “Untuk kemiskinan ekstrim, turun hingga satu digit di angka 9,78 persen di tahun ini,” tegasnya.

Adapun program unggulan atau prioritas imendukung program nasional sebagaimana arahan Presiden dan Mendagri. Inspektur I Itjen Kemnedgari, Brigjen Pol Rustam Mansyur mengapresiasi kinerja dan capaian dari PJ Walikota Palembang selama menjabat. Dirinya berharap segenap tim Pemkot Palembang tetap berpedoman pada regulasi apa yang telah ditetapkan dalam pedoman evaluasi.