Kebijakan Baru Bank Indonesia: BI Rate 6%, Ekonomi Siap Melaju?

Reporter: Rian Sumeks |

Editor: Rian Sumeks |

Rabu , 18 Sep 2024 - 18:27

Kebijakan Baru Bank Indonesia: BI Rate 6%, Ekonomi Siap Melaju?-Foto: Freepik-

Langkah-langkah konkret yang diambil dalam kebijakan bauran ini meliputi:

Penguatan operasi moneter pro-market, bertujuan menarik modal asing untuk memperkuat stabilitas Rupiah.

Ini dilakukan dengan menjaga daya tarik suku bunga pasar uang dan mengoptimalkan instrumen seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas (SVBI), dan Sukuk Valas (SUVBI).

Stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar valuta asing (valas) pada transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

Transparansi suku bunga kredit untuk sektor-sektor prioritas guna mendukung kebijakan insentif likuiditas makroprudensial.

Perluasan digitalisasi transaksi dengan edukasi penggunaan QRIS antarnegara serta mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2024.

Penguatan struktur industri sistem pembayaran melalui sertifikasi kompetensi sesuai dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.

Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong pertumbuhan yang lebih kuat dan berkelanjutan di masa mendatang.

kebijakan baru bank indonesia: bi rate 6%, ekonomi siap melaju?                            jakarta, sumateraekspres.id - bank indonesia (bi) dalam rapat dewan gubernur (rdg) yang digelar pada 17-18 september 2024, memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan (bi rate) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6,00%.
penurunan juga diterapkan pada suku bunga deposit facility menjadi 5,25% dan lending facility menjadi 6,75%.
keputusan ini sejalan dengan proyeksi inflasi yang masih rendah untuk 2024 dan 2025, yang diperkirakan akan tetap dalam kisaran target 2,5±1%.
selain itu, penguatan dan stabilitas nilai tukar rupiah turut menjadi pertimbangan utama. bank indonesia juga menyatakan pentingnya langkah ini untuk memperkuat laju pertumbuhan ekonomi nasional.
baca juga:bank muamalat buka lowongan customer service, prioritaskan lulusan baru yang komunikatif, ini syaratnya
baca juga:digital banking dinilai optimal, bsi raih penghargaan best digital bank
erwin haryono, kepala departemen komunikasi bank indonesia, menyampaikan bahwa bi akan terus memantau ruang penurunan suku bunga kebijakan.
hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi inflasi yang terkendali dan stabilitas nilai tukar rupiah yang menunjukkan kecenderungan menguat.
"pertumbuhan ekonomi harus terus didorong agar lebih tinggi," ungkap erwin, dikutip sumateraekspres.id, rabu 18 september 2024.
bank indonesia juga memastikan kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran akan tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
baca juga:support santri jadi agen perubahan: forpess gandeng bank sampah induk lestarikan lingkungan
baca juga:optimistis kredit perbankan tumbuh double digit
kebijakan makroprudensial yang longgar terus dijalankan, bertujuan mendorong penyaluran kredit perbankan pada sektor-sektor prioritas seperti umkm dan ekonomi hijau, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.selain itu, kebijakan sistem pembayaran juga difokuskan untuk mendorong sektor perdagangan dan umkm.
bi berupaya memperkuat infrastruktur sistem pembayaran serta memperluas digitalisasi, termasuk dengan mengedukasi merchant qris dan mendorong penggunaan kartu kredit indonesia (kki) di segmen pemerintah.
baca juga:bris konsisten menguat, sempat sentuh ath di level rp3.180
baca juga:meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa di kabupaten lahat
langkah-langkah konkret yang diambil dalam kebijakan bauran ini meliputi:penguatan operasi moneter pro-market, bertujuan menarik modal asing untuk memperkuat stabilitas rupiah.
ini dilakukan dengan menjaga daya tarik suku bunga pasar uang dan mengoptimalkan instrumen seperti sekuritas rupiah bank indonesia (srbi), sekuritas valas (svbi), dan sukuk valas (suvbi).
stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar valuta asing (valas) pada transaksi spot, domestic non-deliverable forward (dndf), dan surat berharga negara (sbn) di pasar sekunder.
transparansi suku bunga kredit untuk sektor-sektor prioritas guna mendukung kebijakan insentif likuiditas makroprudensial.
perluasan digitalisasi transaksi dengan edukasi penggunaan qris antarnegara serta mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui rapat koordinasi nasional percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (p2dd) 2024.
penguatan struktur industri sistem pembayaran melalui sertifikasi kompetensi sesuai dengan blueprint sistem pembayaran indonesia (bspi) 2030.
kebijakan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong pertumbuhan yang lebih kuat dan berkelanjutan di masa mendatang.