Walhi Sumsel Minta Negara Hadir dan Serius, Kerugian Akibat Illegal Drilling di Muba Mencapai Rp50 Triliun

Reporter: Tim |

Editor: Widi Sumeks |

Sabtu , 07 Sep 2024 - 20:50

MERUSAK LINGKUNGAN: Aktivitas illegal drilling di Desa Srigunung, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Muba, membuat pencemaran berat Sungai Dawas, akibat tumpahan minyak mentah ilegal. -FOTO: WALHI SUMSEL-

“Kerusakan di Sungai Dawas diperkirakan mencapai Rp 4,87 triliun, menyumbang 77,6% dari total kerugian lingkungan. Pencemaran ini tidak hanya merusak ekosistem air, tetapi juga berdampak pada produktivitas pertanian dan perikanan, yang merupakan sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat lokal,” tambahnya.

Yus menyebut, dalam praktiknya di lapangan, ada banyak pelanggaran terjadi akibat aktivitas illegal drilling. “Antara lain, melakukan survei umum tanpa izin, tidak menjaga kerahasiaan data survei umum,” imbuhnya.

Selanjutnya, pelanggaran eksplorasi dan atau eksploitasi tanpa kontrak kerja sama, melakukan pengelolaan usaha hilir tanpa izin, melakukan pengangkutan produk hilir tanpa izin, melakukan penyimpanan produk BBM tanpa izin.

Kemudian, melakukan penjualanan pada usaha hilir tanpa izin, dan tidak ada standarisasi olahan BBM dan gas murni dari pemerintah. “Terakhir, produk yang dihasilkan merupakan tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi,” tegasnya.

Sehingga, lanjut Yus, Walhi Sumsel memberikan beberapa rekomendasi. Pertama, Penguatan Kelembagaan. “Pemerintah perlu membentuk wadah ekonomi yang mengakomodasi kepentingan masyarakat dalam mengelola sumber daya minyak secara berkelanjutan,” katanya.

Kedua, Penegakan Hukum. “Diperlukan pengawasan yang ketat terhadap pelaku illegal drilling serta penegakan hukum yang lebih efektif untuk mengurangi kerugian ekonomi dan lingkungan,” ucapnya.

Ketiga, Diversifikasi Ekonomi. “Memberikan alternatif ekonomi bagi masyarakat lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap pengeboran ilegal,” tambah Yus.

Keempat, Pemulihan Lingkungan. “Upaya pemulihan lingkungan harus segera dilakukan untuk mengatasi dampak jangka panjang dari illegal drilling. Baik terhadap ekosistem maupun kesehatan masyarakat,” tegasnya.

Dengan penanganan yang tepat, sambung Yus, Walhi Sumsel berharap aktivitas illegal ini dapat ditangani secara baik. “Serta ekonomi dan lingkungan di Musi Banyuasin dapat pulih demi kesejahteraan masyarakat setempat,” harapnya.

Yus mengapresiasi sudah terbentuknya Satgas Penanganan Illegal drilling dan Illegal Refinery di Kabupaten Muba. “On the track atau tidak, kita belum tahu. Kita pantau bersama, namun kami apresiasi upaya yang sudah dilakukan Polda Sumsel,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pertengahan 2024 lalu sudah 2 kali terjadi kebakaran sumur minyak ilegal di kawasan rawa Dusun 5 Parung, Desa Srigunung, Kecamatan Sungai Lilin, Muba. Pada 21 Juni 2024 dan 28 Juni 2024.

Natural flowing atau semburan minyak tak terkendali itu, masuk ke aliran Sungai Dawas sepanjang 10 km. Bahkan, sudah 8 warga menjadi korban luka bakar saat memeras minyak tumpahan ilegal. Empat di antaranya tewas. Yakni, Bodi alias Dedi(31), warga Ogan Ilir. Alek Sander (32), warga Muba. Ujang (68) warga Ogan Ilir, dan Hatta alias Atta (45) warga Muba.

Dua kali kejadian beruntun yang merenggut 4 korban jiwa tersebut, menjadi perhatian serius Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo SIK. Mantan Kapolda Jambi itu sudah menyebutnya sebagai tragedi kemanusiaan.

walhi sumsel minta negara hadir dan serius, kerugian akibat illegal drilling di muba mencapai rp50 triliun                            palembang, sumateraekspres.id - wahana lingkungan hidup (walhi) sumsel, menyebut kerugian negara akibat praktik illegal drilling di kabupaten musi banyuasin (muba), mencapai hampir rp50 triliun. untuk itu walhi sumsel minta negara hadir karena tidak cukup penanganannya dari sisi penegakan hukum saja.
 “kami mendorong negara (pemerintah pusat) hadir, harus betul-betul melihat aktifitas ini. agar negara tidak kehilangan pendapatan dan kerusakan lingkungan,” tegas direktur eksekutif walhi sumsel, yuliusman, sabtu, 7 september 2024.
katanya, tindak illegal drilling dari sumur tua aset negara yang sebelumnya dikelola kontraktor kontrak kerja sama (kkks) maupun pengeboran sumur minyak baru, merupakan pelanggaran hukum. “tercantum dalam uu no 22/2001 tentang minyak dan gas bumi,” ujarnya. 
hasil investigasi walhi sumsel pada agustus-september 2024, melibatkan ahli dan akademisi, mengungkap dampak besar dari kegiatan illegal drilling yang berlangsung di kabupaten muba. 
baca juga:kapolres muba tutup sumur minyak ilegal akibat kendala pembongkaran pipa
baca juga:sumur minyak ilegal terbakar lagi di keluang, ini diduga yang jadi pemicunya
 dari awalnya dianggap sebagai alternatif ekonomi bagi masyarakat lokal, kini telah menciptakan mekanisme pasar yang mandiri. “tapi dengan risiko serius terhadap dampak lingkungan dan ekonomi setempat,” cetus yus, sapaan yuliusman. 
 lanjut dia, ada terjadi peningkatan jumlah sumur minyak ilegal. pada tahun 2021, tercatat sekitar 5.482 sumur minyak ilegal. tahun 2024 ini, sudah menjadi sekitar 10.000 sumur minyak ilegal.  “itu hasil invetigasi kami di 4 kecamatan. yakni babat toman, keluang, sungai lilin, bayung lencir,” bebernya.
 aktivitas illegal drilling di 4 kecamatan tersebut, kemudian dengan penyebaran jaringan penyulingan minyak illegal atau illegal refinery yang mencapai 581 tungku pada tahun 2024. “penyulingan terbesar terjadi di kecamatan babat toman, menyumbang 51% dari total aktivitas,” urai yus.
 dampak ekonomi yang ditimbulkan dari praktik illegal drilling ini, lanjut yus, menciptakan potensi ekonomi illegal yang besar. dengan estimasi nilai tambah bruto (ntb) dari 10.000 sumur itu mencapai rp30,44 triliun per tahun. 
baca juga:curiga pipa valve sengaja dirusak, minyak tumpah tambah cemari lingkungan, polda akan periksa skk migas
baca juga:sumur minyak ilegal terbakar, pipa dirusak. tiga pelaku ditangkap
 menciptakan keuntungan bagi para pelaku usaha ilegal tersebut, tapi aktivitas ini menghasilkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi negara. “diperkirakan juga negara kehilangan potensi pajak sebesar rp7,02 triliun setiap tahunnya, serta terjadi kerugian lingkungan yang mencapai rp6,27 triliun,” sebut yus.
 sedangkan dampak lingkungan yang diakibatkan dari aktivitas illegal drilling, tentu menjadikan lingkungan sangat rusak. salah satu lokasi yang paling terdampak adalah sungai dawas, mengalami pencemaran berat akibat tumpahan minyak dari kegiatan illegal drilling.
 “kerusakan di sungai dawas diperkirakan mencapai rp 4,87 triliun, menyumbang 77,6% dari total kerugian lingkungan. pencemaran ini tidak hanya merusak ekosistem air, tetapi juga berdampak pada produktivitas pertanian dan perikanan, yang merupakan sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat lokal,” tambahnya.
yus menyebut, dalam praktiknya di lapangan, ada banyak pelanggaran terjadi akibat aktivitas illegal drilling. “antara lain, melakukan survei umum tanpa izin, tidak menjaga kerahasiaan data survei umum,” imbuhnya. 
baca juga:eksploitasi minyak ilegal di muba: 10 ribu sumur di 8 kecamatan masih aktif loh!
baca juga:truk pengangkut minyak ilegal lepas tie road, tabrak sepeda motor, 1 orang tewas
 selanjutnya, pelanggaran eksplorasi dan atau eksploitasi tanpa kontrak kerja sama, melakukan pengelolaan usaha hilir tanpa izin, melakukan pengangkutan produk hilir tanpa izin, melakukan penyimpanan produk bbm tanpa izin.
 kemudian, melakukan penjualanan pada usaha hilir tanpa izin, dan tidak ada standarisasi olahan bbm dan gas murni dari pemerintah. “terakhir, produk yang dihasilkan merupakan tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi,” tegasnya. 
 sehingga, lanjut yus, walhi sumsel memberikan beberapa rekomendasi. pertama, penguatan kelembagaan. “pemerintah perlu membentuk wadah ekonomi yang mengakomodasi kepentingan masyarakat dalam mengelola sumber daya minyak secara berkelanjutan,” katanya.
 kedua, penegakan hukum. “diperlukan pengawasan yang ketat terhadap pelaku illegal drilling serta penegakan hukum yang lebih efektif untuk mengurangi kerugian ekonomi dan lingkungan,” ucapnya.
 ketiga, diversifikasi ekonomi. “memberikan alternatif ekonomi bagi masyarakat lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap pengeboran ilegal,” tambah yus.
 keempat, pemulihan lingkungan. “upaya pemulihan lingkungan harus segera dilakukan untuk mengatasi dampak jangka panjang dari illegal drilling. baik terhadap ekosistem maupun kesehatan masyarakat,” tegasnya.
 dengan penanganan yang tepat, sambung yus, walhi sumsel berharap aktivitas illegal ini dapat ditangani secara baik. “serta ekonomi dan lingkungan di musi banyuasin dapat pulih demi kesejahteraan masyarakat setempat,” harapnya.
 yus mengapresiasi sudah terbentuknya satgas penanganan illegal drilling dan illegal refinery di kabupaten muba. “on the track atau tidak, kita belum tahu. kita pantau bersama, namun kami apresiasi upaya yang sudah dilakukan polda sumsel,” pungkasnya.
 untuk diketahui, pertengahan 2024 lalu sudah 2 kali terjadi kebakaran sumur minyak ilegal di kawasan rawa dusun 5 parung, desa srigunung, kecamatan sungai lilin, muba. pada 21 juni 2024 dan 28 juni 2024. 
natural flowing atau semburan minyak tak terkendali itu, masuk ke aliran sungai dawas sepanjang 10 km. bahkan, sudah 8 warga menjadi korban luka bakar saat memeras minyak tumpahan ilegal. empat di antaranya tewas. yakni, bodi alias dedi(31), warga ogan ilir. alek sander (32), warga muba. ujang (68) warga ogan ilir, dan hatta alias atta (45) warga muba.
dua kali kejadian beruntun yang merenggut 4 korban jiwa tersebut, menjadi perhatian serius kapolda sumsel irjen pol a rachmad wibowo sik. mantan kapolda jambi itu sudah menyebutnya sebagai tragedi kemanusiaan.
polisi tidak bisa bekerja sendirian menanggulanginya. dia mengajak skk migas, menghadap pj gubernur sumsel elen setiadi. sebab, berulang kali rapat bersama pemkab muba, pemrov sumsel, bahkan hingga pemerintah pusat dalam hal ini kementerian, belum ada hasil positif.
dari inisiasi kapolda sumsel itu, akhirnya terbentuklah satgas penanggulangan illegal drilling dan illegal refinery. berdasar surat keputusan (sk) nomor 510, tanggal 30 juli 2024, pj gubenur sumsel elen setiadi selaku kasatgas. kapolda sumsel sebagai salah satu wakil ketua satgas. 
lulusan akpol 1993 itu pun langsung memerintahkan satgas action di lapangan. membongkar illegal drilling dan illegal refinery. bergerak cepat melakukan konsolidasi internal di lingkup polda sumsel dan jajarannya. memastikan tugas tiap-tiap subsatgas dapat dilaksanakan dan diimplementasikan secepatnya di lapangan.
dalam sk dirincikan, satgas terbagi dalam 4 subsatgas. yakni, preemtif, preventif, penegakan hukum dan rehabilitasi. 
rachmad menekankan perlunya informasi keberadaan satgas penanggulangan illegal drilling dan illegal refinery, untuk diketahui dan diindahkan oleh masyarakat luas. dengan tujuan agar kegiatan ilegal yang telah memakan banyak korban, kerusakan lingkungan serta banyaknya kerugian negara yang ditimbulkan, bisa dihentikan dan tidak berkelanjutan. 
 “untuk eksistensi, saya tegaskan bahwa satgas ini akan segera bertindak di lapangan secara efektif sesuai dengan target yang ditentukan,” tegasnya. kembali diimbaunya, masyarakat yang masih main illegal drilling atau illegal refinery, agar meninggalkan kegiatannya itu beralih profesi lain yang legal sebagai sumber penghidupan.
 “satgas ini terdiri dari banyak instansi yang terlibat dan memiliki peran sesuai bidangnya. kami akan komunikasi intensif, pemerintah daerah dengan masyarakat untuk memberikan solusinya,” tuturnya.
penutupan semua sumur minyak ilegal yang ada, dilakukan bertahap. karena lokasi sumur-sumur minyak ilegal ini tersebar luas, polda tidak bisa kerja sendiri. "penanganan harus dilakukan secara komprehensif," ujar dia.
dengan pembentukan satgas, harapannya persoalan illegal drilling dan illegal refinery yang berdampak pada lingkungan dan sudah memakan korban jiwa ini bisa teratasi.  apalagi, minyak hasil illegal drilling di sumsel ini tidak hanya beredar di sumsel saja, namun sampai ke bangka belitung. 
rachmad merincikan, sub satgas preemtif yang membidangi soal mitigasi dan sosialisasi ke masyarakat. tim ini akan bekerja mulai dari hulu hingga hilirnya. mereka akan menyampaikan bahwa pemda bersama pihak-pihak terkait sudah membentuk satgas.
sehingga, mulai dari sekarang bagi individu yang melaksanakan illegal drilling dan illegal refinery untuk berhenti. “supaya masyarakat cari profesi lain," ungkapnya. kedua, sub satgas preventif yang juga melaksanakan upaya pencegahan. 
satgas ini akan mengedepankan upaya pencegahan dengan meminta kades, camat, tokoh masyarakat dan sebagainya terjun ke lapangan menyampaikan dampak dari kegiatan ilegal tersebut.
berikutnya, sub satgas penegakan hukum dan keempat sub satgas rehabilitasi. seluruh sub itu akan punya tugas masing-masing dalam penanganan illegal drilling dan refinery. "akan bangun pos-pos, portal, cctv, meningkatkan patroli dan razia. jika nanti ada yang tertangkap tangan akan ditindaklanjuti secara yuridis," bebernya.
dari keseluruhan sub satgas itu akan ada skala prioritas berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan. termasuk upaya reboisasi, reklamasi dan sebagainya untuk menghindari pencemaran lingkungan. kemudian juga dampak kesehatan yang tak disadari dan psikologis masyarakat. "kita akan tangani masalah ini dari hulu hingga hilir," ucap dia. (*)