Pasang Pompa Air di Lahan 100-200 Ha, Akibatkan Kerugian Negara Rp 7,9 M Terkuak di Banyuasin

Reporter: Adi |

Editor: Irwansyah |

Senin , 02 Sep 2024 - 21:03

Puluhan aktivis dari LSM Komando Rakyat Anti Korupsi Provinsi Sumsel mendatangi Kantor Kejati Sumsel, menuntut penuntasan dugaan korupsi Rp 7,9 miliar dalam program Optimasi Lahan Serasi di Banyuasin, Senin (2/9). Foto:Adi/Sumateraekspres.id--

SUMATERAEKSPRES.ID – Dugaan korupsi dalam program Optimasi Lahan Serasi di Desa Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin, kembali mencuat ke permukaan.

Program yang menggunakan anggaran tahun 2019 sebesar Rp 335 miliar dari APBN ini diduga mengalami kebocoran hingga mencapai Rp 7,9 miliar.

Dugaan ini mendapat sorotan tajam dari puluhan aktivis yang tergabung dalam Gabungan LSM Komando Rakyat Anti Korupsi Provinsi Sumatera Selatan, yang menggelar aksi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel, Senin (2/9).

Para demonstran tersebut mendesak penyidik Kejati Sumsel untuk segera memeriksa dan menangkap pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi ini, termasuk mantan Bupati Banyuasin yang menjabat pada periode 2018-2023.

Mereka diterima oleh Kasi Penkum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Okta Sari, yang berjanji akan menindaklanjuti laporan tersebut.

Menurut Koordinator Aksi, Heriyadi alias Duk, kasus ini bermula pada tahun 2019 saat Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin menerima dana dari APBN untuk program Serasi (Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani).

Namun, dalam pelaksanaannya, diduga terjadi penyalahgunaan dana pada lahan seluas 100-200 hektar yang dimiliki oleh mantan bupati.

Lahan tersebut dipasangi pompa air yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, tetapi malah digunakan untuk lahan pribadi mantan bupati, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 7,9 miliar.

Heriyadi menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu dalam kasus ini. "Jangan sampai kasus ini berlarut-larut.

Kerugian negara Rp 7,9 miliar ini harus segera diusut tuntas. Jika dalam penyelidikan ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan hukum yang jelas," ujarnya.

pasang pompa air  di lahan 100-200 ha, akibatkan kerugian negara rp 7,9 m terkuak di banyuasin                            sumateraekspres.id – dugaan korupsi dalam program optimasi lahan serasi di desa suak tapeh, kabupaten banyuasin, kembali mencuat ke permukaan.
program yang menggunakan anggaran tahun 2019 sebesar rp 335 miliar dari apbn ini diduga mengalami kebocoran hingga mencapai rp 7,9 miliar.
dugaan ini mendapat sorotan tajam dari puluhan aktivis yang tergabung dalam gabungan lsm komando rakyat anti korupsi provinsi sumatera selatan, yang menggelar aksi di depan kantor kejaksaan tinggi (kejati) sumsel, senin (2/9).
para demonstran tersebut mendesak penyidik kejati sumsel untuk segera memeriksa dan menangkap pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi ini, termasuk mantan bupati banyuasin yang menjabat pada periode 2018-2023.
baca juga:3 santri ponpes al-fakhriyah berlaga mtq nasional
baca juga:tak miliki pramuka, kepsek terancam diganti 
mereka diterima oleh kasi penkum kejati sumsel, vanny yulia okta sari, yang berjanji akan menindaklanjuti laporan tersebut.
menurut koordinator aksi, heriyadi alias duk, kasus ini bermula pada tahun 2019 saat dinas pertanian, tanaman pangan, dan hortikultura kabupaten banyuasin menerima dana dari apbn untuk program serasi (selamatkan rawa sejahterakan petani).
namun, dalam pelaksanaannya, diduga terjadi penyalahgunaan dana pada lahan seluas 100-200 hektar yang dimiliki oleh mantan bupati.
lahan tersebut dipasangi pompa air yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, tetapi malah digunakan untuk lahan pribadi mantan bupati, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar rp 7,9 miliar.
heriyadi menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu dalam kasus ini. "jangan sampai kasus ini berlarut-larut.
baca juga:ringankan yatim piatu, salurkan bantuan, meriahkan hari lahir kejaksaan
baca juga:kasus dbd di rsud martapura meningkat, tangani 86 kasus dbd
kerugian negara rp 7,9 miliar ini harus segera diusut tuntas. jika dalam penyelidikan ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan hukum yang jelas," ujarnya.
ia juga mengungkapkan bahwa selama proses investigasi, pihaknya menghadapi berbagai intimidasi dan ancaman dari pihak-pihak yang tidak menginginkan kasus ini dibuka ke publik.
meskipun demikian, kasus ini sudah sampai ke pengadilan, di mana kepala dinas pertanian banyuasin telah ditetapkan sebagai terdakwa.
"kami berharap kasus ini dibuka secara terang benderang agar tidak ada lagi masalah di kemudian hari. jika ada perbedaan pandangan antara apa yang kami laporkan dengan temuan kejati, itu adalah hal yang berbeda.
yang penting, kasus ini harus segera ditingkatkan ke tahap penyidikan," lanjut heriyadi.
baca juga:nama pejabat kejari banyuasin dicatut, minta laporkan bila meminta uang
baca juga:sopir truk robohkan portal, tak mau dialihkan jalan alternatif
menanggapi hal ini, kasi penkum kejati sumsel, vanny yulia eka sari, menyatakan bahwa pihaknya akan melaporkan keluhan dan aspirasi ini kepada pimpinan untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.
ia menegaskan bahwa setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti, namun hasil penyelidikan akan menentukan apakah terdapat unsur pidana atau tidak.
"kami akan mendalami laporan ini lebih lanjut dan melaporkannya ke pimpinan. jika nanti dalam penyelidikan tidak ditemukan unsur pidana, itu adalah hal lain," pungkasnya.