PPPK Segera Nikmati 2 Hak Seperti PNS Mulai 2025, Cek Daftarnya

Reporter: Rohim |

Editor: Alfery |

Minggu , 01 Sep 2024 - 12:02

Mulai 2025, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan mendapatkan dua jenis jaminan yang sebelumnya hanya diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). -Foto: Alfery/Sumateraekspres.id-

2. Reformasi Jaminan Pensiun: Penyempurnaan sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi PNS.

Perubahan sistem pensiun ini juga akan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang memperkenalkan dua elemen utama dalam desain reformasi pensiun ASN:

1. PPPK akan memperoleh hak yang setara dalam hal jaminan sosial seperti PNS, mencakup jaminan pensiun (JP) dan jaminan hari tua (JHT). Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan dalam sistem kepegawaian nasional. Meski begitu, mekanisme pembayaran jaminan ini masih menunggu pengesahan Peraturan Pemerintah terkait Manajemen ASN.

2. UU ASN 2023 menegaskan bahwa jaminan pensiun dan hari tua adalah hak sekaligus bentuk penghargaan atas dedikasi ASN kepada negara.

Pemerintah juga mengakui tantangan dalam sistem pensiun PNS saat ini, termasuk rendahnya manfaat pensiun yang cenderung menurun dibandingkan beberapa dekade sebelumnya.

Penurunan ini terutama disebabkan oleh formula perhitungan berbasis gaji pokok dan rasio tunjangan kinerja.

Dalam rangka reformasi ini, pemerintah merencanakan dua pendekatan: perubahan skema pensiun bagi PNS yang sudah ada dan pengembangan program baru untuk PNS baru serta PPPK.

Pemerintah memastikan tidak akan ada penurunan manfaat pensiun bagi PNS yang sudah ada, dengan menawarkan program pelengkap berbasis iuran pasti sebagai opsi alternatif.

Di sisi lain, program pensiun bagi PNS baru dan PPPK akan menggunakan skema iuran pasti yang dihitung berdasarkan total take home pay (THP).

Skema ini diharapkan memberikan manfaat yang lebih baik dibandingkan skema sebelumnya.

Reformasi ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan fiskal yang berkelanjutan dan membagi beban pensiun antara pemerintah pusat dan daerah, dengan harapan dapat memberikan manfaat yang layak bagi ASN tanpa memberatkan generasi mendatang.

Semua perubahan ini dijadwalkan mulai berlaku pada tahun 2025, dengan harapan implementasi yang efektif dan memberikan dampak positif bagi seluruh ASN.

pppk segera nikmati 2 hak seperti pns mulai 2025, cek daftarnya                            sumateraekspres.id - pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) akan mendapatkan dua jenis jaminan yang sebelumnya hanya diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil (pns) mulai tahun 2025 mendatang. 
hal ini diungkapkan dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025 yang diterbitkan oleh kementerian keuangan.
meskipun peraturan pemerintah terkait manajemen aparatur sipil negara (asn) belum dirilis secara resmi, kementerian keuangan telah memberikan informasi terkait rencana kebijakan ini.
kebijakan ini merupakan bagian dari inisiatif reformasi birokrasi yang sedang diupayakan oleh pemerintah.
baca juga:rekrutmen pppk diprediksi buka september 2024, segini besaran gaji dan tunjangan pensiunnya
baca juga:seleksi pppk untuk honorer buka september, berikut syarat dan tahapannya
reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para asn, baik pns maupun pppk, melalui berbagai jaminan yang disediakan oleh pemerintah.
pada tahun 2025, belanja pegawai akan difokuskan pada beberapa aspek penting, termasuk:
1. efisiensi birokrasi: meningkatkan efektivitas manajemen asn, mendorong digitalisasi birokrasi, memperbaiki layanan publik, dan mengadopsi pola kerja yang lebih fleksibel.
2. kualitas belanja pegawai: meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan memastikan keseimbangan antara konsumsi aparatur negara dan kompensasi, termasuk pemberian tunjangan hari raya (thr), gaji atau pensiun ke-13, serta penyesuaian gaji asn.
baca juga:bakal naik bertahap, ini aturan kenaikan gaji pppk
baca juga:4 bank terbaik yang tawarkan pinjaman pakai sk pppk, limit hingga rp500 juta
dua jaminan kesejahteraan baru yang akan diberikan kepada pppk mulai tahun 2025 meliputi:
1. reformasi birokrasi: penyelesaian reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik serta meningkatkan profesionalisme dan integritas asn.
2. reformasi jaminan pensiun: penyempurnaan sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi pns.
perubahan sistem pensiun ini juga akan diperkuat oleh undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang asn, yang memperkenalkan dua elemen utama dalam desain reformasi pensiun asn:
1. pppk akan memperoleh hak yang setara dalam hal jaminan sosial seperti pns, mencakup jaminan pensiun (jp) dan jaminan hari tua (jht). hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan dalam sistem kepegawaian nasional. meski begitu, mekanisme pembayaran jaminan ini masih menunggu pengesahan peraturan pemerintah terkait manajemen asn.
2. uu asn 2023 menegaskan bahwa jaminan pensiun dan hari tua adalah hak sekaligus bentuk penghargaan atas dedikasi asn kepada negara.
baca juga:kemenag ri buka penerimaan cpns dan pppk 2024 dengan total 110.781 formasi, cek syaratnya
baca juga:guru pppk bisa naik gaji tahun depan, ini syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi
pemerintah juga mengakui tantangan dalam sistem pensiun pns saat ini, termasuk rendahnya manfaat pensiun yang cenderung menurun dibandingkan beberapa dekade sebelumnya.
penurunan ini terutama disebabkan oleh formula perhitungan berbasis gaji pokok dan rasio tunjangan kinerja.
dalam rangka reformasi ini, pemerintah merencanakan dua pendekatan: perubahan skema pensiun bagi pns yang sudah ada dan pengembangan program baru untuk pns baru serta pppk. 
pemerintah memastikan tidak akan ada penurunan manfaat pensiun bagi pns yang sudah ada, dengan menawarkan program pelengkap berbasis iuran pasti sebagai opsi alternatif.
di sisi lain, program pensiun bagi pns baru dan pppk akan menggunakan skema iuran pasti yang dihitung berdasarkan total take home pay (thp).
skema ini diharapkan memberikan manfaat yang lebih baik dibandingkan skema sebelumnya.
reformasi ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan fiskal yang berkelanjutan dan membagi beban pensiun antara pemerintah pusat dan daerah, dengan harapan dapat memberikan manfaat yang layak bagi asn tanpa memberatkan generasi mendatang.
semua perubahan ini dijadwalkan mulai berlaku pada tahun 2025, dengan harapan implementasi yang efektif dan memberikan dampak positif bagi seluruh asn.