Tersangka Dugaan Korupsi Rp555 M Melawan, Ajukan Praperadilan, Tak Terima Jadi Tersangka

Reporter: Nanda |

Editor: Edi Sumeks |

Kamis , 22 Aug 2024 - 22:17

SIDANG: Suasana sidang praperadilan yang diajukan salah seorang tersangka dugaan korupsi IUP tambang batu bara, kemarin. FOTO: IST--

Meski telah menetapkan 6 orang itu sebagau tersangka, tim penyidik Pidsus Kejati Sumsel belum merampungkan berkas perkara penyidikan. Karena masih memeriksa sejumlah nama untuk diambil keterangan sebagai saksi.

Sebelumnya, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumsel membeberkan kerangka perkara yang menjerat enam orang tersangka. Modus perkara ini. PT ABS yang merupakan perusahaan milik swasta diduga telah dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di luar IUP Operasi Produksi (IUP OP) miliknya. Sudah masuk ke dalam wilayah IUP OP milik PT Bukit Asam Tbk.

Saat itu, Endre Saifoel selaku komisaris utama/komisaris/direktur utama/direktur PT ABS, Budiman selaku direktur utama/komisaris/direktur dan Gusnadi selaku direktur/direktur utama.

Para tersangka melakukan pembebasan lahan tanah milik warga desa sekitar, yang ternyata masuk IUP OP PT Bukit Asam Tbk yang dilakukan oleh Gusnadi sebagai direktur dan Endre Saifoel secara pribadi.

Perbuatan PT ABS tersebut dilakukan bersama-sama dengan 3 oknum ASN Lahat yaitu Misri selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat 2010-2015. Juga tersangka Saifullah Apriyanto selaku Kasi Bimtek dan Pembinaan dan Lepy Desmianti Kasi pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat tahun 2010-2016.

Ketiganya diduga dengan sengaja melakukan pembiaran. Mereka tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam bidang pengawasan pertambangan umum di PT ABS. Selain berpotensi rugikan negara Rp555 miliar, juga kerusakan lingkungan dari pertambangan yang dilakukan. (nsw)

tersangka dugaan korupsi rp555 m melawan, ajukan praperadilan, tak terima jadi tersangka                             palembang, sumateraekspres.id - tersangka lepy desmianti yang terjerat kasus dugaan korupsi izin usaha pengelolaan (iup) tambang batu bara dengan kerugian negara rp555 miliar melakukan perlawanan. dengan mengajukan permohonan praperadilan ke pn palembang kelas 1a khusus.
sidang digelar kemarin (22/8), dengan agenda pembacaan permohonan gugatan praperadilan tersangka melalui tim kuasa hukumnya di hadapan hakim tunggal, harun yulianto sh mh.
kuasa hukum tersangka lepy desmianti menilai, penetapan tersangka kliennya itu oleh jaksa tidak sah dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. untuk  itu, mereka minta agar hakim yang menyidangkan gugatan praperadilan itu mengabulkan permohonan penggugat dan membatalkan penetapan lepy desmianti sebagai tersangka.
menanggapi gugatan itu, kejati sumsel sebagai tergugat praperadilan menegaskan kalau surat penetapan lepy desmianti sebagai tersangka adalah sah dan memiliki landasan hukum yang mengikat. untuk itu, kejati minta hakim menolak permohonan praperadilan untuk seluruhnya.
usai sidang, ahmad najemi, salah seorang kuasa hukum lepy damayanti mengatakan, dasar pihaknya mengajukan praperadilan karena menilai adanya kejanggalan dalam penetapan kliennya sebagai tersangka.
baca juga:haryadi karim dilantik sebagai plt kepala dinas pmd muba pasca kasus korupsi
baca juga:kasus pmi palembang naik penyidikan, kejari palembang temukan peristiwa pidana dugaan tindak pidana korupsi
"kejati sumsel tidak melampirkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (spdp) terlebih dahulu. aneh jika tanpa ada spdp, penyelidikan bisa langsung naik ke tahap penyidikan," katanya.
kemudian, najemi menilai tidak ada sangkut paut kliennya yang menjabat pelaksana inspektur tambang terkait dengan keselamatan kerja (k3) dengan perkara ini. "kami mempertanyakan itu. kok bisa klien kami yang hanya mengurusi k3 ditetapkan sebagai tersangka korupsi iup tambang batu bara," cetusnya.
untuk itu, pihaknya berharap agar hakim dapat mempertimbangkan hal-hal tersebut dan menerima permohonan praperadilan mereka untuk seluruhnya. juga minta agar penetapan tersangka dinyatakan tidak sah.
diberitakan, lepy desmianti, merupakan satu dari enam tersangka kasus dugaan korupsi iup tambang batu bara lahat yang berpotensi merugikan keuangan negara rp555 miliar. tersangka lepy merupakan asn pada dinas pertambangan dan energi kabupaten lahat 2010-2016. jabatannya saat itu, kepala seksi.
dalam kasus ini, tersangka lepy desmianti diduga bersama-sama dengan  tersangka lainnya yaitu endre saifoel, gusnadi, budiman, misri, dan syaifullah apriyanto terlibat dalam kasus ini.
baca juga:pengadilan sidangkan kasus korupsi pengadaan makanan, pemilik rumah makan bantah kerjasama
baca juga:palembang dan musi rawas, calon daerah percontohan antikorupsi di sumsel
meski telah menetapkan 6 orang itu sebagau tersangka, tim penyidik pidsus kejati sumsel belum merampungkan berkas perkara penyidikan. karena masih memeriksa sejumlah nama untuk diambil keterangan sebagai saksi.
sebelumnya, asisten pidana khusus (aspidsus) kejati sumsel membeberkan kerangka perkara yang menjerat enam orang tersangka. modus perkara ini. pt abs yang merupakan perusahaan milik swasta diduga telah dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di luar iup operasi produksi (iup op) miliknya. sudah masuk ke dalam wilayah iup op milik pt bukit asam tbk.
saat itu, endre saifoel selaku komisaris utama/komisaris/direktur utama/direktur pt abs, budiman selaku direktur utama/komisaris/direktur dan gusnadi selaku direktur/direktur utama.
para tersangka melakukan pembebasan lahan tanah milik warga desa sekitar, yang ternyata masuk iup op pt bukit asam tbk yang dilakukan oleh gusnadi sebagai direktur dan  endre saifoel secara pribadi.
baca juga:pra peradilan ditolak, kartila tetap jadi tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan ptsl tahun 2019
baca juga: geledah kantor kelurahan, jaksa cari bukti-bukti dugaan korupsi penjualan aset yayasan batanghari sembilan
perbuatan pt abs tersebut dilakukan bersama-sama dengan 3 oknum asn lahat yaitu misri selaku kepala dinas pertambangan dan energi kabupaten lahat 2010-2015. juga tersangka saifullah apriyanto selaku kasi bimtek dan pembinaan dan lepy desmianti kasi pada dinas pertambangan dan energi kabupaten lahat tahun 2010-2016.
ketiganya diduga dengan sengaja melakukan pembiaran. mereka tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam bidang pengawasan pertambangan umum di pt abs. selain berpotensi rugikan negara rp555 miliar, juga kerusakan lingkungan dari pertambangan yang dilakukan. (nsw)