Mau Bikin SKCK untuk Daftar CPNS? Pastikan Kepesertaan BPJS Kesehatan Kamu Aktif Ya

Reporter: Englia |

Editor: Englia |

Minggu , 18 Aug 2024 - 06:00

SKCK: BPJS Kesehatan Jadi Syarat Pembuatan SKCK Mulai 1 Maret 2024. Foto: skckpolres--

"Untuk biaya masih Rp 30 ribu mengikuti PP No 76 Tahun 2020," tambahnya.

Petugas pelayanan SKCK Briptu Azza menambahkan, jika warga yang ingin membuat SKCK tapi tidak memiliki BPJS atau KIS pihaknya akan mengarahkan para pemohon untuk mendaftar BPJS online.

Mereka yang tidak memiliki BPJS itu diarahkan untuk melakukan pendaftaran online agar bisa melakukan pembuatan SKCK di hari yang sama.

Menukil tribratanews, BPJS Kesehatan menjadi syarat baru pembuatan SKCK yang dimulai per tanggal 1 Maret 2024.

Awalnya, ada enam wilayah Kepolisian Daerah atau Polda sebagai uji coba lokasinya.

Diketahui bahwa syarat baru tersebut dimulai dari tanggal 1 Maret 2024, proses pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan sementara ini diberlakukan di enam wilayah Kepolisian Daerah atau Polda dengan kebijakan tersebut masih dalam tahap ujicoba.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan SKCK, akan mengharuskan pemohon SKCK melampirkan bukti kepesertaan BPJS Kesehatan.(lia)

mau bikin skck untuk daftar cpns? pastikan kepesertaan bpjs kesehatan kamu aktif ya                            palembang,sumateraekspres.id-salah satu syarat yang harus dilengkapi untuk ikut mendaftar tes cpns adalah skck (surat keterangan catatan kepolisian ).
nah, bagi yang ingin membuat skck di polrestabes palembang kini diwajibkan untuk menyertakan bukti keikutsertaan bpjs kesehatan. 
persyaratan tersebut sudah mulai berlaku sejak 1 maret 2024.
"untuk persyaratan skck saat ini kita memakai peraturan yang mengacu pada peraturan kepolisian (perpol) nomor 6 tahun 2023 dan sudah mulai kita sosialisasikan sejak 1 januari 2024," kata wakasat intel polrestabes palembang, akp andi haryadi mengutip detikcom.
baca juga:cara mendaftar akun cpns 2024: panduan lengkap
baca juga:fasilitas mewah untuk cpns di ibu kota nusantara: apa saja yang tersedia?
lebih lanjut andi mengatakan, bahwa penerapan perpol tersebut sudah diterapkan di polrestabes palembang per 1 maret 2024 lalu.
"per 1 maret 2024 pembuatan skck di polrestabes palembang sudah menerapkan perpol terbaru," bebernya.
andi juga menjelaskan, dalam perpol ini ada persyaratan tambahan yang harus pemohon lengkapi bila ingin melakukan pembuatan skck yakni melampirkan bpjs kesehatan. 
di samping itu, ada penambahan foto dari 4 lembar menjadi 5.
baca juga:daftar instansi terbanyak buka formasi cpns 2024, simak rincian dan syarat pendaftarannya
baca juga:cara mudah lolos seleksi administrasi cpns 2024, pelamar baru wajib perhatikan 5 hal penting ini
"pas foto yang semula hanya 4 lembar kini ditambah menjadi 5 lembar dan tambahan persyaratan bpjs kesehatan mengikuti perpol terbaru," tukasnya.
sementara untuk biaya pembuatan serta perpanjangan skck, lanjutnya, tidak ada perubahan.
"untuk biaya masih rp 30 ribu mengikuti pp no 76 tahun 2020," tambahnya.
petugas pelayanan skck briptu azza menambahkan, jika warga yang ingin membuat skck tapi tidak memiliki bpjs atau kis pihaknya akan mengarahkan para pemohon untuk mendaftar bpjs online.
mereka yang tidak memiliki bpjs itu  diarahkan untuk melakukan pendaftaran online agar bisa melakukan pembuatan skck di hari yang sama. 
baca juga:pendaftaran cpns 2024 dibuka 20 agustus, ini panduan lengkap cara buat akun sscasn
baca juga:rincian gaji cpns 2024 untuk lulusan sma hingga s3, lengkap dengan tunjangan kinerjanya
menukil tribratanews, bpjs kesehatan menjadi syarat baru pembuatan skck yang dimulai per tanggal 1 maret 2024.
awalnya, ada enam wilayah kepolisian daerah atau polda sebagai uji coba lokasinya.
diketahui bahwa syarat baru tersebut dimulai dari tanggal 1 maret 2024, proses pengurusan surat keterangan catatan kepolisian atau skck wajib terdaftar sebagai peserta bpjs kesehatan dan sementara ini diberlakukan di enam wilayah kepolisian daerah atau polda dengan kebijakan tersebut masih dalam tahap ujicoba.
kebijakan tersebut tertuang dalam peraturan polri nomor 6 tahun 2023 tentang penerbitan skck, akan mengharuskan pemohon skck melampirkan bukti kepesertaan bpjs kesehatan.(lia)